JAKARTA -- Kementerian Sosial (Kemensos) terus memperkuat koordinasi lintas instansi untuk memperlancar penyaluran bantuan sosial (bansos) di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal ini dilakukan agar penyaluran bansos tunai (BST) dan program keluarga harapan (PKH) tepat sasaran.

Menteri Sosial Tri Rismaharini memimpin langsung koordinasi ini dengan proses pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilakukan secara berkala. Rapat koordinasi lintas instansi itu diikuti Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).

“Dengan (dukungan perangkat) elektronik ke depannya bisa lebih cepat lagi. Tinggal diklik saja,” kata Risma dalam keterangan pers, Kamis (8/7).

Pemutakhiran DTKS, ditegaskan Risma, merupakan proses yang bersifat terus-menerus karena ada warga yang berpindah alamat, meninggal, atau mungkin tingkat kesejahteraannya berubah. Karena itu, ia memastikan validitas dan akurasi akan terus diemperkuat untuk menggambarkan data kemiskinan.

Rapat koordinasi itu juga untuk memastikan proses pemutakhiran data berjalan transparan dan partisipatif. Hal itu penting agar semakin meningkatkan ketepatan penyaluran. Selain itu, penguatan data juga dilakukan dengan dukungan teknologi digital, sehingga selain lebih akurat juga diharapkan semakin cepat.

 “Dengan bantuan elektronik bisa memonitor peta dan perilaku seseorang. Makanya, upaya pengawasan pun dilakukan secara elektronik,” katanya. Risma memastikan, data penerima bansos sudah siap sejak pekan lalu.

Pemerintah mengalokasikan Rp 13,96 triliun bagi 10 juta kelompok penerima manfaat (KPM) PKH; Rp 45,12 triliun untuk 18,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako, dan Rp 6,1 triliun bagi 10 juta KPM BST. Besaran anggaran itu membuat pemerintah harus benar-benar tepat sasaran dan menghindari penyelewengan seperti yang terjadi pada kasus korupsi pengadaan bansos tahun 2020.

Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati mengaku pihaknya akan terus mengawal seluruh proses penyaluran bansos Covid-19 tahun ini. Lembaga antirasuah itu meminta pemerintah bersikap akuntabel terkait penyaluran dana tersebut. KPK meminta masyarakat melaporkan jika ada keluhan terkait bansos tersebut. oleh pemerintah.

"KPK akan meneruskan keluhan kepada kementerian/instansi/pemda terkait dan mengawal tindak lanjut penanganan keluhan yang disampaikan masyarakat tersebut," katanya, Rabu (7/7).

Pelaku UMKM menunjukkan tanda terima pendaftaran BLT UMKM di Kantor Kelurahan Cisaranten Endah, Kota Bandung, Senin (16/11). Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Kota Bandung kembali membuka pendaftaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM sebesar Rp2,4 juta bagi para pelaku UMKM yang terdampak Covid-19 dan berlangsung hingga 25 November. Foto: Abdan Syakura/Republika - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

SHARE    

Minim realisasi

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat per 30 Juni 2021, total anggaran bansos di daerah yang melaksanakan PPKM Darurat mencapai Rp 10,6 triliun. Namun, realisasinya baru sekitar Rp 2,83 triliun atau 26,60 persen.

"Kami berharap dengan adanya PPKM Darurat ini daerah yang termasuk ke Inmendagri 15 (Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat di Jawa-Bali) itu bisa mempercepat realisasi bansosnya," ujar Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian kepada Republika, Kamis (8/7).

Dia memerinci, total anggaran bansos untuk provinsi sebesar Rp 8,08 triliun dengan realisasi sekitar Rp 2,4 triliun atau 31 persen. Sementara, total anggaran bansos untuk kabupaten/kota sebanyak Rp 2,56 triliun dengan realisasi lebih dari Rp 350 miliar atau 14 persen.

Ardian mengatakan, tidak semua daerah menganggarkan dana bansos, tetapi memiliki anggaran belanja tidak terduga (BTT) yang dapat digunakan juga untuk bansos. Daerah itu antara lain Indramayu dengan nilai BTT Rp 75 miliar, Cianjur dengan nilai BTT Rp 19,6 miliar, dan Cirebon dengan nilai BTT Rp 4,5 miliar. "Jadi walaupun tidak ada (anggaran) bansos mereka anggarkan di BTT," kata dia.

Petugas Perum Bulog cabang Indramayu memeriksa stok beras impor di Gudang Bulog Tegalgirang, Bangodua, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (23/3/2021). Stok beras impor 2018 dari Vietnam masih melimpah hingga mencapai 5.000 ton yang disebabkan belum seluruhnya tersalurkan sejak terhentinya program beras miskin (raskin) dan beralih ke program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). - (Dedhez Anggara/ANTARA FOTO)

SHARE    

Alasannya, menurut Ardian, daerah optimistis bahwa kasus Covid-19 akan selesai atau melandai di 2021, sehingga prioritas penanganan Covid-19 ditujukan untuk kesehatan dan dampak ekonomi, bansos berada di urutan setelahnya.

Namun faktanya, pada pertengahan 2021, kasus Covid-19 melonjak sehingga pemerintah pusat kembali meminta kepala daerah mempercepat realisasi bansos. "Jadi itulah kenapa pemda sebenarnya kok bansosnya di 30 Juni itu masih sebut saja kecil karena itu gambarannya," tutur Ardian.

Mendagri meminta pemda melakukan refocusing atau realokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mempercepat penyaluran bansos selama penerapan PPKM Darurat. Daerah juga dapat menggunakan anggaran BTT untuk program jaring pengaman sosial ini.

"Nanti kita cek, kita bandingkan bagaimana progresnya untuk provinsi alokasi bansos ada kenaikan enggak apabila dibandingkan dengan yang tanggal 30 Juni, karena kita monitornya setiap minggu," jelas Ardian.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat