JAKARTA — Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) P Muhammadiyah Agus Syamsuddin menyoroti pentingnya kehadiran komandan nomor satu untuk menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19. Karena itu, ia sangat berharap ada perbaikan manajemen dan sistem komando untuk menghadapi krisis ini.

"Saya melihat hal yang paling critical, yaitu manajemen krisisnya seperti apa sih, sekarang yang jadi komandannya siapa. Saya dulu pernah menangani beberapa manajemen krisis, di mana-mana kalau manajemen krisis komandannya cuma satu," kata Agus saat menjadi narasumber dalam webinar bertema "Menakar Kebijakan PPKM Darurat, Berhasil atau Gagal?", Rabu (21/7). Agenda daring ini digelar oleh Lembaga Hukum dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah.

Dalam krisis akibat pandemi Covid-19 di Indonesia, ia melihat, banyak komandan yang menangani. Awalnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menjadi komandan, kemudian pindah ke Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Saat PPKM, komandannya ganti lagi.

"Jadi, saya melihat bahwa yang pertama kalau mau diperbaiki itu lebih kepada sistem komandonya ini siapa, siapa orang nomor satu yang memanajemen krisis ini, sekarang ini kita tidak melihat itu," ujar Agus.

Agus juga menyoroti istilah-istilah yang digunakan pemerintah pada masa pandemi Covid-19 ini. "Mari kita bicara esensinya, apa pun istilah yang dibuat oleh pemerintah, menurut saya, mau pakai level satu, dua, tiga, empat, yang paling penting itu sebenarnya satu, yakni orang jangan pergi dulu dan sekarang jangan kumpul dulu," ujarnya.

Komunikasi pemerintah kepada masyarakat, menurut dia, juga sangat penting. “Ketika komandonya ada, insya Allah semuanya menjadi satu garis yang bisa dilakukan secara bersama-sama," katanya.

Agus juga mengatakan, memang ada inkonsistensi dari pemerintah dan ada kebebalan masyarakat. Masyarakat umumnya tidak cukup hanya diberi tahu. Mereka harus mengalaminya sendiri baru paham.

Dalam forum yang sama, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengajak semua pihak untuk bersama-sama membuktikan kepancasilaan dan kebangsaan dalam agenda menyelamatkan 270 juta jiwa rakyat Indonesia.

Busyro mengungkapkan, sesungguhnya dalam menghadapi situasi yang pelik, sulit, kompleks dan rumit seperti sekarang ini, antara optimistis dan pesimistis mungkin berimbang. Namun, semuanya sebaiknya berada dalam sikap yang optimistis karena negara Indonesia berada di dalam satu realitas sosial.

 "Yang saya maksud realitas sosial adalah negara kita ini memiliki kekayaan luar biasa. Kekayaan itu berupa komitmen moralitas yang tinggi, yang jujur, dan transparan dan produktif serta yang memiliki kohesi sosial yang luar biasa dahsyatnya," kata Busyro.

Ia menegaskan, kekayaan tersebut menjadi modal kekayaan sosial, kekayaan moral, kekayaan kultural, sekaligus kekayaan politik bagi negara Indonesia. Jika Indonesia tidak memiliki kekayaan seperti itu, menurut Busyro, mungkin sudah tidak punya harapan yang optimistis.

“Namun, karena kita punya kekayaan seperti itu, pertanyaannya sekali lagi, apakah pemerintah di dalam masa perpanjangan PPKM Darurat akan melakukan tindakan-tindakan  yang lebih rasional, lebih reasonable, terbuka, dan transparan?" ujarnya.

Webinar yang digelar LHKP PP Muhammadiyah dihadiri sejumlah narasumber. Selain Agus dan Busyro, hadir pula di antaranya Wakil Ketua Bidang Relawan Satgas Covid-19 Didit Ratam, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM Rimawan Pradiptyo, Ketua LHKP PP Muhammadiyah Yono Reksoprodjo, dan Wakil Ketua Umum PB IDI Slamet Budiarto.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat