TIMIKA -- Pasukan gabungan TNI-Polri mulai dikirim ke Ilaga, Kabupaten Puncak pada Sabtu (1/5). Mereka akan mengamankan kegiatan masyarakat sekaligus memburu kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) yang saat ini telah ditetapkan sebagai kelompok teroris.

Kepala Satuan Tugas Humas Nemangkawi, Komisaris Besar Iqbal Alqudusy mengatakan, kehadiran personel gabungan di Ilaga sebagai representasi negara di tengah masyarakat setempat. "Pada Sabtu pagi tadi pasukan TNI dan Polri telah tiba di Distrik Ilaga dalam rangka melakukan pengamanan kegiatan masyarakat maupun pengejaran tehadap KKSB yang sekarang ini telah disebut sebagai kelompok teroris," kata dia, Sabtu.

Ia menyebutkan, pengiriman pasukan ke Ilaga tidak lepas dari semakin masifnya aksi KKSB. Puncak dari gangguan keamanan itu dengan gugurnya Kepala Badan Inteligen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Mayor Jenderal TNI (Anumerta) I Gusti Putu Danny Nugraha Karya di Distrik Beoga, Ahad (25/4).

Pekan sebelumnya, KKSB telah membunuh dua orang guru, seorang tukang ojek, dan seorang pelajar SMA di Distrik Ilaga. Kontak tembak yang terjadi Selasa (27/4), kembali menewaskan satu personel Brimob, Bhayangkara Satu (Anumerta) I Komang Wira Natha.

Pemerintah kemudian menetapkan KKSB Papua dan organisasi yang berafiliasi dengannya sebagai daftar terduga teroris dan organisasi teroris atau daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT).

"Dengan semakin masifnya kelompok ini menebar teror, maka mendorong pemerintah mengambil sikap tegas dengan mengganti istilah KKSB menjadi teroris," kata Alqudusy.

Sejauh ini, katanya, situasi keamanan di Ilaga, ibu kota Kabupaten Puncak, cukup kondusif. Sementara, sejumlah faksi kelompok bersenjata dilaporkan berkonsentrasi di Markas Lumawi, Distrik Ilaga Utara.

Pernyataan berbeda diberikan oleh Kepala Polda Papua Irjen Mathius D Fakhiri. Menurut dia, sejauh ini belum ada rencana penambahan pasukan TNI-Polri ke Papua yang ditugaskan khusus untuk memburu kelompok teroris tersebut.

"Saya selaku Kapolda Papua belum menerima penyampaian dari pimpinan soal itu," kata Mathius, kemarin. Menurut dia, diperlukan pendekatan yang lebih humanis kepada semua elemen masyarakat di titik-titik krusial, di mana KKSB selama ini bercokol.

Sementara, elemen lokal di Papua memberikan rekasi penolakan terhadap naiknya status KKSB itu menjadi gerakan terorisme. Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) mengecam keras langkah pemerintah tersebut. Mereka menilai penerapan Undang-Undang Terorisme di Papua menunjukan negara tengah berupaya membasmi orang Papua.

"Karena sudah jelas, banyak orang Papua yang akan ditangkap tanpa didasarkan bukti-bukti yang jelas," ujar Ketua Lemasa, Odizeus Beanal, kepada Republika, Ahad (2/5).

Menurut dia, pemerintah seharusnya melihat dan menganalisa akar persoalan konflik di Papua dan memberikan solusi yang tepat. Pemerintah, kata dia, telah keliru dalam menganalisa persoalan konflik di Papua. "Selama ini orang Papua telah distigma sebagai separatis serta menjadi korban rasisme di Indonesia. Lalu sekarang mereka dilabeli teroris," kata dia.

Keuskupan Timika, Papua juga menyatakan menolak pelabelan teroris terhadap KKSB. Label tersebut dinilai membuat ruang demokrasi yang selama ini mati suri akan benar-benar mati di Tanah Papua.

"Kami meminta Presiden Joko WIdodo dan pimpinan aparat keamanan, agar melakukan indetifikasi kelompok KKSB secara benar dan serius agar tidak mengorbankan masyarakat sipil, dan untuk itu kami menolak lebel teroris kepada KKSB," ujar Aministrator Keuskupan Timika, Pastor Marthen Kuayo, kemarin.

Menurut dia, 'Papua Tanah Damai' yang selama ini diperjuangkan pimpinan agama dan masyarakat di Papua akan ternoda. "Sebelum menetapkan KKB sebagai teroris, ada serangkaian kejadian beruntun yang patut diduga adanya sebuah skenario," jelas dia. Keuskupan Timika kemudian meminta para pimpinan aparat keamanan dan TPNOPM menahan diri.

Pemerintah Provinsi Papua sebelumnya juga meminta Presiden Joko Widodo mengkaji ulang pelabelan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai organisasi terorisme. Gubernur Papua Lukas Enembe, dalam maklumat resmi pemerintahan daerah menyatakan, pengecepan terorisme terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) itu, langkah berbahaya yang akan berdampak buruk pada situasi, dan kondisi, serta sosial seluruh masyarakat di Bumi Cenderawasih.

“Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada pemerintah pusat, dan DPR RI, agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris,” kata Enembe, dalam pernyataan resmi Pemprov Papua, yang diterima wartawan di Jakarta, Kamis (29/4).

Menurut Enembe, terorisme adalah konsep yang sampai hari ini tak terang defenisinya. Pun, menurut dia, sampai hari ini, defenisi terorisme, masih menjadi perdebatan tentang ruang lingkup hukum, maupun sepak-terjang politiknya.

“Dengan demikian, penetapan KKB sebagai kelompok teroris, perlu untuk ditinjau ulang dengan seksama, dan memastikan obyektifitas negara dalam pemberian status tersebut,” kata Enembe.

Alih-alih mengurai persoalan inti di Papua, pelabelan terorisme terhadap KKB itu, dikatakan Enembe, bakal menambah kerunyaman situasi di Bumi Cenderawasih. “Kami berpendapat, pengkajian ulang tersebut, harus bersifat komprehensif, dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum,” begitu kata Enembe.

Alih-alih setuju dengan pelabelan tersebut, Enembe menyarankan agar Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri melakukan pemetaan ulang tentang kekuatan nyata yang dimilik OPM-KKB, termasuk jumlah personil, dan pesebarannya, agar tak berdampak pada aksi-aksi salah tangkap, maupun keliru sasaran terhadap warga sipil.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat