Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/12/2019). | Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

Nasional

Situs Setkab Belum Pulih

Insiden ini menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

JAKARTA—Laman resmi Sekretariat Kabinet, Setkab.go.id belum pulih setelah alami peretasan sejak Sabtu (31/7). Hingga Ahad (1/8), laman Setkab hanya menampilkan 'Kami Akan Segera Kembali! Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, saat ini kami sedang melakukan update sistem.'

Sebelumnya, laman Setkab.go.id diretas dengan mengubah tampilan laman oleh hacker berinisial Zyy Ft Lutfifake Padang Blackhat. Situs yang semestinya berisi informasi terkait kegiatan Presiden Joko Widodo dan Kabinet Indonesia Maju itu hanya menampilkan foto demonstran yang tengah memegang Bendera Merah Putih saat aksi demonstrasi di Gedung Parlemen pada 2019.

Tidak hanya menampilkan gambar yang sempat viral di tahun 2019, peretas juga membubuhkan narasi yang menggambarkan kondisi di Indonesia. "Kekacauan di mana-mana, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Rakyat harus di rumah tanpa ada dispensasi dan kompensasi apa pun yang membuat rakyat Indonesia merasa stres dan depresi. Penguasa menikmati dunianya sendiri dengan gaji yang mengalir tiap hari. Di mana keadilan di negara ini. Pancasila," tulis peretas.

Peretasan situs Setkab ini bukan kali pertama, sebelumnya pada 2015 lalu, situs Setkab juga pernah diretas. Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengeklaim, saat ini pihaknya masih menyelidiki adanya peretasan terhadap situs Sekretariat Kabinet (Setkab).

Penyelidikan itu dilakukan untuk memastikan dan mencari pelaku peretasan terhadap situs tersebut. "Dalam penyelidikan," kata Argo, melalui pesan singkat, Ahad (1/8).

Sementara, pakar telematika, Roy Suryo menilai insiden ini menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). "Kinerja instansi terkait pantas untuk dipertanyakan. Kominfo dan BSSN harus segera bertindak," ujar Roy Suryo lewat keterangan tertulisnya yang sudah dikonfirmasi, Ahad (1/8).

Pemerintah, terutama Kominfo dan BSSN, harus menjadikan peristiwa peretasan ini sebagai pembelajaran dan evaluasi terhadap keamanan siber. Apalagi sebelum ini, publik dikejutkan dengan adanya peretasan ribuan data nasabah dari kasus BPJS Kesehatan dan BRI Life.

"BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Informasi agar lebih waspada terhadap serangan siber," ujar Roy Suryo.

Di samping itu, peretasan situs Setkab dapat merugikan pemerintah pusat dan merusak citranya. Sebab, pembuatan sebuah situs resmi pemerintah memerlukan anggaran yang tidak sedikit.

"Kita tahu anggaran pembuatan situs ini tidaklah sedikit. Sudah seharusnya firewall yang dipakai itu harus di-update sehingga tidak mudah di-deface begitu saja," ujar Roy Suryo. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat