JAKARTA—Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan Bantuan Sosial Tunia (BST) sudah cair. Mensos yang akrab disapa Risma ini menegaskan BST sudah tersalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sejak pekan lalu.

“Sudah sejak pekan lalu sudah disalurkan. Penyaluran melalui PT Pos,” kata Mensos, Selasa (13/7).

Risma mengatakan, pencairan memang disegerakan bersamaan dengan dimulainya PPKM Darurat. Pemerintah pusat telah menginstruksikan kepada jajaran Kementerian Sosial agar mengakselerasi program perlindungan sosial sebagai langkah pendukung pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat.

"Menindaklanjuti hal tersebut, Kemensos mempercepat pencairan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19," tegas Risma.

PKH dan BPNT/Kartu Sembako merupakan bansos reguler dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dengan target berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penyaluran PKH dan BPNT/Kartu Sembako dilakukan melalui jaringan Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara).

Risma mengatakan PKH menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan indeks berdasarkan komponen dalam keluarga. BPNT/Kartu Sembako, saat ini, menjangkau 15,93 juta KPM dengan indeks Rp 200 ribu/KPM/bulan.

"Adapun BST merupakan bansos khusus dengan target 10 KPM dengan indeks Rp 300 ribu/KPM/bulan. BST disalurkan melalui jaringan PT Pos Indonesia," tegasnya.

BPNT/Kartu Sembako yang saat ini menjangkau 15,93 juta KPM, kembali ditingkatkan jangkauannya untuk 18,8 juta KPM. BST dengan jangkauan 10 juta KPM berjalan selama dua bulan akan dibayarkan pada Juli ini.

Kemudian, lanjut Risma, Kemensos melalui Perum Bulog juga menyalurkan beras seberat 10 kg kepada KPM BPNT/Kartu Sembako dan BST. “Dengan bantuan beras, diharapkan masyarakat terdampak pandemi bisa tercukupi kebutuhan dasarnya,” kata Mensos.

Bantuan APBD

Sementara, sejumlah pemerintah daerah juga segera menyalurkan bansos yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung mengupayakan bansos bisa segera dicairkan sebelum masa penerapan PPKM Darurat usai pada 20 Juli 2021.

Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Dinsos Kota Bandung Muhammad Nurahman mengatakan ada 60 ribu KPM yang akan menerima bansos tersebut. "Mudah-mudahan data itu selama dua hari ini bisa segera terverifikasi. Bansosnya berupa uang tunai Rp 500 ribu per kepala keluarga (KK) untuk satu bulan. Sementara satu bulan dulu," kata Nurahman, Selasa.

Anggaran bansos ini bersumber dari biaya tak terduga APBD Kota Bandung sekitar Rp 30 miliar. "Kita melaksanakan dulu tanggap darurat dengan anggaran yang ada, itu merupakan arahan pimpinan kami," kata dia.

Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengatakan, pihaknya akan memanfaatkan APBD untuk alokasi bansos warga terdampak PPKM Darurat ini. Saat ini Pemkot Medan masih melakukan pendataan warga dan pekerja yang berhak mendapat bantuan.

Selain itu, pihaknya juga masih mengkaji bantuan yang diberikan, apakah berupa uang tunai atau sembako. "Dari dinas kami meminta waktu sampai dengan dua hari ini. Data-datanya nanti bisa kita lihat berapa banyak yang terkena dampak," ujarnya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat