Petugas beraktivitas di area Almahmudah Manasik Training Center (AMTC), Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten, Selasa (20/4). Kawasan Almahmudah Manasik Training Center tersebut selain dijadikan tempat manasik haji juga dijadikan sebagai tempat wisata reli | Republika/Thoudy Badai

Khazanah

Pemerintah Segera Pastikan Penyelenggaraan Haji

Peluang pemberangkatan haji dinilai makin kecil dan sulit.

JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas  bersama Komisi VIII DPR telah menggelar rapat kerja tertutup terkait pelaksanaan ibadah haji 2021. Rencananya keputusan hasil rapat tersebut akan diumumkan hari ini, Kamis (3/6).

"Insya Allah besok siang akan kami umumkam di kantor Kemenag," kata Menag seusai rapat kerja tertutup dengan Komisi VIII DPR, Rabu (2/6).

Pengumuman tersebut, menurut dia, agar tak ada penyampaian yang membuat calon jamaah haji (calhaj) bingung. "Sabar sedikit, kan harus ditata. Supaya tidak salah apa yang disampaikan ke publik, harus transparan yang disampaikan ke publik," ujar Menag.

Ditanya ihwal vaksin Sinovac yang sudah diizinkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ia menjawab bahwa itu bukan urusan Kemenag. "Itu kan urusannya bukan dengan Menag kalau untuk vaksin itu," ujar Yaqut.

Diketahui, Pemerintah Indonesia hingga saat ini masih menunggu kepastian pelaksanaan ibadah haji 2021 dari Kerajaan Saudi. Segala pilihan telah dipikirkan, termasuk apakah melakukan pembatalan seperti tahun lalu atau tetap memberangkatkan jamaah haji.

"Pembatalan atau memberangkatkan jamaah haji tentu harus dikaji sedemikian rupa dengan instansi dan lembaga terkait, khususnya mitra kerja Kemenag, Komisi VIII DPR RI," kata Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Khoirizi, saat dihubungi Republika, Selasa (1/6).

Ia menyebut, hal ini pula yang dibahas oleh Kemenag dan Komisi VIII DPR saat rapat kerja bersama, Senin (31/5). Hasil rapat ini akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo oleh Menag.

Selanjutnya, Kemenag akan menunggu arahan, apakah jamaah Indonesia diberangkatkan atau tidak. "Apa pun hasilnya, nanti akan kita sosialisasi dengan menggandeng seluruh stakeholder kita di tengah masyarakat,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj mendesak pemerintah segera membuat keputusan dan mengumumkan kepastian haji 2021. “Seharusnya jika mengacu pada agenda tahun-tahun sebelumnya, memasuki akhir Syawal adalah masa-masa finalisasi pemberangkatan kelompok terbang (kloter) calon jamaah ke Tanah Suci," kata Mustolih.

Mustolih mengatakan, dengan waktu yang makin sempit seperti saat ini, tampaknya peluang pemberangkatan misi jamaah haji Indonesia ke Tanah Suci makin kecil dan sulit. Mengingat persoalan haji ini menyangkut hajat orang banyak dan pekerjaan lintas sektor belum selesai.

"Sudah seharusnya menteri agama sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji segera mengambil sikap jelas dengan mengumumkan kepastian (haji) kepada publik," ujar dia.

Hal ini, menurut dia, sekaligus untuk menghentikan berbagai spekulasi liar di tengah masyarakat. Pengumuman tentang kepastian haji 2021, Mustolih melanjutkan, tak harus menunggu kebijakan resmi terkait kuota haji dari Pemerintah Saudi yang belum kunjung terbit.

Mestinya, sebagai negara yang berdaulat, Pemerintah Indonesia melalui menteri agama dapat segera memutuskan untuk menunda pemberangkatan calhaj. Pertimbangan utamanya adalah faktor keselamatan calhaj dan pengendalian pandemi Covid-19, baik di Tanah Air maupun di negara tujuan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat