JAKARTA -- Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berencana mengunjungi Arab Saudi pada akhir Agustus mendatang untuk membahas penyelenggaraan haji pada 2022. Kunjungan itu dilakukan agar persiapan haji bisa dilakukan sedini mungkin. 

"Kami akan segera ke sana setelah mendapat izin dari Pemerintah Arab Saudi," ujar Menag dalam keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Kamis (17/6). 

Menag mengatakan, langkah ini dilakukan agar Pemerintah Indonesia bisa mengantisipasi apabila Arab Saudi kembali tak membuka penyelenggaraan haji. Sebab, pandemi Covid-19 masih terjadi di sebagian besar negara dan tak ada yang bisa memprediksi kapan akan berakhir.

Pandemi Covid-19 juga telah memaksa Arab Saudi tak membuka penyelenggaraan haji pada 2020 dan 2021. Penyelenggaraan ibadah haji hanya diperuntukkan bagi jamaah domestik. 

Keputusan itu menjadi pengalaman berharga, khususnya bagi Pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi lebih awal kemungkinan yang bisa terjadi. "Kita tidak tahu kapan berakhirnya pandemi ini. Kita sudah dua kali membatalkan keberangkatan haji akibat pandemi. Oleh karena itu, untuk tahun depan harus diantisipasi lebih awal," katanya.

Jamaah haji memanjatkan doa di Masjidil Haram saat menjalani umrah, Ahad (30/5/2021).  - (AP/Amr Nabil)

SHARE    

Menag menilai, dibandingkan dengan pandemi global yang pernah terjadi, pandemi Covid-19 berdampak besar bagi kehidupan masyarakat dunia, termasuk dalam pergerakan lintas negara maupun benua. "Saat ini, misalnya, sulit untuk masuk Saudi. Penerbangan Indonesia sampai saat ini tidak boleh masuk. Ini pastinya mengganggu semua aktivitas," kata Menag.

Oleh karena itu, ia berharap seluruh pihak bersabar dan terus berdoa agar ikhtiar persiapan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan pemerintah memperoleh jalan terbaik. "Kami juga mengharapkan kerja sama untuk bisa mengedukasi calon jamaah haji Indonesia," kata dia.

Kementerian Agama juga sedang melakukan pendekatan dengan pihak-pihak terkait di Saudi mengenai ibadah umrah. Pada Rabu (16/6), Tim Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag dan Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan melakukan kunjungan ke Kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta.

Sekretaris Ditjen PHU Kemenag Ramadhan Harisman mengatakan, selain bersilaturahim, kunjungan itu untuk berkoordinasi lebih dini membahas rencana penyelenggaraan dan pengaturan umrah 1443 Hijriyah. Selama ini, penyelenggaraan umrah biasanya dimulai pada bulan Muharram, setelah musim haji.

"Kami sangat berharap Indonesia bisa memberangkatkan jamaah umrah, apalagi jika setelah penyelenggaraan haji nanti kondisi pandemi membaik," ujar Ramadhan. 

Ramadhan menyampaikan apresiasi atas upaya Dubes Saudi mengklarifikasi isu-isu perhajian, baik yang terkait diplomasi maupun kuota haji. Kemenag juga mengapresiasi putusan Saudi membatasi jamaah haji 1442 Hijriyah untuk domestik dan ekspatriat yang tinggal di Saudi. "Putusan Saudi memiliki semangat yang sama dengan Indonesia, yakni memprioritaskan keselamatan jiwa jamaah," lanjutnya.

Dubes Saudi Esaam Althaqafi mengatakan, Pemerintah Saudi masih fokus dalam penyelenggaraan haji 1442 H untuk domestik dan ekspatriat. Dalam kondisi normal, umrah memang dibuka selesai musim haji, tapi belum ada yang tahu bagaimana perkembangan pandemi ke depan.

"Untuk umrah, kami masih melihat situasi. Kalau ada kebijakan terbaru dari Saudi, kita akan segera komunikasikan dengan pihak Kementerian Agama," ujarnya.

Ia menyebut pihaknya memahami bahwa Indonesia adalah pengirim jamaah haji terbesar, termasuk jamaah umrah yang lebih dari satu juta setiap tahun. Bagi Saudi, Indonesia adalah mitra utama.

Esaam juga mengapresiasi keputusan Indonesia terkait penyelenggaraan haji 1442 H. Esaam yakin Indonesia telah melakukan kajian secara mendalam sebelum mengambil keputusan. "Indonesia memprioritaskan keselamatan jiwa jamaahnya. Saudi juga memprioritaskan keselamatan umat Islam di seluruh dunia," kata Esaam.

Esaam berterima kasih atas kerja sama dan koordinasi yang selama ini terjalin baik. Hubungan diplomatik Indonesia-Saudi diharapkan terus diperkuat. 

Bangkrut 

Perusahaan biro haji dan umrah sangat terdampak adanya pembatasan ibadah haji. Menurut Ketua Umum Penyelenggara Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi, sudah banyak biro haji yang bangkrut karena tak ada pemasukan selama dua tahun.

Syam mengatakan, kondisi antar travel berbeda yang bergantung pada keuangan masing-masing. Saat ini, kata dia, kondisi seluruh biro perjalanan umrah dan haji khusus memprihatikan setelah dua tahun tak ada aktivitas perjalanan. 

Ada biro yang masih beroperasi dengan jam dan staf terbatas. Ada juga yang beroperasi jika hanya ada perjanjian dengan klien. Bahkan, kata dia, ada perusahaan yang masuk kategori berbahaya karena sudah menjual aset yang dimiliki. 

"Uang kas mereka sudah habis. Sudah habis juga asetnya, baik aset kantor maupun pribadi. Bangkrut dan tutup," katanya kepada Republika, kemarin. 

Untuk itu, Syam berharap pemerintah menyalurkan bantuan kepada penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) agar tidak bangkrut. Bantuan bisa dalam bentuk pinjaman atau kebijakan lain agar PIHK dapat pemasukan. "Harus dibantu jika tidak akan jadi bom waktu," katanya.

Setelah Saudi menutup akses umrah karena pandemi, ungkap Syam, bukan menjadi kesalahan PIHK jika masih banyak jamaah haji atau umrah belum diberangkatkan. Menurutnya, akan menjadi masalah besar jika PIHK bangkrut, sementara masih memiliki jamaah yang belum diberangkatkan.

"PPIU dan PIHK akan jadi masalah karena tidak bisa memberangkatkan jamaah terutama yang tertunda," katanya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat