JAKARTA– Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menginstruksikan seluruh pengurus dan warga Nahdlatul Ulama untuk mematuhi instruksi, imbauan, protokol serta kebijakan yang ditetapkan pemerintah, terutama tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sebagai upaya untuk melakukan perlindungan dan kontribusi untuk menangani lonjakan kasus Covid-19.

Dalam surat edaran yang diterima Republika, PBNU juga menyarankan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan meningkatkan amalan ibadah harian, serta meningkatkan ikhtiar agar pandemi segera berakhir dengan menaati 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak sosial) dan mengikuti vaksinasi Covid-19.

“Senantiasa menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin, karena penyebaran Covid-19 tidak lagi hanya menjangkit daerah perkotaan, namun telah menyebar ke berbagai daerah. Oleh sebab itu, PBNU mendorong para kiai, ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk berperan aktif mengajak masyarakat untuk bersama menangkal penyebaran Covid-19,” tulis PBNU dalam pernyataan yang diterima Republika, Rabu (14/7).

Terkait dengan Idul Adha 1442 H, PBNU mengizinkan wilayah yang dinyatakan aman dari Covid-19 (zona hijau) untuk melaksanakan takbiran di masjid atau mushala, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Adapun daerah yang masuk dalam PPKM Darurat atau dinyatakan tidak aman (zona merah, zona oranye, dan zona kuning), maka pelaksanaan takbiran dapat dilakukan di rumah masing-masing, tidak di masjid atau mushala. Imbauan yang sama juga disarankan untuk pelaksanaan shalat Idul Adha. 

PBNU juga menyarankan mereka yang memiliki kemampuan ekonomi untuk senantiasa berbagi dan membantu mereka yang kurang beruntung dan membutuhkan, khususnya masyarakat yang terdampak Covid-19. “Warga Nahdliyin yang memiliki kemampuan untuk berdonasi dan berkurban, disarankan melaksanakan keduanya,” tulis PBNU. 

Dalam surat edaran tersebut, PBNU juga meminta pemerintah untuk lebih meningkatkan sosialisasi tentang Covid-19, terutama risiko penularan pada anak-anak dan cara penanganannya. Pemerintah juga diminta menambah sentra layanan vaksinasi dan memaksimalkan penyuluhan tentang vaksinasi kepada masyarakat. 

“Bagi mereka yang mengambil keuntungan finansial dari pandemi Covid-19, menimbun obat-obatan, alat-alat kesehatan seperti tabung oksigen atau tindakan lain yang merugikan masyarakat khususnya mereka yang terjangkit Covid-19, maka termasuk dalam kezaliman dan PBNU sangat mengutuk tindakan tersebut,” pungkas PBNU. 

Dakwah ulama 

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin menyatakan, pandemi Covid-19 yang terus meluas di Indonesia sudah menelan ribuan korban jiwa dari berbagai profesi. Kondisi ini membuat pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Wapres pun mengajak ulama dan tokoh Islam untuk mendukung PPKM Darurat demi menekan laju angka Covid-19 di Indonesia. "Kita sudah kehilangan banyak ulama. Ini adalah kehilangan besar sebab mencetak ulama itu bukanlah perkara mudah. Mari kita bersama-sama pemerintah untuk berjihad dan berjuang dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini," kata Wapres dalam pertemuan virtual bersama para ulama, tokoh agama Islam, dan kepala daerah, Senin (12/7).

Dalam arahannya, Wapres mengajak segenap ulama dan tokoh agama Islam untuk terus meningkatkan peran dalam mendukung PPKM Darurat dengan memberi pencerahan kepada umat. "Bahaya Covid-19 ini ada dan nyata. Di sinilah peran ulama dan kiai untuk membimbing umat agar tidak serta merta menerima informasi yang tidak benar," ujar Wapres.

Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ahmad Zubaidi mendukung seruan Wapres tersebut. "Dalam situasi seperti ini, para dai diimbau untuk turut menenteramkan masyarakat dengan memberikan literasi tentang Covid berdasar sains," kata Kiai Zubaidi kepada Republika, Selasa (13/7).

Menurut dia, para dai harus mengimbau masyarakat mematuhi protokol kesehatan (prokes). Para dai juga harus memahami fatwa-fatwa MUI, terutama yang berhubungan dengan tata laksana ibadah pada masa pandemi Covid-19.

Dukungan juga disampaikan cendekiawan Muslim, Prof Azyumardi Azra. Ia menegaskan, umat Islam wajib mendukung program pemerintah, yakni PPKM Darurat. Sejak awal Juli, jumlah orang yang terpapar dan meninggal karena Covid-19 terus meningkat. Peningkatan ini menjurus ke arah bencana kemanusiaan.

Karena itu, kata dia, sudah sepatutnya seluruh pemimpin serta masyarakat memperkuat prokes dan menghindarkan diri dari pertikaian pendapat yang berlarut-larut. "Semua harus memperkuat solidaritas sosial untuk menjaga kohesi sosial dan integrasi bangsa," ujar Azyumardi.

Ketua Bidang Kesehatan PP Muhammadiyah, dr Agus Taufiqurrahman mengatakan, PPKM Darurat merupakan upaya untuk mengendalikan mobilitas dan mencegah kerumunan yang merupakan penyebab meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia.

“Sebagai warga negara yang baik tentu kita ingin agar pandemi segera teratasi, maka melalui PPKM Darurat ini, mari kita jalani dengan baik dan tertib," ujar dia.

Agus juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan semangat tolong-menolong (ta’awun). “Jadikan pandemi ini kesempatan untuk memperbanyak amalan saleh, meningkatkan perhatian, dan kepedulian kepada mereka yang terdampak, karena ini adalah bagian dari jihad kemanusiaan," katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat