OLEH LINTAR SATRIA

Ada sejumlah aspek dalam kebijakan luar negeri Israel yang tak akan berubah meski ada pergantian orang. Perdana Menteri Israel yang baru Naftali Bennett menegaskan dalam pidatonya di parlemen, seperti pemerintah sebelumnya ia juga akan menentang pemulihan kesepakatan nuklir Iran.  

Pemerintahan baru ini juga tak menunjukkan minat menyelesaikan konflik yang telah berlangsung puluhan tahun dengan Palestina. Namun, koalisi berkuasa yang rapuh mungkin jadi penyebabnya.

Bennett harus bisa mengatur konflik demi mulusnya koalisi berkuasa yang terdiri delapan partai dengan spektrum politik beragam. Apalagi, koalisi hanya memiliki 61 kursi dari 120 kursi di majelis rendah atah Knesset.

Bennett tak banyak bicara sebelum pelantikannya pada Ahad (13/6) lalu. Ia mengatakan, “Kekerasan akan ditanggapi dengan tegas.”

Salah satunya yang sulit berubah adalah status quo tentang Palestina. Ini bisa berarti Israel melanjutkan program yang sudah ada, yaitu perluasan permukiman Israel di Tepi Barat yang mereka duduki. Hal lainnya adalah pengusiran warga Palestina dari Yerusalem akan berlanjut, termasuk penghancuran rumah, penembakan mematikan, dan serangkaian diskriminasi warga Israel-Arab yang disebut para aktivis nyaris seperti apartheid.

“Mereka (Israel --Red) mengatakan soal perubahan pemerintahan, namun semua itu hanya memperkokoh status quo,” kata Waleed Assaf, aparat Palestina yang mengoordinasi protes menentang permukiman Israel di Tepi Barat.

“Bennet salinan dari Netanyahu, dan ia mungkin saja lebih radikal,” katanya, mengacu pada mantan perdana menteri Benjamin Netanyahu yang sudah berkuasa selama 12 tahun.

Wilayah yang cukup aman mungkin di pentas diplomasi yang akan dipimpin Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid. Lapid akan mendapat giliran menjadi perdana menteri setelah Bennett menjalaninya selama paruh pertama periode.

Lapid menyerang kebijakan luar negeri Netanyahu. Ia mengatakan di bawah Netanyahu Israel mengabaikan panggung internasional dan merusak hubungan dengan beberapa sekutu termasuk Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

 

Kami mengabaikan banyak hubungan dan terlalu banyak pemerintahan yang kami musuhi.

YAIR LAPID, Menteri Luar Negeri Israel

 

SHARE    

"Kami mengabaikan banyak hubungan dan terlalu banyak pemerintahan yang kami musuhi, meneraki semua orang anti-Semit bukan kebijakan atau rencana kerja, bahkan terkadang terasa benar," kata Lapid saat memberi pidato di kementeriannya, seperti dikutip Sputnik News, Selasa (15/6).

Lapid mengungkapkan karena tindakan kabinet sebelumnya Israel memiliki hubungan “bermusuhan” dengan Eropa. Netanyahu dinilainya turut bertanggung jawab melanggengkan kondisi itu.

Menteri luar negeri yang baru itu juga mengatakan ia mulai bekerja memperbaiki hubungan dengan sekutu-sekutu Israel di luar negeri. Ia sudah berbicara dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan keduanya sepakat untuk membangun hubungan baru 'dengan rasa saling menghormati dan dialog yang lebih baik'.

Di hari pertamanya menjabat Lapid juga mulai menghubungi mitra-mitra Israel di Eropa. Ia “bertukar pesan” dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan melakukan sambungan telepon dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat