JAKARTA — Waktu pelaksanaan ibadah haji makin dekat. Namun, sejauh ini belum ada keputusan apa pun dari Arab Saudi. Mengantisipasi hal itu, Kementerian Agama (Kemenag) berencana menggelar Muzakarah Perhajian guna membahas manajemen penyelenggaraan haji pada masa pandemi.

"Muzakarah akan menjadi forum saling berbagi ide dan gagasan terkait tata kelola haji saat pandemi,” kata Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Oman Fathurahman saat dihubungi Republika, Rabu (3/3).

Kegiatan musyawarah itu juga akan memperkuat konten manasik, utamanya dalam konteks pandemi. Dalam hal ini, manasik yang tidak hanya semata berkenaan dengan masalah ibadah berbasis kitab fikih, tapi juga hal-hal terkait antropologi haji.

Nantinya dalam kegiatan manasik akan dibahas mengenai hasil riset terkait perilaku jamaah haji Indonesia dan tantangannya saat pandemi. Dibahas pula soal manajemen seleksi jamaah, jika nantinya ada pembatasan kuota haji.

Muzakarah Perhajian, menurut Oman, bisa menjadi ajang penyusunan mitigasi penyelenggaraan haji pada masa pandemi. Aspek tinjauannya bisa dilihat dari berbagai hal, seperti dari sisi kesehatan hingga manajemen penyelenggaraan ritual ibadah dan manajemen layanan.

Direktur Bina Haji Kemenag Khoirizi H Dasir menambahkan, muzakarah ini rencananya dilaksanakan pada pertengahan Maret 2021. Saat ini, pihaknya tengah mematangkan materi dan narasumber.

Rencananya muzakarah akan diikuti 45 peserta. Mereka merupakan perwakilan dari Kemenag, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Komisi VIII DPR, tim krisis manajemen, serta ormas Islam, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, DDII, dan Al Washliyah. 

“Akan diundang juga unsur IPHI, APHI, BNPB, praktisi haji, Forum KBIH dan KBIHU, serta asosiasi PIHK dan PPIU,” kata Khoirizi.

Menanggapi rencana penyelenggaraan Muzakarah Perhajian itu, Sekjen Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Artha Hanif menilai, forum tersebut sudah terlambat digelar. 

Ia menilai forum itu terlambat karena waktu penyelenggaraan muzakarah dengan persiapan haji sudah terlalu dekat. Akibatnya, tidak akan efektif jika muzakarah membahas masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji pada masa pandemi.

"Sebenarnya untuk melaksanakan persiapan haji ini mestinya sejak jauh-jauh hari. Harusnya muzakarah dilakukan beberapa bulan yang lalu," katanya.

Sementara, Pembina Gabungan Pengusaha Haji Umrah Nusantara (Gaphura) Muharom Ahmad mengatakan, pada masa pandemi Covid-19 aspek kesehatan harus menjadi yang paling diutamakan dibahas dalam Muzakarah Perhajian kali ini. Adapun masalah-masalah lain yang harus dibahas, di antaranya persiapan jamaah, perjalanan antarnegara, hotel, dan perjalanan darat.

"Serta yang paling utama saat pelaksanaan ibadah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, serta paling pokok di Arafah dan Mina," ujar dia.

Hal lain yang juga perlu dibahas, menurut Muharom, adalah porsi haji berbasis protokol kesehatan (prokes). Terkait hal itu, ia memperkirakan, Arab Saudi hanya akan menyelenggarakan haji dengan kuota sekitar 20 persen sampai 30 persen dari kuota dunia, yang jumlah jamaahnya sekitar 50 ribu hingga 70 ribu orang. 

Sementara Indonesia, ia memperkirakan, akan mendapat 11 persen sampai 12 persen dari total kuota yang disediakan Saudi. "Sehingga jumlahnya diperkirakan tidak lebih dari 10 ribu kuota," katanya.

Atas kondisi ini, kata Muharom, tentu menjadi krusial bagaimana memilah dan memilih jamaah yang bisa berangkat.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat