JAKARTA — Meski pemerintah telah mengumumkan larangan mudik untuk menghalau lonjakan infeksi Covid-19, tapi Kepolisian Daerah Metro Jaya melaporkan setidaknya 1,5 juta orang telah meninggalkan Ibu Kota menuju kampung halaman, kebanykan di wilayah Jawa.

Jumlah ini tentu cukup kontras dengan jumlah pemudik sebelum masa pandemi yang mencapai 8 juta orang. Kementerian Perhubungan mengukapkan, hampir 138 ribu kendaraan telah keluar dari Jakarta setiap hari sejak dimulainya larangan mudik.

Mereka yang tinggal di Ibu Kota pada Selasa dikejutkan ketika pemerintah daerah di Jakarta dan kota-kota satelitnya membuat pengumuman bersama pada menit-menit terakhir yang melarang orang bepergian di dalam daerah perkotaan selama liburan Idul Fitri mulai Rabu (12/5).

Selain melarang berpergiaan ke luar kota, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga memerintahkan pusat perbelanjaan, restoran, tempat umum, tempat hiburan, bahkan kuburan, untuk ditutup hingga Ahad (16/5) guna mencegah pertemuan publik selama liburan.

Sementara itu, ada laporan dari beberapa pelancong yang berusaha keras keluar dari Ibu Kota untuk bertemu kerabat di kampung halaman. Pada hari pertama pembatasan perjalanan, polisi menemukan sekelompok orang bersembunyi di bawah sayur mayur di dalam truk saat melakukan pemeriksaan di jalan Tol Cikampek, akses yang menghubungkan Jakarta dengan kota-kota di seluruh Jawa.

Pemudik lain mengambil rute yang jarang dilalui, yang dikenal sebagai jalan tikus, untuk mencapai tujuan mereka meskipun perjalanan memakan waktu lebih lama.

Petugas gabungan memutarbalikkan pemudik sepeda motor di posko penyekatan larangan mudik di Jalan Nanggeleng, Limbangan, Kabupaten Garut, Selasa (11/5/2021). - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

SHARE    

Aang Surmana, yang bekerja sebagai pemulung sampah di Jakarta Selatan, mengatakan kepada Arab News bahwa ia berhasil mencapai kampung halamannya di Tegal, Jawa Tengah, pada Rabu sore, setelah melakukan perjalanan dengan sepeda motor bersama putranya selama delapan jam, tidak seperti biasanya yang hanya menghabiskan waktu tempuh enam jam.

"Saya menghindari pos pemeriksaan dengan mengambil jalan memutar di jalan desa, dan saya mencoba berbaur seperti penduduk setempat dengan bepergian ringan, hanya dengan tas kecil. Jadi kami tidak terlihat seperti melakukan perjalanan jauh dengan tas besar," katanya.

Pada hari ketiga pelarangan, polisi mengatakan setidaknya 70 ribu kendaraan telah dikembalikan dari 318 pos pemeriksaan di seluruh pulau Sumatra, Jawa, dan Bali. Jawa, pulau terpadat di Indonesia, sekitar setengah dari 270 juta penduduknya tinggal, berkontribusi sekitar 60 persen hingga 70 persen terhadap beban kasus Covid-19 nasional.

Pihak berwenang mengatakan, orang-orang yang bepergian keluar pulau ke daerah yang kurang terinfeksi dapat menyebabkan lonjakan infeksi lokal. Pada Rabu, Indonesia melaporkan 4.608 infeksi baru, mencatat rata-rata 5.000 kasus setiap hari dalam beberapa minggu terakhir.

Sementara, penyekatan pemudik yang dilakukan oleh kepolisian diklaim ampuh menurunkan arus lalu lintas hingga 70 persen dari kondisi normal. Hal ini diungkap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat meninjau penyekatan di Gerbang Tol Cikarang Barat 3, Bekasi, Rabu (12/5).

Peninjauan ini dilakukan bersama Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo, Ketua DPR Puan Maharani, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

"Penyekatan ini bisa menurunkan arus mudik dari kondisi normal hingga 70 persen," ujar Kapolri dalam siaran pers Satgas Penanganan Covid-19, Rabu (12/5) malam. 

Kapolri juga mengatakan bahwa tanpa adanya aturan yang tertuang dalam SE di atas, maka potensi kerawanan terpapar Covid-19 dari adanya mobilitas manusia melalui kegiatan mudik dapat meningkat berkali lipat. Ia pun tidak ingin adanya kegiatan mudik justru membuat angka kasus aktif Covid-19 justru mengalami kenaikan.

"Semua ini kita lakukan demi melindungi masyarakat dari risiko penularan Covid-19. Apabila terpapar, maka risikonya bisa 30 kali lipat. Maka jangan sampai karena ada mudik ini lalu ada peningkatan kasus," kata Kapolri Listyo. 

Listyo juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memastikan PPKM mikro berjalan optimal. Pemda diminta mengantisipasi banyaknya pemudik yang telanjur lolos penyekatan dan berpotensi menjadi carrier infeksi virus Covid-19. 

"Saya ingatkan kepada pemerintah di daerah agar PPKM mikro tolong untuk betul-betul ditingkatkan karena mungkin ada yang lolos dan masuk ke wilayah tersebut," kata Listyo.

Petugas gabungan melakukan pengecekan kendaraan saat penyekatan larangan mudik Lebaran 2021 di perbatasan pos pemeriksaan sekitar Pasar Jumat, Lebak Bulus, Jakarta, Rabu (12/5/2021). - (RENO ESNIR/ANTARA FOTO)

SHARE    

Kapolri juga berharap berbagai upaya pemerintah untuk mengurangi mobilitas warga ini mampu menekan angka kasus Covid-19 di Tanah Air. Tujuannya, kegiatan yang berorientasi kepada peningkatan dan pemulihan ekonomi skala nasional dapat dilakukan.

"Kita harapkan angka bisa kita tekan di bawah 10 ribu. Kalau ini bisa kita laksanakan dengan baik maka program-program yang lain terkait dengan kegiatan pemulihan ekonomi pun bisa kembali berjalan," katanya. 

Pemerintah menyadari dan mengakui bahwa kebijakan larangan mudik Lebaran tahun ini tidak sempurna. Hal ini disampaikan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers, Rabu (12/5) sore. 

Meski tidak sempurna, Wiku menegaskan bahwa kebijakan peniadaan mudik tetap harus dijalankan dengan ketat demi mencegah penularan Covid-19. Ia menyebutkan bahwa tujuan pemerintah semata-mata demi mencegah adanya pemburukan penularan Covid-19. Indonesia juga belajar banyak dari kejadian lonjakan kasus di sejumlah negara di Asia belakangan ini. 

"Sebagai penutup pemerintah menyadari dalam penerapan kebijakan mudik tidak sepenuhnya sempurna. Namun demikian kebijakan larangan mudik tetap dilaksanaan sesuai kebijakan yang berlaku serta juga pemerintah akan antisipasi arus balik pasca-Idul Fitri," kata Wiku. 

Wiku menambahkan, pemerintah juga melakukan antisipasi terhadap arus balik pemudik yang terlanjur lolos pulang kampung sebelum Lebaran. Saat masuk periode arus balik nanti, ujar Wiku, pemerintah tetap memperketat mobilitas warga dengan mengharuskan negatif Covid-19 sebagai syarat perjalanan.  "Pemerintah juga akan menggiatkan kegiatan tes kesehatan secara acak di berbagai titik strategis," kata Wiku. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat