Kabar Utama
Pengiriman Vaksin Astrazeneca Ditunda
Pengiriman vaksin Astrazeneca ke Indonesia ditunda akibat embargo yang terjadi di India.
JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengemukakan rencana pengiriman vaksin Astrazeneca periode Maret dan April 2021 ke Indonesia ditunda akibat embargo yang terjadi di India. Dengan kondisi tersebut, ketersediaan vaksin Covid-19 bisa memenuhi kebutuhan vaksinasi hingga Juli.
Jubir vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pihaknya akan tetap konsisten menjalankan vaksinasi Covid-19 tahap ketiga. “Kita perkirakan, (ketersediaan hingga) sekitar bulan Juli mengingat adanya penundaan pengiriman vaksin Astrazeneca ini,’’ ujar dia kepada Republika, Ahad (28/3).
Menyikapi penundaan kedatangan vaksin dari India, menurutnya, upaya dari Kemenkes adalah dengan mengatur jadwal pemberian vaksinasi. Sehingga, bisa dipastikan, penerima dosis pertama vaksin Covid-19 bisa menerima dosis kedua sesuai waktu yang ditentukan. “Juga memastikan lansia mendapat prioritas untuk segera diberikan perlindungan,” jelas dia.
Soal jumlah terkini dosis vaksin yang ada, Siti menjawab, ada sekitar 27 juta dosis yang masih diproses di PT Bio Farma. Jumlah itu, menurut dia, termasuk sekitar tujuh juta sisa vaksin Covid-19 pabrikan China, Sinovac.
Hingga Ahad (28/3), Kemenkes mencatat, sebanyak 3.246.455 orang telah menerima vaksin penuh sebanyak dua dosis. Sementara, 7.243.202 baru menerima suntikan pertama, sebagian besar dengan vaksin yang dikembangkan Sinovac. Artinya, untuk menggenapi vaksinasi saat ini, Indonesia membutuhkan sedikitnya 14.486.404 dosis vaksin.
Indonesia saat ini telah menerima vaksin jadi dan bulk alias bahan dasar sekitar 56,3 juta dosis. Jumlah itu bakal dikonversi menjadi sekitar 43 juta dosis vaksin jadi. Sementara, dosis vaksin jadi yang sudah diproduksi PT Bio Farma sejauh ini sebanyak 24 juta dosis dan telah didistribusikan 17 juta dosis ke berbagai daerah.
Menkes mengumumkan penundaan pengiriman vaksin Astrazeneca dari India dalam konferensi pers pada Sabtu (27/3) malam. "Jadwalnya kita dapat vaksin gratis dari Covax-GAVI, sudah dapat kemarin vaksin Astrazeneca gratis 1,1 juta dosis. Rencananya, kita dapat 2,5 jutanya pada 22 Maret, kemudian April akan dapat 7,8 juta dosis. Ternyata ditunda karena ada isu India embargo vaksin," kata Menkes.
Situasi ini, menurutnya, terjadi karena India sedang mengalami kenaikan kasus Covid-19 sehingga tidak mengizinkan vaksin tersebut keluar dari negara mereka. Budi mengatakan, India memiliki kemampuan produksi vaksin Astrazeneca paling besar di dunia.
Covax-GAVI selaku penyedia vaksin Astrazeneca di Indonesia, kata Budi, sedang berupaya menjadwalkan ulang pengiriman vaksin Astrazeneca ke sejumlah negara. Menteri Kesehatan bersama Kementerian Luar Negeri dijadwalkan melakukan pembicaraan dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) guna mengupayakan vaksin Astrazeneca bisa dikirim ke Indonesia pada Mei atau Juni 2021.
"Nanti saya bersama Menlu segera membicarakan ini dengan WHO dan mudah-mudahan Mei atau Juni sudah bisa lagi dilakukan pengiriman," katanya.
Budi menambahkan, jumlah peserta vaksinasi di Indonesia sudah mencapai 10 juta orang hingga Jumat (26/3) dengan kecepatan vaksinasi di Indonesia sudah sesuai dengan ketersediaan vaksin. "Hari ini, vaksinasi menembus 10 juta vaksinasi dengan kecepatan harian sudah mendekati 500 ribu penyuntikan per hari. Pada Maret dan April ketersediaan vaksin sebanyak 15 juta per bulan dan sudah sesuai dengan kecepatan penyutikannya," ujar Budi.
The New York Times melaporkan, Pemerintah India memang menahan sedikitnya 2,4 juta dosis vaksin Astrazeneca yang diproduksi Serum Institute of India. Hal tersebut dilakukan setelah pekan lalu kasus harian di India sempat mencapai 50 ribu kasus, dua kali lipat kasus harian dua pekan sebelumnya. Sejauh ini, sebanyak 12 juta warga India tertular Covid-19, sebanyak 161 ribu di antaranya meninggal dunia.
Terlepas dari produksi vaksin yang dilakukan di negara tersebut, kurang empat persen dari 1,4 miliar penduduk India telah menerima vaksinasi. Dengan melonjaknya penularan terkini, Pemerintah India mulai mempertimbangkan kebijakan mengekspor vaksin ke mancanegara.
Sebagai produsen Astrazeneca terbesar, vaksin dari India disalurkan ke 76 negara dari Djibouti hingga Inggris Raya dengan total 60 juta vaksin. Belakangan, seperti dilaporkan the New York Times, jumlah pengiriman vaksin ke luar negeri dari India menurun drastis.
Terkait penundaan pengiriman dari India, WHO meminta seluruh negara dan perusahaan di dunia untuk berbagi 10 juta dosis vaksin Covid-19 untuk program Covax. Melalui skema Covax, vaksin Covid-19 akan dibagikan kepada negara-negara miskin.
"Saya mengeluarkan seruan agar negara-negara bekerja sama untuk memastikan bahwa semua negara memulai vaksinasi dalam 100 hari pertama tahun ini," kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, dilansir Aljazirah, Sabtu (27/3).
Tedros mengatakan, saat ini, tersisa 15 dari 36 negara yang belum mendapatkan vaksin dapat memulai kampanye vaksinasi setidaknya bagi populasi yang berisiko. Tedros menambahkan, 16 negara dijadwalkan menerima vaksin dalam dua pekan ke depan, tetapi 20 negara belum mendapatkan alokasi vaksin.
“Covax membutuhkan 10 juta dosis segera sebagai tindakan sementara sehingga 20 negara ini dapat mulai memvaksinasi pekerja kesehatan dan lansia dalam dua minggu ke depan. Sepuluh juta dosis itu tidak banyak dan belum mencukupi, tetapi ini adalah permulaan," kata Tedros.
Banyak negara telah memprioritaskan vaksin Astrazeneca dalam rencana peluncurannya. Vaksin Astrazeneca dijual dengan harga terjangkau dan lebih mudah disimpan pada suhu normal dibandingkan vaksin lain.
Sementara, Badan Kebudayaan dan Pendidikan PBB (UNICEF) menyatakan bahwa Serum Institute of India akan melanjutkan pengiriman secara penuh vaksin Astrazeneca pada Mei. "Dengan pengiriman menjangkau alokasi penuh setiap partisipan hingga Mei, setelah dipercepat," kata juru bicara UNICEF kepada Reuters.
UNICEF menambahkan bahwa Covax sedang melakukan dalam pembicaraan dengan New Delhi untuk mengamankan "beberapa pasokan" pada April juga. Covax mengharapkan, pada Maret dan April akan mendapatkan total 90 juta dosis dari Serum Institute of India yang baru diterimanya sekitar 28 juta dosis.
Dikebut
Embargo vaksin Covid-19 yang terjadi di berbagai negara mengancam ketersediaan vaksin di Indonesia ke depannya. Terkait hal itu, Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman berupaya mempercepat produksi vaksin yang tengah dikembangkan, yaitu vaksin Merah Putih.
"Kami berusaha mempercepat produksi, tetapi tetap harus memenuhi persyaratan kualitas dan administratif," kata Kepala Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, Amin Soebandrio, saat dihubungi Republika, Ahad (28/3).
Ia mengungkapkan, vaksin Merah Putih kini dalam proses transisi ke industri. Sejauh ini, ungkapnya pemerintah yang membiayai pengembangan vaksin ini. Terkait upaya teknis untuk mempercepat produksi vaksin ini, Amin menolak berkomentar banyak.
Menurut Amin, tidak semua hal dapat diceritakan ke media. Kendati demikian, pihaknya berharap, vaksin ini bisa memperoleh izin edar darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada pertengahan 2022 mendatang. Sedangkan pihak Universitas Indonesia (UI) yang juga mengembangkan vaksin Covid-19 menyatakan, pengembangan dan akselerasi vaksin ini bergantung pada kecepatan para peneliti.
“Juga dalam memberikan bukti kepada pemerintah mengenai efikasi dan keamanan vaksin yang dikembangkan," ujar peneliti utama dalam Tim Pengembangan Vaksin Covid-19 UI, Budiman Bela, saat dihubungi Republika, Ahad (28/3).
Hal yang tidak kalah pentingnya, menurut Budiman, adalah informasi mengenai efisiensi vaksin yang dikembangkan dari segi produksi serta kemudahannya untuk didistribusikan ke seluruh Indonesia. Ia mengakui, saat ini pemerintah sudah berupaya sebaik mungkin untuk mendukung percepatan pengembangan vaksin Merah Putih.
Namun, ia meminta perlu diupayakan komunikasi terbuka dari pihak peneliti kepada pemerintah mengenai permasalahan, yang dihadapi masing-masing peneliti. "Sebagai peneliti, saya pribadi merasakan bahwa kami cenderung tidak ingin mengganggu pemerintah, dengan permasalahan yang kami hadapi," katanya.
Budiman mengatakan, kebijakan yang tepat hanya bisa diperoleh bila ada komunikasi yang efektif antara pihak peneliti dan pemerintah, dengan upaya yang sungguh untuk mengatasi berbagai kendala tercapainya komunikasi efektif tersebut. Kemudian berbagai permasalahan yang telah disampaikan para peneliti vaksin Merah Putih, dapat diupayakan solusinya oleh pihak pemerintah.
Selama ini ia mengakui sudah terjadi komunikasi antara pihak peneliti dan pemerintah. Memang terlihat kesungguhan dari pihak pemerintah. Misalnya, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia untuk tidak membatasi waktu kepada para peneliti dalam menyampaikan masukannya.
Namun, yang terjadi lebih banyak dalam bentuk komunikasi, yang menyertakan seluruh tim peneliti dalam konsorsium vaksin Merah Putih. "Di dalam pertemuan yang menyertakan banyak institusi tersebut, tentunya saya akan mengambil sikap untuk lebih banyak menyampaikan perkembangan yang terjadi, serta walaupun menyampaikan juga kendalanya, tidak banyak menyampaikan hal-hal yang bersifat teknis untuk menghindari kesan cengeng," ujarnya.
Kekurangan lainnya, dia melanjutkan, di forum komunikasi yang belum bersifat one on one tersebut adalah permasalahan teknis terkait platform vaksin, yang dikembangkan oleh setiap institusi dalam konsorsium Merah Putih, tentunya tidak akan dimunculkan oleh masing-masing tim peneliti. Ini sehubungan dengan permasalahan paten dan hak kekayaan intelektual dari setiap platform vaksin tersebut.
Orang Indonesia banyak sungkannya, jadi kami berusaha mengatasi kendala kami sendiri walaupun kadang-kadang kami pikir ada sesuatu yang bisa dibantu oleh pemerintah.
Oleh karena itu, Budiman merekomendasikan adanya komunikasi mendalam antara pihak pemerintah dan masing-masing tim vaksin Merah Putih, yang melibatkan unsur-unsur institusinya yang terkait dalam pengembangan tersebut. Tujuannya agar solusi yang lebih mencapai sasaran dapat diupayakan berdasarkan informasi dan analisis mendalam.
Ia yakin upaya mengadakan forum komunikasi one on one akan membuat masing-masing tim peneliti berupaya mengidentifikasi permasalahan dalam tim mereka serta mengusulkan solusinya kepada pemerintah, khususnya dalam bentuk dukungan yang dapat diberikan pemerintah.
"Orang Indonesia banyak sungkannya, jadi kami berusaha mengatasi kendala kami sendiri walaupun kadang-kadang kami pikir ada sesuatu yang bisa dibantu oleh pemerintah," kata Budiman.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
TERBARU
Kabar Utama | Berlangganan
Prabowo Jamin Kebebasan Pers dan Siap Dikritik
Nasional | Berlangganan
Jampidsus Bidik Tersangka Korporasi dalam Kasus Timah
TERPOPULER
Kisah | Berlangganan
KIsah Bal'am bin Ba'ura, Ulama yang Tergelincir
Kabar Utama | Berlangganan
Abu Ubaidah Muncul Lagi, Medsos Timur Tengah Menyala
Login Gmail
Login Facebook