CIBINONG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat kembali membuat skenario pemulihan ekonomi daerah setelah menghadapi gelombang kedua penularan Covid-19.

"Akan ada tiga tahapan pemulihan ekonomi daerah, mulai dari penyelamatan, pemulihan, dan normalisasi," ungkap Bupati Bogor, Ade Yasin di Cibinong, Bogor, Ahd (18/7).

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor itu menyebutkan bahwa langkah penyelamatan dilakukan terhadap tenaga kerja dan usaha ekonomi di berbagai sektor yang terdampak pandemi.

Kemudian, tahap pemulihan ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbagai sektor serta penyerapan tenaga kerja. "Pada tahap normalisasi itu kita tinggal melanjutkan program pemulihan sektor ekonomi secara normal," kata Ade Yasin.

Sedikitnya ada empat fokus pemulihan ekonomi dengan berbagai program yang disebar ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Pertama, yaitu peningkatan daya beli melalui 12 program di sembilan SKPD. Kedua, peningkatan kesempatan kerja melalui lima program di lima SKPD. Ketiga, peningkatan produksi dan pemasaran melalui 26 program di delapan SKPD. Keempat, penguatan dunia usaha melalui tujuh program di lima SKPD.

Sebagai informasi, pandemi Covid-19 berimbas pada meningkatkan angka kesmiskinan di Kabupaten Bogor dari 9,06 persen pada 2019 menjadi 14,2 persen pada tahun 2020. Laju pertumbuhan ekonomi di wilayahnya melambat menjadi -1,17 persen pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 5,85 persen.

"Adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan pembatasan kegiatan masyarakat, berdampak pada turunnya aktivitas produksi barang dan jasa terutama yang bertumpu pada sektor ekonomi sekunder dan tersier," kata Ade Yasin.

Lonjakan kemiskinan tertahan

Pada pekan lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2021 tercatat sebesar 10,14 persen. Angka itu turun dibandingkan September 2020 yang sebesar 10,19 persen. Kendati demikian, tingkat kemiskinan pada Maret 2021 masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan pada Maret 2020 yang hanya sebesar 9,78 persen.

"Dilihat dari jumlahnya, penduduk miskin pada Maret 2021 ini tercatat sebesar 27,54 juta orang atau turun 0,01 juta orang dibandingkan September 2020. Namun, masih meningkat 1,12 juta orang dibandingkan Maret 2020," kata Kepala BPS Margo Yuwono.

Margo menjelaskan, jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami kenaikan 138,1 ribu orang. Jumlah orang miskin meningkat dari 12,04 juta orang pada September 2020 menjadi 12,18 juta orang pada Maret 2021. Sementara, jumlah penduduk miskin di perdesaan justru menurun 145 ribu orang. Sebelumnya, jumlah warga miskin di desa sebanyak 15,51 juta orang pada September 2020 menjadi 15,37 juta orang pada Maret 2021.

"Ini menunjukkan berbagai program desa, seperti dana desa, berdampak baik dalam memberantas kemiskinan di Indonesia. Sebab, menunjukkan ada perbaikan ekonomi di tingkat desa," tutur Margo.

Pemerintah juga telah berupaya mengentaskan kemiskinan dengan mengendalikan harga barang yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk miskin. Komoditas utamanya, yakni beras, yang berkontribusi paling besar terhadap garis kemiskinan dengan sumbangan 20,03 persen di perkotaan dan 24,06 persen di perdesaan.

BPS pun mencatat garis kemiskinan pada Maret 2021 sebesar Rp 472.525 per kapita per bulan atau naik 2,96 persen dibandingkan September 2020 dan 3,93 persen dibandingkan Maret 2020. Penduduk yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan tergolong sebagai miskin.

"Penyumbang terbesar garis kemiskinan, yakni kelompok makanan dengan share 73,96 persen. Kalau dilihat dari berbagai komoditas yang berpengaruh besar terhadap kemiskinan yang jelas, misalnya, untuk Maret 2021, untuk makanan yang terbesar adalah beras," ujarnya menjelaskan.

Sementara, rokok keretek filter menjadi penyumbang garis kemiskinan terbesar kedua dengan kontribusi 11,90 persen di perkotaan dan 11,24 persen di perdesaan. Apabila diasumsikan rata-rata rumah tangga miskin memiliki 4,83 anggota rumah tangga, garis kemiskinan per rumah tangga nasional pun tercatat sebesar Rp 2,12 juta.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) berhasil melindungi kelompok masyarakat rentan selama pandemi Covid-19. "Program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah dalam PC-PEN berhasil melindungi kelompok, terutama yang paling rentan," kata Sri saat menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta.

Program yang mendukung keberhasilan itu, antara lain, peningkatan kompetensi dari program Kartu Prakerja, bantuan subsidi kuota, diskon listrik, hingga insentif perpajakan bagi dunia usaha kecil, mikro, koperasi, dan usaha menengah-besar.

Catatan tersebut merujuk survei dari berbagai lembaga, baik di internal pemerintah, seperti Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), maupun eksternal, seperti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia hingga Bank Dunia.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan, strategi pengentasan kemiskinan pemerintah masih banyak yang perlu diperbaiki, di antaranya terkait pendataan.

"Pertama, masih terdapat data penerima bansos (bantuan sosial) ganda yang membuat efektivitas bansos rendah. Terlebih saat pandemi, jumlah alokasi anggaran perlindungan sosial naik signifikan dan programnya beragam dari mulai kementerian sampai bansos dana desa tunai sehingga riskan terjadi overlapping data penerima," ujarnya.

Selain itu, kata dia, terdapat kekhawatiran bantuan sembako rawan dikorupsi. Bhima juga menyoroti birokrasi yang lambat dalam penyaluran bansos. Hal ini terjadi karena ada kekhawatiran melakukan kesalahan di tingkat pejabat pembuat komitmen.

"Padahal, sudah ada aturan teknis dan pendampingan dari BPK maupun KPK. Birokrasi yang lambat jadi kendala penyaluran bansos," tuturnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat