SEMARANG -- Sejumlah kepala desa di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mengeluhkan data keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial dari Pemerintah Pusat untuk daerah setempat.

Selain masih ditemukan warga yang menerima bantuan ganda, tak sedikit pula warga yang semestinya berhak menerima, tetapi justru luput dari bantuan untuk mereka yang terdampak Covid-19 tersebut.

Hal ini terungkap dalam acara ‘Rembug Desa Gubernur Jawa Tengah Bersama Lurah/ Kades se-kabupaten Klaten’ yang digelar secara daring oleh Pemprov Jawa Tengah, Senin (2/8). Sejumlah lurah/kades menyampaikan persoalan data tersebut langsung kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Kades Tijayan, Kecamatan Manisrenggo, Joko Laksono mengatakan, di desanya, penerima manfaat justru adalah warga yang secara sosial dan ekonomi lebih mampu. Bahkan satu keluarga juga ada yang mendapatkan lebih dari dua bantuan.

“Bansos ki malah marai mumet, Pak Gubernur (Bansos itu malah membuat pusing, Pak Gubernur --Red) karena datanya masih cukup semrawut,” kata dia dalam acara tersebut.

Joko mengaku, akurasi data penerima itu membuat bansos tidak tepat sasaran, seperti bantuan sosial tunai (BST), ada beberapa data KPM yang sudah diverifikasi dan dihapus karena dianggap sudah mampu, tetapi justru kembali mendapatkan bantuan.

“Ada yang punya mobil lima, namanya muncul kembali dan masuk dalam KPM-BST, meskipun datanya sudah kita coret setelah dilakukan verifikasi. Tetapi pada penyaluran BST namanya muncul kembali,” kata dia.

Hal itu memantik kecemburuan sosial bagi warga lain, yang semestinya berhak menerima BST.  

Kesemerawutan data bansos juga diaminkan oleh salah satu kepala dusun (kadus) di Desa Borongan, Kecamatan Polanharjo, Suyuti. Salah satu penyebabnya, karena pemerintah desa tidak pernah dilibatkan dalam penyususnan data tersebut.

“Sehnigga banyak yang dobel-dobel, ada yang sudah dapat PKH, tapi masih dapat BST, bahkan ada satu rumah yang mendapatkan hingga lima bantuan,” kata dia

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengaku sudah banyak menerima laporan terkait data KPM bansos yang tidak tepat sasaran. Menurut dia, Kementerian Sosial juga sudah menyampaikan, verifikasi dari daerah tidak sama dengan pusat.

“Maka sekarang saya tanyakan langsung kepada masing-masing kades, ternyata memang benar. Meski sudah dilakukan verifikasi data dari pusat belum berubah,” jelasnya.

Ia juga mengatakan sudah mengirimkan surat secara langsung kepada Mensos terkait dengan pemasalahan data penerima bansos. “Termasuk minta seluruh data penerima BST dari Kemensos di Jawa Tengah itu siapa saja. Harapannya dapat diketahui mana data yang bermasalah dan mana yang tidak,” tegasnya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat