JEDDAH – Pejabat Kerajaan Arab Saudi menyebut pengumuman tentang haji tahun ini akan dilakukan dalam waktu dekat. Saat ini Kerajaan menyelesaikan evaluasi terhadap tantangan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Plt Menteri Media/Penerangan Saudi, Majid bin Abdullah Al-Qashabi mengatakan, pihak berwenang Saudi sedang menindaklanjuti pembaruan kondisi pandemi di dunia, Ahad (6/6). Menteri Haji dan Umrah serta Menteri Kesehatan akan segera mengumumkan keputusan dari evaluasi tersebut.

"Karena penyebaran Covid-19, penting untuk mengevaluasi kerusakan dari penyebaran virus ini dengan cermat dan benar. Kami tidak ingin haji tahun ini menjadi episentrum penyebaran penyakit di Kerajaan atau dunia Islam," kata dia dilansir di Arab News, Senin (7/6).

Kementerian Haji dan Umrah disebut telah bekerja keras untuk meningkatkan layanan yang diberikan di sektor haji dan umrah di tengah pandemi. Izin pelaksanaan haji tahun lalu dan kembalinya umrah secara bertahap diberikan setelah Saudi mengembangkan sebuah model teknis yang aman. 

Kerajaan sejauh ini memilih fokus pada teknologi modern dan digitalisasi prosedur untuk menyediakan layanan yang baik bagi jamaah melalui berbagai opsi yang disediakan oleh kementerian.

Perbandingan kuota dan penularan Covid-19 - (Republika)

SHARE    

Asisten Wakil Sekretariat Kementerian Haji dan Umrah untuk jamaah haji dan umrah, Hesham Abdulmonem Saeed mengatakan, model umrah yang aman bertujuan untuk melindungi orang-orang dengan mengelola kerumunan yang pergi ke Masjidil Haram.

Salah satu cara pengelolaan ini adalah dengan menyediakan slot waktu yang dipesan jamaah serta meningkatkan layanan kepada para peziarah melalui penerapan teknik paling modern guna memenuhi kebutuhan pribadi mereka.

Sedangkan Konsul Haji KJRI Jeddah, Endang Jumali mengatakan, pihaknya baru mendapat informasi terkait alasan Saudi belum mengumumkan informasi resmi apapun terkait haji. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan Plt Menteri Media/Penerangan Saudi, mutasi virus Covid-19 dan kelangkaan vaksin menjadi salah satu alasannya. 

"Mutasi virus Covid-19, kelangkaan vaksin dan perkembangan wabah Covid-19 menjadi alasan Saudi belum mengumumkan mekanisme penyelenggaraan haji tahun ini," kata Endang dalam keterangannya, Senin (7/6).

Endang mengatakan, penjelasan dari Saudi ini sekaligus mengkonfirmasi pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam jumpa pers pekan lalu, bahwa sampai saat ini belum ada informasi resmi apapun dari Saudi terkait operasional haji.

"Indonesia sudah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah tahun ini. Keputusan itu diambil setelah proses persiapan dan diplomasi panjang. Faktanya, pandemi global masih belum terkendali dan Saudi juga tak kunjung beri informasi," ujarnya.  

Menteri Agama dalam pengumuman pembatalan keberangkatan Indonesia sebelumnya juga menyatakan, waktunya tak akan terkejar meski hanya lima persen dari total kuota jamaah Indonesia dibolehkan berangkat.  

Menag mengatakan, dengan kuota lima persen dari kuota normal saja, waktu penyiapan yang dibutuhkan tidak kurang dari 45 hari. Sementara kloter pertama semestinya berangkat 15 Juni ini atau sekitar dua pekan lagi.

Petugas merapikan ruang karantina jamaah peserta haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (3/6/2021). Asrama Haji Pondok Gede mempersiapkan layanan satu atap dengan memenuhi standar protokol kesehatan untuk jamaah haji jika sewaktu-waktu pemerintah Arab Saudi mengizinkan jamaah Indonesia melaksanakan ibadah haji. Republika/Thoudy Badai - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Menag menjelaskan, mepetnya waktu akan berdampak pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air. Di antaranya terkait kontrak penerbangan, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji, penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, dan pelaksanaan bimbingan manasik.

Demikian pula penyiapan layanan di Arab Saudi, baik akomodasi, konsumsi, maupun transportasi, belum bisa difinalisasi karena belum ada kepastian besaran kuota haji, termasuk juga skema penerapan protokol kesehatan haji dan lainnya.

Sementara Times of India melansir bahwa ada kemungkinan kurang dari 5.000 saja calon jamaah dari negara tersebut yang berangkat jika haji dari mancanegara dibolehkan Kerajaan Saudi. Jumlah itu jauh dari kuota India sebesar 200 ribu jamaah. India saat ini juga merupakan salah satu negara yang paling parah terdampak Covid-19.

Mengutip Deputi CEO Komite Haji India, Fazal Siddiqui, jumlah haji yang rencananya diberangkatkan India mengingat skema yang direncanakan Saudi. “Tahun ini Arab Saudi menyatakan hanya 60 ribu bisa berhaji. Dari jumlah itu, 15 ribu dari dalam negeri dan 45 ribu dari seluruh dunia,” kata Fazal akhir pekan lalu. 

Sejauh ini yang disampaikan Fazal belum secara resmi diumumkan Saudi. Kabar soal kuota India ini juga disangkal Pejabat Eksekutif Komite Haji Negara Bagian Uttar Pradesh. “Belum ada informasi resmi diberikan Kerajaan Saudi soal distribusi kuota haji untuk India,” ujarnya pada Times of India.

Pendaftar Haji Menurun

Sementara, Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengatakan pendaftar calon jamaah haji asal Kota Mataram mengalami penurunan hingga 50 persen sejak terjadi pandemi Covid-19. Kondisi perekonomian dan pembatalan keberangkatan haji jadi sebabnya.

Kepala Seksi (Kasi) Penyelenggaran Haji dan Umrah Kemenag Kota Mataram H Kasmi di Mataram, Senin, mengatakan sebelum pandemi Covid-19, pendaftar haji baru dalam sebulan bisa mencapai lebih dari 200 orang, tapi setelah pandemi jumlah pendaftar haji paling banyak 100 orang per bulan.

"Penurunan jumlah pendaftar haji baru ini dipicu karena faktor ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang masih terjadi sampai saat ini," katanya, Senin (7/6). Kendati terjadi penurunan, pihaknya tetap bersyukur karena animo masyarakat untuk mendaftar sebagai calon jemaah haji di tengah pandemi masih ada. 

Hingga saat ini, daftar tunggu di Mataram tercatat sekitar 18 ribu orang. "Meskipun pendaftar haji baru turun hingga 50 persen per bulan, kita tetap bersyukur sebab animo masyarakat untuk beribadah haji masih relatif tinggi," katanya.

Di sisi lain, pihaknya prihatin terhadap calon jamaah haji yang sudah mendaftar bertahun-tahun. Namun akibat pandemi Covid-19 terpaksa membatalkan pendaftaran dengan mencabut setoran awal nomor porsi. Berdasarkan data yang ada, jumlah calon haji yang sudah mencabut nomor porsi dan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dari Januari awal Juni 2021 sebanyak 76 orang.

"Dengan penarikan nomor porsi dan pelunasan BPIH, secara otomatis jamaah tersebut dinyatakan batal berangkat haji. Jika ingin berangkat, maka mereka harus mendaftar dan masuk daftar tunggu dari awal," ujarnya.

Nasabah menggunakan tablet mengakses informasi pelunasan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH), di Bandung, Jawa Barat, Kamis (26/3/2020).  - (ANTARA)

SHARE    

Sementara jamaah yang hanya menarik pelunasan BPIH masih bisa masuk kuota keberangkatan dengan hanya membayar BPIH lagi ketika sudah ada kebijakan pemberangkatan haji dari pemerintah.

Menurutnya, jamaah yang menarik nomor porsi pendaftaran hajinya itu rata-rata jamaah mendaftar di bawah lima tahun. Dalam hal ini, pihaknya tidak bisa melarang jamaah mengambil biaya pendaftarannya sebab itu menjadi hak jamaah.

"Tapi, ketika mengajukan usulan pengambilan, kami terlebih dahulu memberikan masukan agar bisa mengurungkan niatnya. Masukan yang kita berikan ada yang diterima ada juga yang tidak sehingga proses pengambilan pendaftaran disetujui," katanya.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga mengungkapkan bahwa calon jamaah haji dapat mengambil kembali dana pelunasan haji mereka.  "Bisa diambil. Prosesnya sama dengan proses pembatalan biasa," kata Anggota Dewan BPKH, Hurriyah El Islamy, Senin (7/6).

Hurriyah juga menegaskan, pengambilan uang pelunasan ini tidak membatalkan haji mereka. Calom jamaah, kata dia, dapat kembali melanjutkan masa tunggu mereka hingga pemerintah membuka kembali pemberangkatan haji.

"Tidak terbatalkan, kalau yang dikeluarkan hanya dana pelunasan, tapi kalau (dana haji) dikeluarkan semua maka porsi terbatalkan sesuai peraturan perundangan," kata dia.

"Jadi kalau tidak dikeluarkan atau hanya diambil dana pelunasan saja, apa pun dana yang masih dalam pengelolaan BPKH akan dibayarkan nilai manfaatnya," ia melanjutkan.

BPKH juga mengungkapkan total dana haji per akhir Mei 2021 sebesar 150 triliun rupiah. Penggunaan nilai manfaat dana haji diperuntukkan untuk beberapa hal. Yakni, rekening virtual, subsidi BIPIH, biaya kemaslahatan, dan biaya operasional. Selama pandemi, nilai manfaat total tahun sebesar Rp 7,43 triliun.

Selain kegiatan haji, ada pula dana abadi umat (DAU) yang disalurkan untuk kegiatan kemaslahatan. Jumlah dana tersebut total 3,4 triliun rupiah setiap tahun dan nilai manfaatnya sekitar 200 miliar rupiah.

“Jenis kegiatan kemaslahatan bisa berupa pendidikan dan dakwah, kesehatan, sarana prasarana ibadah, ekonomi umat, dan sosial keagamaan,” kata anggota Badan Pelaksana BPKH, Beny Witjaksono kepada Republika, Ahad (6/6).

Sementara untuk saat ini, total jamaah haji yang sudah mengantre sebanyak 5,1 juta. Jumlah itu terdiri dari jamaah haji regular 5.017.856 dan jamaah haji khusus 96.620.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat