JAKARTA — Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan mengatakan, penunjukan pelaksana harian (plh) kepala daerah lumrah terjadi, termasuk penunjukan plh untuk gubernur Papua.

Alasannya, Gubernur Papua Lukas Enembe sedang dalam masa pengobatan atau pemulihan. Sedangkan, kursi wakil gubernur masih kosong setelah wafatnya Klemen Tinal pada bulan lalu.

"Penunjukan plh kepala daerah ini hal yang lumrah sebenarnya, juga terjadi di daerah-daerah yang lain, ada regulasi yang mengatur bagaimana penunjukannya," ujar Benni dalam keterangan tertulis, Senin (28/6).

Dia menerangkan, penunjukan plh kepala daerah dilakukan dalam kondisi tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penunjukan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy, sebagai plh Gubernur Papua untuk memastikan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan lancar di Provinsi Papua.

Benni menjelaskan, penunjukan plh juga untuk mempercepat penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik tahun 2021. DAK ini dialokasikan dalam tujuh bidang pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, lingkungan hidup, pembangunan jalan, dan irigasi.

Dalam proses penyalurannya, terdapat beberapa dokumen yang belum bisa dilengkapi Pemprov Papua, yakni dokumen yang harus ditandatangani kepala daerah.

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kedua kanan) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 kepada Gubernur Papua Lukas Enembe di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019). - (PUSPA PERWITASARI/ANTARAFOTO)

SHARE    

"Jadi, pemerintah daerah, dalam hal ini mendorong percepatan untuk pemenuhan dokumen-dokumen persyaratan penyaluran tadi. Nah ini yang kita dorong, dengan semangat yang sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata Benni.

Untuk itu, ia berharap kunjungan kerjanya secara langsung ke Papua pada Ahad (27/6) kemarin dapat menyelesaikan kesalahpahaman dan mengakhiri polemik yang terjadi. Benni juga mengajak semua pihak mendoakan kesembuhan Gubernur Papua Lukas Enembe, sehingga dapat melanjutkan kepemimpinannya hingga akhir masa jabatan.

Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus mengatakan, Gubernur Lukas Enembe akan tetap menghormati konstitusi dan aturan perundang-undangan yang berlaku terkait penunjukan plh. Ia juga berharap masyarakat Papua juga mematuhi hal tersebut.

"Perlu ditekankan sekali lagi bahwa persoalan pengisian jabatan Wakil Gubernur Papua akan dimulai prosesnya setelah masa duka 40 hari terlewati dan Koalisi Partai Politik Pendukung Lukas Enembe-Klemen Tinal bertemu," katanya, Ahad (27/6).

Rifai menambahkan, berkenaan dengan dugaan adanya malaadministrasi penunjukan plh Gubernur Papua oleh dirjen Otda atas nama Mendagri, Gubernur Lukas Enembe telah merespons secara prosedural dengan menyampaikan laporan tertulis secara langsung kepada Presiden Joko Widodo.

"Gubernur Papua meyakini Presiden Joko Widodo dikenal sebagai sosok yang memahami suara hati masyarakat Papua, dengan kearifan yang dimiliki tentu diharapkan agar dapat bijak memutuskan sesuatu yang sesuai dengan harapan dan keinginan rakyat Papua," ujarnya.

Ia meminta agar tidak memberi ruang kepada segelintir kelompok yang memiliki kepentingan lain, terutama bagi kelompok yang ingin memisahkan Papua dari NKRI untuk menunggangi situasi ini. Sebab, gubernur tidak ingin rakyat menjadi korban.

Menurut Rifai Darus, Lukas Enembe memohon kepada masyarakat Papua untuk menahan segala rencana aksi turun ke jalan atau kegiatan lainnya yang menciptakan kerumunan. Terlebih, kondisi pandemi Covid-19 yang kini tengah bereskalasi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat