PURWOKERTO – Sejumlah daerah masih ragu untuk memulai pembelajaran tatap muka (PTM) pada tahun ajaran baru Juli mendatang. Adanya lonjakan kasus Covid-19 yang signifikan beberapa waktu terakhir membuat sejumlah kepala daerah menimbang ulang untuk memberi lampu hijau PTM.

“Sebetulnya pada tahun ajaran baru besok, sudah mulai dilaksanakan PTM. Namun karena ini Covid-nya melonjak lagi terpaksa ditunda. Mudah-mudahan tidak lama,” kata Bupati Banyumas, Jawa Tengah, Achmad Husein, di Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (22/6).

Bupati mengatakan, sebelum kasus Covid-19 kembali melonjak saat ini, sebenarnya sudah banyak sekolah yang telah mempersiapkan diri melaksanakan PTM. Sekolah dari berbagai tingkat pendidikan, mempersiapkan berbagai hal menyangkut penerapan protokol kesehatan (prokes) di sekolah.

Namun mengingat kondisi saat ini, Bupati mengaku belum bisa memastikan apakah PTM bisa dilakukan bersamaan dengan awal kegiatan pendidikan tahun ajaran baru. “Prinsipnya, begitu Covid-19 di Banyumas melandai, maka kita akan segera membuka sekolah tatap muka,” ujar dia.

Sejumlah pelejar SD mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) dengan penerapan protokol kesehatan (Prokes) di salah satu sekolah, di Kota Bandung, pekan lalu. Melonjaknya kasus Covid-19 saat ini akan menjadi pertimbangan Pemerintah Kota Bandung dalam memutuskan pelaksanaan PTM atau sekolah tatap muka secara terbatas. - (Edi Yusuf/Republika)

SHARE    

Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, bahkan sudah secara resmi membatalkan atau meniadakan sementara PTM. Keputusan itu karena penyebaran Covid-19 di Kota Depok meningkat tajam. “Demi melindungi anak-anak, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring,” ujar Wali Kota Depok, Mohammad Idris.

Data Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok mengungkapkan penyebaran Covid-19 di Kota Depok semakin mengganas. Saat ini, telah terjadi lonjakan kasus yang cukup signifikan. Yang cukup mengkhawatirkan, penambahan kasus baru didominasi anak di bawah umur, di antaranya balita.

“Kami menemukan dalam sehari 37 balita terpapar Covid-19,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok Dadang Wihana. Menurut Dadang, penularan Covid-19 di Kota Depok masih tinggi sehingga perlu disiplin prokes dan tidak membuat kerumunan.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Riau, Indra Yovi, menilai, perlu strategi khusus jika PTM tetap dimulai pada Juli mendatang. Apalagi kasus terkonfirmasi positif masih terus berubah-ubah. “(Ikatan) Dokter Anak Indonesia (IDAI) tidak merekomendasikan sekolah tatap muka tersebut,” kata Indra Yovi.

Di Riau, kata Indra, kasus harian memang mengalami penurunan. Namun penurunan kasus ini tidak menjadi patokan bahwa Riau bebas dari Covid-19, mengingat status penyebaran masih fluktuatif, terkadang naik dan terkadang turun. Di Provinsi Riau, rata-rata zona oranye dan kuning.

“Sehingga nanti sekolah tatap muka belum bisa kita dipastikan apakah belajar tatap muka bisa diberlakukan atau tetap online. Ini akan sangat dinamis, apalagi kasus Covid-19 bisa saja pekan ini berubah, pekan depan berubah lagi,” ujar dia.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk menunda pembukaan PTM Juli nanti. Sebab, saat ini kasus Covid-19 di Indonesia meningkat sangat tinggi dengan rata-rata kasus positif di berbagai daerah di atas 10 persen. “Kondisi ini sangat tidak aman untuk buka sekolah tatap muka,” kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti.

KPAI juga mendorong agar pemerintah pusat dan daerah segera menghentikan uji coba PTM yang saat ini dilakukan di sejumlah daerah. Khususnya bagi daerah yang rata-rata kasus positif hariannya di atas 5 persen.

Retno menambahkan, KPAI juga meminta agar kebijakan tatap muka di sekolah tidak diseragamkan. Misalnya untuk daerah dengan rata-rata kasus positif di bawah 5 persen, maka KPAI mendorong dilakukannya sekolah tatap muka. Menurut Retno, daerah-daerah yang sulit sinyal dan kasus Covid-19 rendah sebaiknya segera dilakukan PTM terbatas.

“Di wilayah-wilayah kepulauan kecil yang sulit sinyal justru kami sarankan dibuka dengan ketentuan yang sama sebagaimana disebutkan Presiden Jokowi, PTM hanya dua jam, siswa yang hadir hanya 25 persen dan hanya satu atau dua kali sepekan,” kata Retno.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat