JAKARTA--Presiden Joko Widodo meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) harus memiliki orientasi yang sama dalam bekerja. ASN harus memberikan pelayanan terbaik membantu masyarakat.

Presiden mengingatkan, orientasi para pejabat ASN saat ini harus berbeda dari zaman kolonial yang justru minta untuk dilayani. “ASN bukan pejabat yang justru minta dilayani yang bergaya seperti pejabat zaman kolonial dulu. Itu tidak boleh lagi, bukan zamannya lagi. Setiap ASN harus mempunyai jiwa melayani untuk membantu masyarakat,” kata Jokowi dalam sambutannya di acara Launching Core Value dan Employee Value Proposition ASN, Selasa (27/7).

ASN, ungkap Presiden, dilengkapi kewenangan dan sumber daya yang diberikan negara untuk memberi layanan terbaik kepada masyarakat. Otoritas dan sumber daya ini harus digunakan secara akuntabel.

Menurut Presiden, ASN harus mampu berkolaborasi dan menghilangkan ego, baik ego sektor, ego daerah, maupun ego ilmu dalam menjalankan tugasnya. “Kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu, lintas profesi menjadi sangat penting. Semua masalah selalu lintas sektor dan lintas disiplin,” ujar dia.

Penetapan Core Values ASN ber-AKHLAK dilakukan sebagai akselerasi transformasi ASN. Core Values BerAKHLAK dilatarbelakangi adanya penerjemahan yang berbeda terhadap nilai-nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku ASN yang tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengeklaim, pemerintah terus mendorong terciptanya pemerintahan yang dinamis melalui percepatan reformasi birokrasi. Hal ini sebagai ikhtiar untuk membuat birokrasi lebih adaptif, cepat dalam proses pelayanan, dan pengambilan keputusan.

"Perubahan menuju birokrasi dinamis tentu tidak bisa diraih dengan cara-cara lama. Diperlukan perubahan fundamental pada pola pikir dan sikap mental ASN yang tadinya hierarkis menjadi lebih lincah dan inovatif," kata Tjahjo.

Birokrasi sebagai motor utama dalam pembangunan digerakkan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Karena itu, peran aparatur menjadi sangat signifikan bagi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

"Dalam konteks inilah urgensi transformasi pengelolaan SDM aparatur perlu dipercepat sebagaimana arahan Bapak Presiden,” ujar politikus PDIP ini.

Pendaftaran CPNS

Di sisi lain, Menteri PANRB mencatat, jumlah pelamar Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2021 sebanyak 4.030.090 peserta hingga penutupan Senin (26/7) malam. Jumlah ini merupakan gabungan dari pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru maupun nonguru.

"Terdiri dari PPPK Guru sebanyak 921.361, CPNS sebanyak 3.033.455, dan PPPK Nonguru sebanyak 75.337," ujar Tjahjo.

Dalam informasi yang dibagikan Tjahjo, jumlah pelamar CASN 2021 yang sudah mengisi formulir mencapai 4.542.134 peserta. Namun, jumlah itu mengerucut menjadi 4.030.090 peserta yang dilanjutkan dengan melakukan submit.

Adapun untuk statistik verifikasi pendaftar dari semua pengadaan, sebanyak 2.200.473 verifikasi memenuhi syarat. Sedangkan, 449.002 verifikasi tidak memenuhi syarat, sisanya 1.380.615 belum melakukan klarifikasi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat