Pasien Covid-19 berada di bus sekolah yang membawa mereka menuju Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet di Puskesmas Kecamatan Menteng, Jakarta, Ahad (20/6/2021). | Prayogi/Republika.

Kabar Utama

Darurat Rumah Sakit, Darurat Nakes

Fasilitas kesehatan terancam kolaps jika lonjakan berlanjut.

JAKARTA –  Kapasitas fasilitas kesehatan (faskes) guna penanganan kasus Covid-19 terus menipis seiring lonjakan kasus belakangan. Kekurangan tenaga kesehatan (nakes) juga memicu daerah melakukan rekrutmen darurat.

Tempat tidur pasien Covid-19 di Tower 8 Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara, hingga Ahad (20/6) sudah terisi 83,7 persen. Pada Jumat (18/6), lokasi itu baru terisi sekitar 40 persen.

"Jumlah pasien rawat inap di Tower 8 sebanyak 1.314 orang (607 pria dan 707 wanita)," kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I, Kolonel Marinir Aris Mudian, kemarin. Jumlah ini bertambah 288 orang dibanding sehari sebelumnya.

Adapun RSD Wisma Atlet Kemayoran sudah terisi 81,7 persen, melonjak dari 75 persen pada akhir pekan lalu. Satgas Covid-19 kini mempersiapkan kembali lima tower di Rusun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara yang bisa menampung 5.100 pasien.

photo
Pasien Covid-19 menaiki bus sekolah yang akan membawa mereka menuju Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet di Puskesmas Kecamatan Menteng, Jakarta, Ahad (20/6/2021). Laju kasus harian Covid-19 di Indonesia beberapa hari terakhir dalam tren menanjak. - (Prayogi/Republika.)

Di Bandung, Jawa Barat, tingkat keterisian rumah sakit (BOR) yang mencapai 90 persen pekan lalu telah meningkat menjadi 92 persen, Ahad. Pasien yang terkonfirmasi Covid-19 harus menunggu untuk mendapatkan kamar. "Hampir semua rumah sakit di Jabar kondisi seperti itu," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, dr Ahyani Raksanagara.

Demikian juga di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, angka BOR di ruang ICU dan tempat isolasi rumah sakit sudah mencapai 90 persen. Bupati Semarang, Ngesti Nugraha menyatakan, pihaknya harus terus menambah lokasi isolasi guna menyiasati hal ini.    

Pada Ahad (20/6), Satgas Penanganan Covid-19 mencatat penambahan kasus mencapai 13.737 orang. Jumlah ini yang tertinggi pascalibur Lebaran lalu dan membuat total kasus di Indonesia kian mendekati angka dua juta.

Dari penambahan kasus positif harian kemarin, Provinsi DKI Jakarta mengalami lonjakan tertinggi yang mencapai 5.582 orang. Disusul Jawa Tengah (2.195 kasus), Jawa Barat (2.009), Jawa Timur (739), dan DI Yogyakarta (665).

Kekurangan nakes

Tenaga kesehatan juga kian terbatas menyusul lonjakan kasus belakangan. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih mengatakan, sebanyak 60 dokter sudah ditambahkan untuk membantu penanganan pasien Covid-19 di RSDC Wisma Atlet. "Dan akan dilanjutkan untuk tambahan berikutnya," kata Faqih dalam diskusi daring, Sabtu (19/6).

Tingginya angka pasien Covid-19 yang dirujuk ke Wisma Atlet, kata Faqih, membuat tenaga kesehatan dan dokter kewalahan. Penyaluran nakes serupa juga dilakukan di daerah-daerah lain yang lonjakan penularan Covid-19-nya tinggi, seperti Kudus, Bangkalan, dan Bandung Raya.

Ketua Satgas Covid-19 DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jajat Sudrajat mengatakan  pihaknya sedang merekrut relawan perawat khususnya dari fresh graduate guna menangani kekurangan nakes. Kalau kondisinya memburuk, terpaksa pihaknya memberdayakan mahasiswa keperawatan tingkat akhir. Mereka membutuhkan relawan sebanyak-banyaknya.

Pemprov Jawa Barat juga membuka rekrutmen Tim Relawan Medis Penanganan Covid-19 untuk memperkuat personel di rumah sakit yang makin kewalahan menghadapi lonjakan pasien kasus Covid-19.

photo
Petugas kesehatan berada di depan ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA), Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (16/6/2021). - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

Menurut Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Juanita Paticia Fatima, Jabar membutuhkan sedikitnya 400 relawan medis. “Akan dialokasikan di berbagai rumah sakit di Jawa Barat, khususnya di Bandung Raya,” ujar dia.

Posisi relawan yang dibutuhkan meliputi dokter, perawat, nutrisionis, apoteker, tenaga teknis kefarmasian, ahli teknologi laboratorium medik, ahli rekam medis, sanitarian, serta radiografer.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga membuka lagi pendaftaran tahap ketiga tenaga profesional pengendalian Covid-19. Kadinkes DKI Jakarta Widyastuti, melalui Instagram Dinas Kesehatan DKI menyampaikan, pendaftaran nakes ini dibuka mulai 18 Juni-21 Juni 2021.

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mengungkapkan, lonjakan saat ini tak bisa semata diakali dengan penambahan ranjang. Sekjen Persi, Lia Partakusuma menyatakan, bila angka kasus terus naik signifikan, maka tidak tertutup kemungkinan layanan kesehatan akan kolaps.

Lia mencontohkan, banyak rumah sakit yang menambah kapasitas tempat tidur justru mengalami persoalan karena ketersediaan sumber daya medis dan kelengkapan medis lain, seperti tabung oksigen. "Saat ini kami ada laporan kekurangan tabung oksigen di Jawa Tengah, maka Persi mendorong distributor oksigen segera mengirim ke rumah sakit yang mengalami kekurangan," kata dia.

Untuk rumah sakit yang jauh dari jangkauan, Persi mendorong rumah sakit sebisanya memproduksi oksigen sendiri. "Beberapa kasus di rumah sakit kekurangan tenaga medis ini diantisipasi dengan dikirimnya tenaga relawan medis dari pusat di Kementerian Kesehatan," kata dia. 

Penuhnya berbagai fasilitas kesehatan terkait lonjakan pasien kasus Covid-19 memaksa daerah terus menambah tempat tidur dan lokasi isolasi pasien. Saat ini, upaya tersebut berkejaran dengan penambahan kasus.

Di DI Yogyakarta, pemerintah setempat sudah menambah kapasitas tempat tidur di beberapa rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 mulai Sabtu (19/6), sejumlah 293 bed. "Sudah ditambah 30 persen bed yang ada dikhususkan untuk Covid-19, khususnya di RSUP Sardjito dan Hardjolukito. Ada satu yang belum aktif, sekarang kita aktifkan," ujar Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkibuwono X, Ahad (20/6).

Dengan begitu, total ranjang yang tersedia saat ini di seluruh rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di DIY mencapai 1.234 bed. Penambahan ini dari sebelumnya yang hanya 941 bed.

"Sebanyak 1.234 bed ini terdiri atas 140 bed critical (ICU) dan 1.094 bed non-critical (isolasi)," kata Kepala Bagian Humas Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY, Ditya Nanaryo Aji, kepada wartawan, Ahad (20/6).

photo
Petugas berjaga di pintu masuk kampung saat karantina wilayah di Padukuhan Ngino XII, Margoagung Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (18/6/2021). Sejak 16 Juni 2021, Padukuhan Ngino XII dan Ngino XI melakukan karantina wilayah guna memutus penyebaran Covid-19 menyusul sejumlah warga di kampung itu terpapar Covid-19 seusai melakukan ziarah. - (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)

Ditya menyebut, keterisian ranjang di 27 rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 DIY berdasarkan data 20 Juni sebanyak 806 bed. Total jenderal, persentase BOR di DIY tercatat 65,3 persen. "Sebanyak 806 bed yang terpakai terdiri atas 87 bed ICU dan 719 bed isolasi," ujar Ditya.

Penambahan kapasitas bed ini tidak diiringi penambahan tenaga kesehatan untuk penanganan Covid-19. Ditya menyebut, akan dilakukan alokasi nakes dari layanan umum ke layanan khusus Covid-19.

"Untuk SDM, tidak ada rekrutmen karena sifatnya bukan membuka baru, tapi men-switch (mengalihkan) dari ruang alat yang sudah ada. Untuk SDM juga prinsip sama dengan manajemen pelayanan," kata Ditya.

Terkait hal serupa, Pemprov Jawa Barat menyiapkan 2.400 tempat tidur tambahan di rumah sakit untuk pasien Covid-19. Saat ini 382 rumah sakit di Jabar mengalami lonjakan pasien sehingga petugas medis kewalahan.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan, yang sekarang terjadi, jatah tempat tidur untuk Covid-19 mendekati 100 persen. Namun, bukan dari total tempat tidur di rumah sakit, misalnya, dari 500 bed, jatah Covid-nya 20 persen berarti 100 tempat tidur. "Nah kalau 100-nya kepake itu baru 100 persen. Tapi bukan 100 persen dari 500,” ujar Ridwan Kamil saat mengunjungi RSUD Al-Ihsan dan RSUD Otto Iskandardinata di Kabupaten Bandung, akhir pekan lalu.

Gubernur bersama Satgas Covid-19 Jabar mengantisipasi dengan menambah setiap rumah sakit yang mengalami peningkatan keterisian tempat tidur. Dari 382 rumah sakit rujukan, tingkat keterisian terus meningkat.

Pada tahap saat ini, sesuai prosedur kedaruratan Covid-19, Pemprov Jabar menambah tingkat keterisian tempat tidur dari yang rata-rata 20 persen menjadi 30 persen. “Sampai betul-betul tidak memungkinkan, barulah masuk ke tahap berikutnya, yaitu membuat rumah sakit darurat,” kata Emil.

Pihaknya akan memanfaatkan gedung baru RSUD Otto Iskandardinata yang berada di Soreang, Kabupaten Bandung, untuk dijadikan tempat perawatan pasien Covid-19. “Mudah-mudahan dengan strategi penambahan ini bisa mengurangi tekanan terhadap rumah sakit,” katanya.

Lockdown Terus Mengemuka

Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban mengusulkan agar pemerintah segera menerapkan karantina wilayah alias lockdown. Pertimbangannya, kondisi pandemi Covid-19 semakin parah. Pembatasan pergerakan masyarakat mendesak dilakukan.

"Saya kembali ulangi saran saya, untuk terapkan lockdown. Semua liburan dan perjalanan tidak penting harus dihentikan sejenak. Apalagi, mempertimbangkan sekolah tatap muka dibuka kembali. Jangan dulu. Lakukan lockdown sebelum telat. Situasi bisa berubah jadi mengerikan," katanya dalam cicitan di akun Twitter, Sabtu (19/6).

photo
Satgas Covid-19 menegur warga yang tidak mengenakan masker saat lockdown PPKM Mikro di RT 03 RW 06 Desa Balamoa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat (18/6/2021). Sejak dua hari terakhir, desa tersebut melakukan karantina wilayah menyusul 14 warga positif Covid-19 dari klaster hajatan dan satu di antaranya meninggal dunia. - (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)

Kemudian, saat ini rumah sakit sudah penuh, kasus melonjak, beberapa tenaga kesehatan dan medis telah terinfeksi yang bisa menyebabkan kualitas layanan menurun. "Ya lihat saja kondisi sekarang bagaimana. Kebijakan lockdown akan mengesankan bahwa situasi saat ini benar-benar darurat sehingga masyarakat juga sadar akan hal itu. Tidak usah lama-lama dan memang butuh kesabaran serta kesadaran dari semua pihak," kata dia.

Jika lockdown diterapkan dengan benar, katanya, akan efektif untuk menurunkan angka kasus Covid-19. "Asal dilakukan dengan benar, ya akan efektif. Namun, saya juga tidak bisa memaksakan. Itu terserah yang punya kewenangan. Sebagai dokter, tentu saja saya ingin memprioritaskan keselamatan dan kesehatan," kata dia.

Inisiator LaporCovid-19, Ahmad Arif mengatakan, Indonesia sedang menghadapi krisis ketika kapasitas rumah sakit penuh, tetapi mobilitas warga masih tinggi tanpa protokol kesehatan ketat. "Kita tidak melihat adanya sense of crisis sebenarnya yang ditunjukkan oleh pemimpin kita. Jadi kita seperti perang, tapi tanpa panglima," ujar Arif dalam konferensi pers daring, Ahad (20/6).

Menurut Arif, tidak ada kepemimpinan yang tegas dan jelas di tengah krisis multidisiplin ini. Bahkan di saat rumah sakit hampir kolaps, terlihat kebijakan yang inkonsistensi antarkementerian/lembaga.

Ada kementerian yang mempromosikan pembatasan mobilitas warga dan protokol kesehatan, tetapi ada kementerian lain yang justru mendorong mobilitas masyarakat. Beberapa relawan LaporCovid-19 yang berprofesi sebagai dokter mesti kerja lembur membantu warga yang membutuhkan fasilitas kesehatan, tetapi sebagian gagal karena kapasitas kebanyakan rumah sakit sudah penuh.

"Saya khawatir para pejabat yang menyuruh wisata tetap jalan atau menentang pembatasan dan mengizinkan hajatan, seperti yang dilakukan bupati Banjarnegara itu mungkin sudah merasa aman," tutur dia.

Di sisi lain, terjadi kegagalan program bantuan sosial yang membuat sebagian warga terpaksa bekerja di luar rumah dengan penuh risiko. Lalu program vaksinasi Covid-19 juga belum maksimal, seperti masih banyaknya kelompok rentan dan lanjut usia yang belum divaksin.

Dia tidak menampik ada faktor lain yang membuat kasus Covid-19 meningkat, seperti sejumlah masyarakat yang masih tidak percaya Covid-19, tidak menerapkan protokol kesehatan, dan menolak vaksin. Namun, dia menilai, hal ini juga akibat kegagalan komunikasi pemerintah.

Transparansi data

Menurut Arif, pemerintah tidak transparan dalam menginformasikan data mengenai Covid-19, seperti tingkat risiko Covid-19 dan data kematian akibat Covid-19 di sebagian daerah. Padahal, data yang transparan menjadi kunci penting bagi pemahaman dan respons warga.

"Masyarakat ini seperti menghadapi Covid dengan peta buta, tidak mengetahui dan menyadari tingginya risiko yang ada di sekitar," kata Arif.

photo
Petugas Dishub memutarbalikkan kendaraan saat pemberlakuan aturan ganjil genap di Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Ahad (20/6/2021). Pemerintah Kota Bogor kembali memberlakukan aturan ganjil genap untuk kendaraan roda dua dan empat pada setiap akhir pekan untuk mengurangi mobilitas warga sekaligus mengendalikan lonjakan kasus positif Covid-19 di Kota Bogor. - (Republika/Putra M. Akbar)

Peneliti Eijkman-Oxford Clinical Research Unit, Iqbal Elyazar menilai, kenaikan kasus dan kematian Covid-19 saat ini seperti sejarah berulang. Iqbal melihat mobilitas di Pulau Jawa, bahkan setiap provinsi berdampak pada kenaikan kasus Covid-19 hingga kematian akibat virus ini.

"Mengenai apakah kasus Covid-19 baru dan kematiannya saat ini sudah mengkhawatirkan, ini bisa dilihat kok berdasarkan pengalaman tahun lalu. Jadi, sejarah berulang," katanya saat berbicara di konferensi virtual CISDI, Ahad (20/6).

Artinya, dia melanjutkan, apa yang terjadi saat Lebaran tahun lalu, kemudian kembali terjadi pada akhir 2020 lalu. Awal 2021 ternyataterjadi lagi sekarang. Ke depannya, Iqbal berharap, masalah ini dibahas di sidang kabinet.

Selain peningkatan kasus, Iqbal juga menyoroti kepala daerah, seperti gubernur, wali kota, bupati yang belum bisa terbuka mengenai masalah ini. "Ada inkonsistensi, regulasinya banyak, tapi pemerintah daerah tidak mampu menjaganya. Level eksekusinya harus diperbaiki," katanya. 

Ia meminta pemda jangan mengeklaim kalau wilayahnya aman dari Covid-19, bahkan mengucapkan iming-iming zona merah di Jawa-Bali sudah berkurang pada Februari hingga Maret lalu. Padahal, masyarakat tidak diperlihatkan jumlah testingnya

Menurut dia, hanya satu provinsi, yaitu DKI Jakarta yang membuka data jumlah pengujian per hari, tapi provinsi lain tidak pernah mengungkapkan. "Jadi, kalau bisa yang namanya gubernur, wali kota, bupati tolong dibuka datanya. Narasi daerah hijau tidak perlu diulang kalau datanya tidak muncul," katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat