JAKARTA — Sumber daya manusia (SDM) halal merupakan salah satu pilar penting untuk mempercepat akselerasi penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH) di Indonesia. Karena itu, Kementerian Agama (Kemenag) tengah berupaya membuka program akademik halal di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Mastuki mengatakan, pihaknya sudah mendiskusikan hal ini dengan Ditjen Pendidikan Islam, khususnya Direktorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kemenag. Yaitu, rencana untuk institusionalisasi kajian halal dalam bentuk program akademik. Misalnya, dengan membuka program studi (prodi) halal atau fakultas halal.

“Sebenarnya sejak tahun lalu kami sudah mewacanakan perlunya PTKI mendirikan prodi atau fakultas halal. Lebih-lebih UIN yang telah membuka berbagai fakultas umum, di samping mempertahankan fakultas agama,” ujar Mastuki saat dihubungi Republika, Ahad (4/4). 

Upaya untuk membuka prodi halal ini merupakan tugas kelembagaan, di mana seluruh aspek yang berkaitan dengan halal sudah menjadi tanggung jawab Kemenag melalui BPJPH. “Jika PTKI (UIN atau IAIN) membuka fakultas atau prodi halal, akan memperkuat misi Kemenag dalam bidang dakwah, syariah, ushuluddin, ekonomi syariah, tarbiyah, yang telah lama dilaksanakan di PTKI,” ujar dia. 

Ia berharap, rencana ini dapat segera dirumuskan dalam bentuk peraturan menteri agama yang khusus mengatur program studi halal. Menurut Mastuki, ekosistem halal di Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Namun, mengembangkan industri halal membutuhkan SDM yang mumpuni di semua sektor yang menjadi bagian dari rantai nilai halal. Pada saat yang sama, banyak potensi halal yang belum tergarap maksimal. 

“Di sinilah perguruan tinggi saya harapkan menjadi salah satu agen yang dapat mengoptimalkan perannya dengan fokus pada pengembangan SDM halal,” katanya.

 

Di sinilah perguruan tinggi saya harapkan menjadi salah satu agen yang dapat mengoptimalkan perannya dengan fokus pada pengembangan SDM halal.

 

 

SHARE    

Selain pendirian program akademik, ujar Mastuki, ada beberapa area fokus yang bisa digarap oleh PTKI. Misalnya, pendirian halal center, penelitian di bidang halal, penyiapan penyelia halal, atau pendampingan usaha mikro kecil (UMK).

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah mengapresiasi rencana Kementerian Agama (Kemenag) membuka program studi (prodi) halal di PTKI.

"Tentu rencana tersebut sangat tepat dan harus diapresiasi. Saya selaku pribadi dan direktur eksekutif IHW sangat mengapresiasi sekaligus mendukung rencana Pak Menteri (Menag)," kata Ikhsan kepada Republika.

Adanya program akademik halal di PTKI, menurut Ikhsan, akan menghasilkan lulusan-lulusan yang siap mengisi posisi sebagai penyelia, auditor halal, maupun konsultan halal. Keberadaan mereka sangat penting sebagai pendamping dunia usaha dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal. 

Lebih lanjut, ia menerangkan, dalam kurun waktu lima tahun ini, harus sudah disiapkan 25 ribu auditor halal. Hal itu guna memenuhi kebutuhan auditor halal untuk melakukan pemeriksaan 4 juta sampai 5 juta produk UKM.

“Tentu sekali lagi ini merupakan terobosan baru dari Pak Menteri Agama yang harus kita dukung,” ujar Ikhsan. 

Ikhsan menyatakan, pihaknya telah berupaya menyosialisasikan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ketika masih dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 dan ternyata pengaturannya terasa berat. Hal ini karena luasnya cakupan perguruan tinggi dan hampir sebagian besar sekolah tidak memiliki prodi halal.

"Bahkan saya merasa bersyukur sebagai doktor halal pertama di Indonesia yang mendalami UU JPH dan ilmunya sangat bermanfaat bagi orang banyak," kata dia.

Pusat halal Salman ITB

Pusat halal dan Wakaf Salman ITB, memiliki tugas untuk membina Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM). Menurut Direktur Wakaf Salman, M  Khirzan N Noe'man, awalnya ada 1.500 UMKM yang mendaftar untuk pembinaan produk halal. Tapi, yang aktif hanya 500 UMKM. 

"Jadi yang sudah kami lakukan pembinaan produk halalnya ada 500 UMKM," ujar Khirzan usai Acara Grand Opening UMKM binaan Wakaf Salman, Sabtu (3/4).

Khirzan menjelaskan, UMKM yang dibina tersebut setiap pekan harus mengikuti kelas selama 3 bulan. Yakni dari mulai bagaimana memproduksi menggunakan bahan-bahan halal sampai menyiapkan peralatannya seperti apa.

"Setelah dibina bagaimana mengolah produk halal kan mereka minimal sudah paham soal produk halal jadi saat sertifikat halal sudah lancar," katanya. 

Khirzan mengaku, pembinaan itu belum sampai ke sertifikasi halalnya karena prosesnya panjang dan mahal. "Kami tanggung jawab membina. Kalau proses sertifikasinya banyak yang memberikan dana karena cukup mahal," katanya.

Khirzan menjelaskan, di tengah kondisi meningkatnya angka pengangguran akibat pandemi. Wakaf Salman menunjukan aksi nyata untuk mengatasi masalah tersebut. Puncaknya adalah pelaksanaan Grand Opening UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) binaan Wakaf Salman ITB. Acara ini adalah salah satu realisasi dari program 1000 UMKM.

Program 1000 UMKM, kata dia, merupakan program kerja sama antara Wakaf Salman dan UMKM di Indonesia, yang sekaligus melancarkan upaya pemberdayaan UMKM. Yakni, mulai dari pengadaan modal, pengembangan sumber daya manusia, sampai ekspansi usaha. 

"Program 1000 UMKM bertujuan memajukan UMKM Indonesia dan membawa misi untuk memberdayakan pelaku usaha mikro," katanya.

Wakaf Salman, kata dia, sebagai salah satu lembaga yang bersedia menjadi pengelola UMKM ( produktif melalui program 1000 UMKM. Di mana dana atau penghimpunan yang didapatkan akan dialokasikan untuk pengembangan wakaf produktif. 

Oleh karena itu, kata dia, Wakaf Salman mencari UMKM yang potensial untuk dikembangkan dengan syarat sudah memiliki target pasar, tersusun manajemennya, sudah cukup lama dalam berwirausaha, dan sangat butuh untuk dikembangkan dengan baik. 

"Setelah itu, Wakaf Salman akan melakukan kesepakatan tertulis," katanya.

Menurut Khirzan, kesepakatan antara Wakaf Salman dan UMKM binaan meliputi kerja sama mempromosikan usaha juga memberikan literasi wakaf produktif kepada UMKM lainnya.

Dia juga mengatakan, Acara ini menjadi seremonial peresmian UMKM binaan Wakaf Salman yaitu Lumens Kopi Masjid dan Acep Express. 

Wakaf Salman juga memperkenalkan Saridina, UMKM produsen roti yang bergabung dengan program 1000 UMKM.

Lumens Kopi Masjid telah berdiri kurang lebih 3,5 tahun. Kerja samanya dengan Wakaf Salman dimulai ketika Lumens menjual kopi untuk program donasi dan terus berlanjut hingga saat ini. 

Dulu, Lumens beroperasi di selasar masjid dengan dua pasang meja konsumen dan tiga orang staf. Sekarang, Lumens Kopi Masjid punya lokasi tetap sendiri dengan sebelas orang staf. 

Acep Express awalnya bernama Ayam Goreng Kecap Mang Acep. Mang Acep adalah seorang yang besar di jalanan dan pernah menjadi preman semasa mudanya hingga pada 2005 memutuskan banting stir menjadi pengusaha ayam goreng dengan resep leluhur (bapaknya).

Mang Acep kemudian bertemu dengan Kang Ivan yang ingin membesarkan bersama-sama usaha tersebut. Kemudian sejak November 2020 ayam kecap Mang Acep resmi dibantu permodalan oleh Wakaf Salman, sebelum akhirnya di bulan Maret 2021 bergabung dalam program binaan 1000 UMKM wakaf produktif Wakaf Salman. 

UMKM yang berjualan nasi ayam kecap ini awalnya berlokasi di daerah Gegerkalong, namun setelah bergabung bersama Wakaf Salman, sekarang membuka cabang di Jalan Gelap Nyawang.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat