Keputusan pemerintah melalui surat keputusan bersama (SKB) Empat Menteri untuk memulai sekolah tatap muka pada Juli 2021 dikoreksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Mendikbud mengizinkan sekolah yang sudah siap untuk segera melakukan pembelajaran tatap muka, tanpa harus menunggu bulan Juli.

"Ini tidak diterapkan Juli 2021. Harus saya koreksi. Diterapkan mulai sekarang. Targetnya selesai semua sekolah sudah tatap muka di bulan Juli 2021, ini untuk tahun pelajaran yang baru. Itu saja," ujar saat menjadi pembicara dalam acara daring Persiapan Pembelajaran Tatap Muka, Kamis (1/4). Revisi kebijakan terkait sekolah tatap ini tentu harus disikapi secara bijak.

Kebijakan ini tentu menjadi angin segar bagi siswa, orang tua, guru dan pihak sekolah yang sudah merindukan pembelajar tatap muka bisa segera digelar. Kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang berlangsung selama setahun di rumah secara daring tentu telah mengakibatkan kebosanan. Diakui atau tidak, sekolah jarak jauh tak bisa seoptimal belajar tatap muka. Terlebih, belajar daring telah membuat sebagian anak sekolah kecanduan gim online dan gadget. 

Mendikbud mengaku, Indonesia tertinggal dari negara-negara Asia Pasifik terkait pembelajaran tatap muka. Hingga Maret 2021, menurut Nadiem, hanya sekitar 22 persen sekolah di Indonesia yang melakukan tatap muka terbatas. Sementara di Asia Pasifik, sudah 85 persen negara kembali melakukan sekolah tatap muka. Pengalaman 22 persen sekolah di Tanah Air yang telah menggelar pembelajaran tatap muka tentu bisa menjadi role model.

 

Diakui atau tidak, sekolah jarak jauh tak bisa seoptimal belajar tatap muka. Terlebih, belajar daring telah membuat sebagian anak sekolah kecanduan gim online dan gadget. 

 

 

SHARE    

Sudah seharusnya, Pemerintah mengevaluasi kelebihan dan kekurangan sekolah tatap muka di masa pandemi yang telah dilakukan 22 persen sekolah. Munculnya klaster baru Covid-19 di beberapa sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka harus dijadikan pelajaran. Munculnya klaster sekolah membuktikan bahwa protokol kesehatan Covid-19 belum diterapkan secara baik.

Hal ini tentu tak boleh terjadi pada sekolah-sekolah yang akan segera menggelar pembelajaran tatap muka. Karena itu, ada baiknya pihak sekolah tak terburu-buru menggelar pembelajaran tatap muka, meski Mendikbud sudah memberi lampu hijau. Sebelum membuka kembali ruang kelas untuk belajar tatap muka, setiap sekolah harus benar-benar melakukan persiapan secara matang. 

Ketersediaan fasilitas protokol kesehatan di setiap sekolah adalah hal yang paling utama. Jika belum sepenuhnya siap, maka masih ada waktu beberapa bulan bagi sekolah untuk melakukan persiapan. Pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas pendidikan dasar dan menengah tentu harus benar-benar memberi perhatian serius terkait rencana pembukaan kembali sekolah di masa pandemi ini.

Sekolah tatap muka hanya bisa digelar apabila pemerintah pusat dan daerah benar-benar memberi perhatian serius.  Setiap pemerintah daerah harus menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan para siswa dan guru jika sekolah tatap muka kembali dimulai. Salah satu bentuk jaminan itu adalah dengan menyediakan fasilitas-fasilitas protokol kesehatan yang dibutuhkan sekolah. 

 

Revisi kebijakan pembelajaran tatap muka yang dilakukan Mendikbud ini harus disosialisasikan secara masif kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Tanah Air.

 

 

SHARE    

Fasilitas itu tentu tak hanya dibutuhkan sekolah-sekolah negeri, namun juga sekolah-sekolah swasta. Selama setahun pandemi Covid-19 melanda negeri, sekolah swasta adalah institusi pendidikan yang paling terkena dampak. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus mengalokasikan dana untuk membantu sekolah swasta yang terdampak Covid-19. Bagaimana pun kehadiran sekolah-sekolah swasta telah turut membantu pemerintah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa.

Revisi kebijakan pembelajaran tatap muka yang dilakukan Mendikbud ini harus disosialisasikan secara masif kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Tanah Air. Terlebih revisi itu dilakukan dua hari sejak Menko PMK mengumumkan SKB Empat Menteri. Jika tak dikomunikasikan dengan baik, kebijakan terkait pembelajaran tatap muka ini bisa menimbulkan kebingungan, di kalangan pendidik dan masyarakat. 

Sekolah tatap muka tentu sudah sangat dirindukan dan dinantikan. Meski begitu, keselamatan dan kesehatan para siswa dan guru harus menjadi perhatian utama kita semua. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat