JAKARTA -- Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) menyatakan sebanyak 10 proyek nasional yang diminati investor asing. Adapun proses saat ini memasuki tahap due diligence (uji tuntas) agar terukur bagi semua pihak, yakni investor asing, pemilik aset di dalam negeri dan LPI.

Chief Risk Officer INA Marita Alisjahbana mengatakan semua proyek yang diminati itu dilakukan untuk memastikan proses komersialisasi, legal, dan transaksinya sesuai dengan tata kelola yang baik.

"Mungkin saat ini ada delapan sampai 10 proyek. Banyak yang infrastruktur seperti jalan tol, seaport (pelabuhan), ada juga healthcare (sektor kesehatan)," ujarnya saat webinar seperti dikutip Rabu (14/7).

Menurutnya semua proyek itu sudah masuk dalam profil risiko. Namun, LPI memastikan aman sebab mempertimbkan manfaatnya dalam jangka panjang selama rentang waktu 10-20 tahun ke depan.

“LPI sudah berhasil mengajak tiga investor asing yaitu Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), APG Asset Management (APG), dan Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Ketiganya menanamkan modal untuk jalan tol di Indonesia dengan nilai mencapai 3,75 miliar dolar AS,” ungkapnya.

Adapun nilai investasi tersebut dibagi tiga yaitu 750 juta dolar AS dari LPI dan masing-masing investor asing satu miliar dolar AS. Selain perusahaan asing, ada juga investor domestik yang sudah menandatangani kesepakatan dengan LPI seperti PT Pertamina (Persero) dan BPJS Ketenagakerjaan.

Sejak didirikan usai UU Cipta Kerja disahkan, LPI diberi modal oleh pemerintah secara bertahap. Pertama tahun lalu sebesar Rp 15 triliun dan tahun ini sebesar Rp 70 triliun.

"Dalam hal ini, yang diharapkan terjadi adalah INA akan menginvestasikan 20 persen dari harga aset itu dan investor asing 80 persen dari harga investasi, sehingga modal yang diberikan pemerintah ke INA ini bisa leverage tiga sampai empat kali," ucapnya. 

Sebelumnya Presiden Joko Widodo memastikan kemudahan investasi tidak hanya diberikan kepada investor berskala jumbo, tapi juga investor kecil, seperti UMKM dan koperasi. Jokowi menyampaikan, berapa pun nilai investasi, dapat memberikan sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja.

"Investor berbasis UMKM dan koperasi sama mulianya dengan investor besar dan investor asing. Sama-sama memberikan kesempatan kerja kepada rakyat Indonesia, sama-sama berperan memajukan perekonomian bangsa," ujar Jokowi dalam sambutannya dalam acara Investor Daily Summit 2021, Selasa (12/7).

Pemerintah, kata Jokowi, telah melakukan berbagai upaya untuk memperderas aliran investasi, salah satunya dengan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Aturan tersebut, menurut Jokowi, bertujuan memperbaiki ekosistem berusaha di Tanah Air.

"Penyederhanaan perizinan berusaha di pusat dan daerah, penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, serta berbagai insentif lainnya diharapkan dapat meningkatkan minat investor, khususnya dari dalam negeri," kata Jokowi.

Pemerintah juga telah membentuk Satgas Percepatan Investasi melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021. Entitas baru ini bertugas menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dan mendorong kerja sama investor besar dengan UMKM.

"UU Ciptaker juga mengamanatkan hilirisasi industri. Transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri dibutuhkan untuk meningkatkan nilai tambah, mengurangi impor, meningkatkan ekspor, dan membuka lebih banyak lapangan kerja," ujarnya.

Pemerintah mencatat dalam kurun waktu Januari-Mei 2021, sektor industri pengolahan telah menunjukkan kinerja yang baik pada masa pandemi. Ekspor produk industri pengolahan tercatat sebesar 66,70 miliar dolar AS atau meningkat 30,53 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Industri pengolahan juga memberikan kontribusi paling tinggi, yakni 79,42 persen dari total ekspor sebesar 83,99 miliar dolar AS pada periode Januari-Mei 2021.

Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mencatat penyaluran kredit investasi sebesar Rp 1.400 triliun per April 2021. Penyaluran kredit investasi tersebut mayoritas masih berpusat di Jawa. Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, kredit investasi di Jawa mencapai Rp 1.000 triliun.

“Masih dominan di Jawa sekitar 80 persen atau Rp 1.000 triliun dari total kredit nasional,” ujarnya.

Royke mengakui, pandemi membuat kondisi ekonomi terpuruk. Meski begitu, BNI mencatat penyaluran kredit masih mampu tumbuh 2,2 persen secara tahun ke tahun atau lebih baik dibandingkan pertumbuhan penyaluran kredit perbankan nasional yang minus 3,8 persen.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat