CIREBON -- Sebanyak 49.682 orang pekerja migran Indonesia (PMI) akan habis masa kontraknya pada April dan Mei 2021. Untuk itu, pengawasan dan penerapan protokol kesehatan (prokes) akan dilakukan secara ketat di seluruh bandara.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menjelaskan, dari jumlah tersebut, PMI yang berakhir masa kontraknya pada April ini ada 24.215 orang. Sedangkan 25.467 orang PMI akan berakhir kontraknya pada Mei.

"Mereka (bekerja) di berbagai negara," ujar Doni, saat Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 Wilayah Jawa Barat dan Pengendalian Transportasi Masa Idul Fitri 2021, di Pendopo Kabupaten Cirebon, Kamis (29/4).

Para PMI itu bekerja di berbagai negara, di antaranya Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Arab Saudi, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Kuwait, Jepang, Papua Nugini, dan Qatar.

Sedangkan daerah asal para PMI sebagian besar dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kemudian, dari Nusa Tenggara Barat, Sumatra Utara, Lampung, dan Banten.

Sejumlah pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia antre untuk menjalani pemeriksaan suhu tubuh oleh Satgas Covid-19 di Terminal Barang Internasional Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Selasa (23/3/2021). Sebanyak 250 pekerja migran yang dideportasi Malaysia pada Ahad (21/3) tersebut diwajibkan untuk menjalani karantina dan tes usap PCR sebelum diberangkatkan ke Pontianak. - (AGUS ALFIAN/ANTARA FOTO)

SHARE    

Doni meminta agar pengawasan penyelenggara kekarantinaan di seluruh bandara di Indonesia diperketat. Setiap orang yang baru pulang dari luar negeri, harus dikarantina terlebih dahulu. Untuk melakukan itu, dibutuhkan kerja sama yang terintegrasi antara BP2MI, kantor kesehatan pelabuhan, Imigrasi, TNI, Polri, dan Bea Cukai.

Diperkirakan tujuh persen atau sekitar 18,9 juta orang akan tetap memaksakan mudik pada Lebaran tahun ini. Tujuan terbanyaknya adalah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Karena itu, dia meminta agar bupati dan wali kota di Jabar untuk menyiapkan lokasi karantina bagi pemudik. "Narasi tentang larangan mudik mohon disampaikan setiap saat," kata Doni.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta kepada setiap daerah di wilayah yang dipimpinnya menyiapkan lokasi karantina hingga di tingkat desa/kelurahan. Hal itu perlu untuk mengantisipasi adanya warga yang nekat mudik ke kampung halaman.

Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu bahkan memberi ide agar lokasi karantina yang disiapkan merupakan lokasi angker. Hal tersebut bisa mengurungkan niat pemudik pulang kampung. "Jadi kalau ada yang niat mudik, (melihat lokasi karantina yang angker), jadi (rencana mudiknya) ditinggalkan," kata Emil.

Sejumlah pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural peserta pemulangan program rekalibrasi tahap empat antre check in di Bandara Kuala Lumpur International Airport (KLIA) di Kuala Lumpur, Sabtu (6/3/2021). Sebanyak 179 pekerja pulang ke Surabaya dengan menggunakan pesawat carter Malindo yang difasilitasi Aliansi Organisasi Masyarakat Indonesia (AOMI) di Malaysia dan KBRI Kuala Lumpur. - (ANTARA Foto/Agus Setiawan)

SHARE    

Emil mengatakan, bagi pemudik yang lolos dan telanjur masuk ke daerah, maka harus menjalani karantina selama lima hari. Hal itu untuk memastikan kondisi kesehatan para pemudik dari kemungkinan penularan Covid-19. "Di Ciamis pernah ada lansia (lanjut usia) yang meninggal dunia setelah terpapar Covid-19 dari keluarganya yang mudik. Itu pengalaman," kata dia.

Pemprov Jabar juga memperbanyak penyekatan hingga menjadi 158 titik, termasuk di jalur-jalur tikus. Jumlah tersebut meningkat dari sebelumnya yang hanya 120 titik penyekatan.

Ketua Divisi Komunikasi Publik Perubahan Perilaku dan Penegakan Aturan Satgas Penanganan Covid-19 Jabar, Ade Afriandi mengatakan, operasi penanganan mudik sudah disusun secara komprehensif. "Ada dua strategi dalam menekan mobilitas masyarakat," ujar Ade, kemarin.

Strategi pertama adalah menggelar Operasi Bhakti Praja berupa sosialisasi dan edukasi melibatkan tokoh masyarakat dan agama di RT/RW yang berstatus zona merah. Kemudian, menggelar Operasi Praja Wibawa berupa penyekatan, pemeriksaan, pengawasan, dan penindakan di perbatasan provinsi. Sanksi akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi untuk persiapan pencegahan mudik Lebaran tahun 2021. Salah satunya koordinasi dengan jajaran Korps Lalu Lintas Polri dan jajaran Polda Jawa Tengah dalam mengamankan titik-titik tertentu, khususnya rest area.

"Seluruh rest area diawasi polisi melibatkan seluruh Polres di Jawa Tengah, rest area diawasi polisi," kata Ganjar dalam Webinar "Stok Mudik! Tekan Turun Laju Covid-19", Rabu (28/4).

Ia mengungkapkan, Pemprov Jawa Tengah juga mendukung penyiapan pemeriksaan swab antigen, tempat isolasi guna pemeriksaan di lapangan. Selain itu, langkah penanganan untuk mengantisipasi mudik dini di Jawa Tengah, pemprov bekerja sama dengan Polri melakukan monitoring patroli di jalur pintu masuk Jateng mulai 1 Mei di 14 titik. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat