JAKARTA — Peta Jalan Kemandirian Pesantren (PJKP) yang sedang disusun Kementerian Agama (Kemenag) mendapat dukungan dari beberapa kalangan. Ketua Pimpinan Wilayah Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) KH Abdul Ghaffar Rozin mengatakan, PJKP memang sudah ditunggu-tunggu oleh kalangan pesantren. 

“Selama ini dunia pesantren belum melihat sebuah upaya rencana jangka panjang pengembangan pesantren. Biasanya masih bersifat sporadis," ujar Kiai Abdul Ghaffar Rozin yang akrab disapa Gus Rozin ini melalui siaran pers yang diterima Republika, Ahad (14/3).

Namun, pengasuh Pondok Pesantren Maslakul Huda ini mengingatkan bahwa isu pesantren sebenarnya bukan hanya ranah Kemenag. Sebab, menurut dia, pesantren juga memiliki fungsi pemberdayaan ekonomi dan dakwah. 

Karena itu, Gus Rozin menyarankan kepada Kemenag untuk melibatkan kementerian terkait lainnya dalam pembuatan PJKP ini.

"Harapannya walaupun nanti berjalan dengan tupoksi masing-masing, peta yang dipakai tunggal," kata dia. 

Kemenag melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) sedang membuat PJKP. Melalui forum diskusi terpumpun (FGD) pada 10-12 Maret 2021, Kemenag memfinalisasi kerangka rencana PJKP tersebut.

Direktur PD Pontren Waryono Abdul Ghafur mengatakan, PJKP ini dibuat untuk mendukung fungsi ketiga pesantren, yakni pemberdayaan masyarakat. Fungsi pesantren lainnya adalah pendidikan dan dakwah.

"Dari situ salah satu terjemahannya adalah bagaimana kita menguatkan pesantren sehingga kemudian menjadi lembaga yang mampu memberdayakan diri dan masyarakat sekitarnya, terutama dari sisi ekonomi," kata Waryono saat dihubungi Republika, Jumat (12/3).

Dukungan terhadap PJKP juga disampaikan Ketua Umum Badan Kerja Sama Pondok Pesantren se-Indonesia (BKSPPI) Prof KH Didin Hafidhuddin. Menurut dia, segala upaya untuk peningkatan pesantren harus didukung.  

“Tentu setiap usaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pesantren kita dukung, dengan niat untuk kemajuan pesantren itu sendiri dan agar pesantren tetap pada fungsinya yang tinggi,” ujar Kiai Didin saat dihubungi Republika, Ahad (14/3).

Dia menjelaskan, pesantren memiliki tiga fungsi utama, fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut dia, fungsi pemberdayaan masyarakat yang saat ini perlu diperkuat di pesantren.

“Jadi, masyarakat sekitar itu kan harus diberdayakan. Kalau seandainya pondok pesantren punya tiga program itu, sangat luar biasa,” katanya.

Menurut Kiai Didin, pesantren memiliki potensi untuk ikut memberdayakan masyarakat. Karena, pesantren di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri, di antaranya kesederhanaan. Menurut dia, meskipun pesantren tidak menampilkan kemegahan, seharusnya bisa membuat masyarakat turut merasakan kehadiran pesantren.

 

Jadi, ada fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat

KH DIDIN HAFIDHUDDIN, Ketua Umum BKSPPI

 

SHARE    

“Misalnya, yang berkaitan dengan sekolah-sekolah di sekitar pesantren, itu kan seharusnya di-support oleh pesantren, khususnya pesantren yang sudah maju. Jadi, ada fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Demikian juga dalam pemberdayaan masyarakat. Menurut dia, masyarakat yang mempunyai keterampilan untuk membantu kebutuhan para santri juga bisa dikelola oleh pesantren,sehingga perekonomian masyarakat bisa terbantu dan terbentuk oleh komunitas pesantren-masyarakat.

“Saya kira itu yang perlu dilakukan dan tentu kita setuju setiap upaya untuk meningkatkan peranan pondok pesantren,” ujar Kiai Didin.

Namun, Kiai Didin mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu mengintervensi pesantren ketika membuat PJKP ini. Karena, menurut dia, jika terlalu mengintervensi justru nantinya pesantren tidak mandiri.

“Dan Peta Jalan Kemandirian Pesantren ini jangan mengikuti Peta Pendidikan Indonesia yang hilang frasa agamanya itu. Kalau hilang frasa agamanya bukan pesantren namanya.”

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat