Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama digandeng Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI untuk mendorong ekspor produk halal Indonesia ke pasar global. Inisiasi ini dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil (UMK) yang berorientasi ekspor.

Plt Kepala BPJPH Mastuki menyatakan sangat siap berkolaborasi dalam mendorong produk halal UMK ke pasar ekspor melalui percepatan sertifikasi halal. Untuk itu, BPJPH menyiapkan skema percepatan sertifikasi halal kepada UMK yang bertujuan ekspor.  

"Skemanya banyak. Kami memiliki pengalaman melakukan bimbingan teknis kepada UMK, pelatihan, atau fasilitasi dan pendampingan bersama mitra kementerian maupun lembaga dan instansi swasta. BPJPH juga dapat menyelenggarakan kelas halal (halal class) dan konsultasi khusus bagi UMK, dengan materi jaminan produk halal masuk dalam kurikulum pelatihan ekspor," jelas Mastuki saat rapat daring bersama Direktur Pengembangan Produk Ekspor Kemendag dan jajarannya, Selasa (30/3).

"Untuk itu, data perusahaan atau produk halal yang siap masuk ekspor dapat diberikan ke BPJPH. Kemudian negara-negara yang menjadi tujuan ekspor juga perlu dilist. Ini terkait kerja sama keberterimaan sertifikasi halal Indonesia yang dipersiapkan oleh BPJPH. Dan itu akan berlaku timbal balik bagi dan untuk negara tujuan maupun Indonesia," imbuhnya. 

Direktur Pengembangan Produk Ekspor Kemendag, Olvy Andrianita mengatakan, pihaknya berkomitmen menjadikan sertifikasi halal sebagai salah satu kriteria produk UMK berorientasi ekspor. Selanjutnya, produk yang sudah bersertifikasi halal akan didorong  menembus pasar ekspor yang terbuka di berbagai negara.

"Payung besar MoU antara BPJPH dan Kemendag sudah ada. Saatnya implementasi. Kami sadar ekspor menjadi penting di masa pandemi ini, di samping investasi. Target ekspor kita adalah produk makanan dan minuman, selain ada rempah-rempah, kopi, dan sebagainya," jelas Olvy. 

Lebih lanjut Olvy menegaskan, Kemendag dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) juga telah memetakan peluang terkait pemenuhan kebutuhan jamaah haji dan umrah di Saudi Arabia. Perlengkapan dan barang yang digunakan jamaah umrah dan haji itu bisa dipasok dari Indonesia. 

Selain itu, Kemendag juga sudah membuka ruang kerjasama bilateral seperti Indonesia-Korea, Indonesia-Turki, Indonesia-UEA dan seterusnya. Peluang ini, lanjut Olvy, perlu diambil dan disiapkan bersama. Terlebih tarif masuknya sudah direndahkan dengan adanya kerjasama tersebut.

"Kita akan fokus bagaimana sertifikasi halal yang sudah diberikan tidak mandek, harus dikembangkan dan kita awasi. Ekspor tidak mungkin hanya sekali, harus membangun trust dengan menjaga buyer dan pasar ekspor. Bagaimana kita memilih UMKM yang bisa komitmen pada penjagaan proses halal. Nanti akan kami cluster perusahaan yang sudah memiliki sertifikat halal. Kami juga membutuhkan data dari BPJPH," tegasnya.

Rapat daring ini menghasilkan beberapa keputusan penting. Di antaranya, proses pengurusan sertifikasi halal masuk dalam kurikulum pelatihan ekspor. BPJPH dan Kemendag segera melakukan pertukaran data UMK bersertifikasi halal dan yang akan dibimbing untuk menembus pasar ekspor. Kedua pihak juga membentuk tim koordinasi teknis untuk segera merumuskan dan menjadwalkan tindak lanjut. 

Jawa Timur

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan industri kecil menengah (IKM) untuk segera mendaftar sertifikat halal di Kawasan Industri Halal (KIH) Jatim atau Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS) yang terletak di Safe N Lock Sidoarjo."Pemprov Jatim melalui Bank Jatim melakukan MoU dengan Safe N Lock sebagai upaya untuk memudahkan para pelaku UMKM dan IKM mengantongi sertifikat halal," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekertaris Daerah Jatim Jumadi di sela MoU di Surabaya.

Penandatangan MoU dilakukan oleh Direktur Utama dari PT. Makmur Berkah Amanda Tbk yang sekaligus Owner Safe N Lock Adi Saputra dan Direktur Konsumer, Retail dan Usaha Syariah Bank Jatim Ferdian Timur. MoU tersebut juga turut disaksikan langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekertaris Daerah Jatim Jumadi, Sekda Sidoarjo Achmad Zaini dan Kadisperindag Jatim, Drajat Irawan.

Peran Bank Jatim ini sebagai progam pembiayaan dan layanan digital untuk UMKM dan IKM. "Dengan punya total luas lahan 150 hektare nantinya kami (Pemprov Jatim) harapkan para UMKM dan IKM di Jatim yang belum terdaftar halal bisa memanfaatkan kawasan ini untuk beralih menjadi pelaku usaha yang menghasilkan produk-produk dengan label sertifikat halal," kata Jumadi.

Untuk mendapatkan sertifikat halal ini pelaku usaha tidak perlu mengurus, namun cukup mendaftar atau berjualan di KIH. Nanti otomatis sudah mengantongi sertifikat halal karena pihak HIPS yang akan mengurusnya.

Owner Safe N Lock Adi Saputra menjelaskan total luas lahan di Safe N Lock yang dijadikan KIH atau HIPS seluas 150 hektare dari alokasi total kawasan industri 410 hektare. Saat ini luas lahan yang telah beres izin lokasinya alias sudah bisa digunakan untuk pelaku indsutri halal mencapai 10 hektare.

Sedangkan untuk 140 hektare lagi kini sedang dikebut pembangunannya dan ditargetkan rampung sebelum Agustus.Kendati disediakan lahan seluas 150 hektare, namun 70 persennya akan dimaksimalkan untuk pelaku UMKM, kemudian sisanya baru IKM.

Adi mengungkapkan, meski kini sudah tersedia luas 10 hekatare yang telah beres izin lokasinya atau sudah bisa digunakan, namun tempat ini belum semua terisi penuh oleh pelaku UMKM.

"Berkaca dari hal itulah, fungsi MoU kami dengan Bank Jatim akan mendorongnya. Bank Jatim akan menjadi pemfasilitas pembiayaan dan layanan digital untuk UMKM dan IKM, yang mana agar bisa memudahkan pelaku usaha untuk segara bergabung atau berjualan di KIH," katanya.

Dikatakan pula oleh Adi, jika nantinya lahan seluas 150 hektare untuk KIH ini sudah bisa digunakan semua, maka akan menjadikan Jatim, khususnya Sidoarjo sebagai daerah di Indonesia yang punya Kawasan Industri Halal (KIH) terbesar di Indonesia."HIPS atau KIH di Safe N Lock ini adalah kawasan industri halal terbesar se-Indonesia," ujar Adi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat