JAKARTA -- Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah berharap realisasi pembangunan monumen Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dipercepat. Dia berharap, monumen sudah rampung dibangun lebih cepat dari perkiraannya pada 2024.

"Targetnya kita harapkan 2024 selesai. Kita minta lebih cepat," ujar Mahyeldi dalam kunjungannya ke kantor redaksi Republika di Jakarta, Jumat (2/4).

Ia mengatakan, sekitar delapan kementerian/lembaga akan bertanggung jawab dalam pembangunan monumen bersejarah ini. Antara lain, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan Bappenas.

Menurut Gubernur Sumbar, payung hukum pembangunan monumen PDRI akan dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres). Mahyeldi mengaku, draf Inpres tentang Pembangunan Monumen PDRI sudah diserahkan Kemenko Polhukam ke Sekretariat Kabinet agar bisa diusulkan kepada Presiden.

Melalui monumen PDRI ini, Mahyeldi berharap dapat menggaungkan perilaku bela negara ke rakyat Indonesia di seluruh penjuru Tanah Air. "Bela negara belum merakyat di nasional," kata dia.

Sebab, menurutnya, monumen nasional PDRI atau monumen nasional bela negara merupakan simbol sejarah perjuangan bangsa. PDRI merupakan bagian penting dari perjalanan Indonesia, sebagai penyambung nyawa Republik Indonesia, karena tanpa PDRI tak akan ada negeri ini sekarang.

Masyarakat dapat mengingat momen perjuangan saat terjadinya kekosongan pemerintahan, setelah Belanda menyatakan pemerintahan Indonesia sudah lenyap.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah didampingi Wakil Pemimpin Redaksi Republika Nur Hasan Murtiaji saat berkunjung ke kantor Republika, Jakarta, Jumat (2/4/2021). - (Prayogi/Republika.)

SHARE    

Ketika Bung Karno dan Bung Hatta ditahan Belanda, dua pemimpin negara tersebut memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Syafrudin Prawinegara untuk membentuk PDRI di Sumatra. Mahyeldi mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumbar ingin ada museum dan pameran di monumen nasional PDRI.

Ia juga berharap selanjutnya akan ada SMA Taruna pertama di Sumbar hingga universitas bela negara melalui pembangunan monumen PDRI ini. "Jangka panjang universitas bela negara karena monumennya bela negara. Sumbar salah satu provinsi yang belum punya SMA Taruna," tutur Mahyeldi.

Selain itu, ia juga berharap monumen PDRI menjadi daya tarik pariwisata Sumbar. Sumbar akan mengemas sejarah menjadi destinasi wisata dengan berbagai kegiatan seperti tur PDRI, sampai ke pembuatan film, komik, maupun animasi.

Sebelumnya, terkait larangan mudik Idul Fitri, Mahyeldi menyebut pihaknya akan mematuhi instruksi pemerintah pusat. Menurut Mahyeldi, gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah harus ikut arahan. "Kalau pusat memerintahkan tentu daerah melaksanakan, saya sebagai Gubernur kan perpanjangan tangan pusat," kata Mahyeldi.

Mahyeldi merasa belum ada rencana melakukan penyekatan di jalur-jalur tertentu seperti yang dlakukan oleh daerah lain seperti Jawa Timur. Mahyeldi masih ingin melihat situasi sesuai perkembangan yang terjadi.

Karena bila melakukan penyekatan menurut dia akan menelan biaya tambahan cukup besar. Diketahui bahwa pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan melarang mudik selama 6-17 Mei 2021.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat