KAMPALA – Rakyat Uganda marah atas keputusan pemerintah mereka. Di tengah deraan pandemi, anggota parlemen Uganda mendapat pengucuran dana sebesar 30 juta dolar AS untuk pembelian mobil baru.

Mengabaikan kritik dan protes, juru bicara Pemerintah Uganda Ofwono Opondo juga membela keputusan pembelian mobil bagi anggota parlemen ini. Dia menyebut hal itu sejalan dengan tradisi yang sudah berlangsung lama.

“Ini untuk memfasilitasi keterlibatan mereka (anggota parlemen) dengan pemilih.  Bagaimanapun, organisasi masyarakat sipil telah menjadi bagian dari proses penganggaran dan tahu lama anggota parlemen mendapatkan uang untuk membeli mobil," kata Ofwono, dikutip laman Al Arabiya, Sabtu (24/7).

Parlemen Uganda terdiri dari 529 orang. Dengan keputusan terbaru, masing-masing anggota parlemen akan mendapat jatah 200 juta shiling atau setara 56.500 dolar AS untuk membeli mobil baru.

 “Anggota parlemen harus bekerja, dan transportasi adalah bagian dari fasilitas untuk mereka agar bisa melaksanakan tugas. Mereka perlu memeriksa konstituen mereka. Jika tidak memiliki kendaraan, bagaimana mereka bisa pergi?” ujar juru bicara parlemen, Chris Obore, Jumat (23/7).

Warga Uganda menunggu untuk memberikan suara di Kampala, Uganda, Kamis (14/1/2021). - (AP Photo/Jerome Delay)

SHARE    

Keputusan pembelian mobil ini diambil sementara Uganda sedang bergulat dengan pandemi Covid-19 dan dana untuk memberli vaksin. Sejak Mei, Uganda dicekam gelombang kedua pandemi, akibat penyebaran Covid-19 varian Delta.

Pemimpin National NGO Forum, Moses Isooba, mengkritik keputusan tersebut. "Tindakan ini memalukan di saat pemerintah mengimbau warga negara menyumbangkan uang untuk membeli vaksin Covid-19," ujarnya.

Menurut dia, dana yang dikucurkan untuk membeli mobil anggota parlemen itu dapat disalurkan ke setengah juta penduduk paling rentan di negara tersebut.

"Tidak dapat diterima bagi pemerintah untuk membeli kemewahan kepada sekelompok kecil di parlemen, yang terus menerima gaji bulanan lebih dari 30 juta shilling, sementara populasi yang lebih besar tidak dapat memberi makan diri mereka sendiri,” kata Direktur Eksekutif Persatuan Pembela Hak Asasi Manusia Uganda Anet Nana Namata.

Oposisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengkritik pemerintah karena menghamburkan uang untuk pelantikan Presiden Yoweri Museveni (76 tahun), Mei lalu. Padahal saat itu pemerintah gagal mengadakan vaksin dan membantu kebutuhan pangan warga yang terimbas penguncian wilayah atau lockdown.

“Berlebih-lebihan soal kendaraan pada saat seperti ini adalah sebuah bencana,” kata Harold Kaija, seorang petinggi partai oposisi terbesar Uganda, Forum for Democratic Change.

Sejauh ini Pemerintah Uganda gagal menyediakan vaksin untuk rakyat. Para pejabat berdalih, mereka kalah soal harga karena harus bersaing dengan para pembeli negara kaya seperti negara Barat.

Dengan populasi 41 juta jiwa, baru satu juta populasi yang mendapatkan vaksin. Bahkan semua vaksin itu diperoleh dari bantuan pihak lain.  

“Seharusnya uang itu bisa digunakan untuk rencana menuju pembukaan kembali negara kita, dan satu-satunya cara untuk membuka kembali adalah melalui vaksinasi,” ujar Mukuzi Muhereza, sekretaris jenderal Uganda Medical Association, sebuah organisasi payung untuk para tenaga kesehatan.

Uganda, negara berpenduduk 45 juta orang. Saat berita ini ditulis, Kementerian Kesehatan Uganda mencatat 91.710 kasus Covid-19 dan 2.496 kematian. n

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat