Warga bersepeda melintasi kawasan Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta, Minggu (14/2/2021). Meski Pemprov DKI Jakarta menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro, namun warga masih ramai berolahraga di jalan protokol ibukot | M RISYAL HIDAYAT/ANTARA FOTO

Nasional

Kepatuhan Masyarakat Menerapkan Prokes Meningkat

Sejumlah daerah mengeklaim kepatuhan masyarakatnya menerapkan protokol kesehatan meningkat.

JAKARTA -- Sejumlah daerah mengeklaim kepatuhan masyarakatnya menerapkan protokol kesehatan meningkat. Masyarakat semakin menyadari pentingnya menggunakan masker, mencuci tangan, menyanitasi tangan, dan menjaga jarak, menjadi keniscayaan dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)mengapresasiatas tingkat kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan sangat tinggisehingga dengan diberlakukannya Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) angka penambahan pasien terkonfirmasi Covid-19 di wiilayah ini sangat sedikit.

Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Perda Satpol Pamong Praja Gunung Kidul Sugito di Gunung Kidul, Senin mengatakan sejak diberlakukannyaPPKMdari 11 Januari 2021, angka penambahan pasien terkonfirmasi Covid-19 harian paling tinggi 20 kasus. Total pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Gunung Kidul sebanyak 1.757 kasus. Rinciannya 1.478 sembuh, 201 kasus dalam perawatan, dan 78 meninggal dunia.

"Pelanggaran protokol kesehatan di masyarakat menurun. Artinya tingkat kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan sangat tinggi. Begitu juga di objek wisata, wisatawan juga mematuhi protokol kesehatan dengan baik," katanya.

Pelanggaran PPKM didominasi pelaku usaha perdagangan dan jasa. Terutama dalam hal waktu operasional dan kapasitas. Adapun alasan tidak dipatuhinya aturan tersebut lantaran pengunjung memang sudah sepi lantaran situasi pandemi. Mereka pun merasa aturan yang diberikan tak banyak berpengaruh.

Sasaran PPKM tahap pertama adalah pelaku perdagangan dan jasa. Begitu juga sasaran tahap kedua dan ketiga ini. Hal ini dikarenakan mereka yang banyak melakukan pelanggaran.

"Itu tetap terhitung melanggar, tapi masih bisa dimengerti untuk alasannya tersebut," katanya. Untuk itu, Sugito berharap PPKM tahap ketiga dengan berbasis mikro ini dapat menekan kembali angka penyebaran Covid-19.

Gubernur Bali Wayan Koster juga mengeklaim hal sama. Angka kasus Covid-19 di wilayahnya semakin menurun. Kepala desa di Bali proaktif mengajak masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Dengan begitu mereka tergerak untuk menerapkan prokes. "Sebelumnya, pada 2020, Satgas Gotong Royong berbasis desa adat kita juga telah melakukan tugasnya dengan sangat baik dan mampu menekan angka kenaikan kasus yang signifikan dan hal tersebut mendapat apresiasi dari Bapak Presiden," ujarnya.

Kolaborasi antarinstansi menjadi kunci penanganan pandemi ini. Pemerintah, swasta, ilmuwan, masyarakat umum, sama-sama bersinergi untuk memetakan persoalan Covid-19, sebarannya, dan penanganannya. Semuanya sama-sama memahami bahwa penerapan prokes adalah kunci. Disiplin adalah ruhnya. Karena itu semua pihak harus disiplin menerapkan protokol kesehatan.

 

PPKM diklaim efektif turunkan Kasus

Pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selama empat pekan di Pulau Jawa dan Bali diklaim efektif menurunkan laju penambahan kasus Covid-19. PPKM jilid 1 telah diterapkan pada 11-25 Januari dan dilanjutkan PPKM tahap 2 pada 26-8 Februari 2021. 

Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, PPKM memang bertujuan untuk mengerem kasus aktif di Tanah Air. "Dalam empat pekan terakhir ketika PPKM diterapkan berturut-turut tahap 1 dan 2, bisa dilihat kasus aktif cenderung menurun," kata Dewi dalam konferensi virtual BNPB terkait evaluasi perkembangan kasus tahap II, Rabu (10/2).

Dewi membandingkan kasus aktif Covid-19 per Rabu (10/1) atau sebelum diberlakukannya PPKM. Saat itu, ada sekitar 122 ribu kasus aktif. Ketika PPKM tahap 1 diterapkan, jumlah kasus aktif naik menjadi 161 ribu. Terjadi penambahan sekira 38 ribu kasus dalam waktu dua pekan. 

Ketika masuk PPKM tahap dua, kenaikan kasus aktif melambat menjadi 171 ribu. Artinya, penambahan kasus aktif selama PPKM tahap dua hanya sekira 9.000 kasus. 

Tren penambahan kasus harian juga secara konsisten menunjukkan perbaikan hingga Rabu (10/2). Jumlah kasus baru muncul di angka 8.000-an dalam tiga hari berurutan. Satgas Penanganan Covid-19 merilis penambahan 8.776 kasus positif dalam 24 jam terakhir. Padahal, dalam satu bulan terakhir, rata-rata kasus dilaporkan di atas 10 ribu orang per hari.

Tak hanya itu, tingkat positif atau positivity rate Covid-19 harian juga terus menurun. Dengan jumlah orang yang diperiksa mencapai 41.053 orang, positivity rate Covid-19 dalam satu hari terakhir sebesar 21,3 persen. Tingkat positivity rate terandah yang pernah tercatat adalah 20,8 persen pada Kamis (7/1). 

Meski kasus aktif menurun, Dewi meminta komitmen bersama harus tetap dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk tetap melakukan upaya testing, tracing, dan treatment (3T). Masyarakat juga diminta tetap patuh pada protokol kesehatan. "Itu harus terus berjalan seiring dengan diterapkannya PPKM mikro yang berlaku pada (Selasa) 9 Februari 2021," katanya. 

Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, PPKM di Pulau Jawa dan Bali juga memberikan dampak positif pada penanganan Covid-19. Hal itu terlihat dari penurunan persentase kasus aktif yang sejalan dengan laju keterisian tempat tidur di ruang isolasi dan ICU.

Menurut Wiku, sejak awal pelaksanaan PPKM, angka keterisian tempat tidur di ruang isolasi dan ICU turun hingga 10 persen jika dibandingkan dengan awal 2021. “Perkembangan positif ini perlu kita pertahankan dan tentu saja tidak boleh kita berpuas diri terhadap pencapaian ini,” ujarnya.

 
 
 
Lihat postingan ini di Instagram
 
 
 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Puskesmas Pemurus Dalam (pkmpemurusdalam)

Mikro

Wiku berharap kebijakan perpanjangan PPKM dengan berbasis mikro hingga tingkat RT dan RW akan semakin memberikan dampak positif. PPKM mikro dimulai 9 sampai 22 Februari 2021 di tujuh provinsi, terutama yang sebelumnya menerapkan PPKM. Dalam PPKM lanjutan ini, kepala desa/lurah akan memimpin satgas di tempatnya dengan tetap berkoordinasi dengan satgas tingkat kabupaten.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono, meminta lurah hingga ketua RT dan RW memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung PPKM skala mikro, di antaranya posko dan rumah isolasi. Kebutuhan mereka yang terpapar Covid-19 dan diisolasi mandiri di rumah harus dijamin. "Tolong dipastikan prosedurnya seaman mungkin bagi yang mengantar nantinya," kata Heru saat meninjau titik-titik percontohan penerapan PPKM skala mikro di Surabaya, Rabu (10/2).

Seluruh desa/kelurahan di Jatim melaksanakan PPKM mikro, kecuali yang zona hijau. Berdasarkan data kepolisian, tercatat ada 93.206 RT se-Jawa Timur. Sebanyak 81.730 RT di antaranya masuk zona hijau. Artinya, 11.476 RT akan melakukan PPKM.

Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto menyatakan siap membantu pelaksanaan PPKM mikro di Jatim. Ia mengaku telah menginstruksikan jajaran Babinsa, Babinkamtibnas, Babinpotmar, dan Babinpotdirga.

Menurut Suharyanto, terjadi penurunan kasus Covid-19 di Jatim semenjak diberlakukannya PPKM. Dari biasanya kasus harian berkisar antara 800 hingga 1.000 pasien, turun menjadi 400 hingga 500 pasien.

 
Hal ini membuktikan PPKM efektif untuk menurunkan angka terinfeksi baru ataupun yang meninggal.
Mayjen TNI Suharyanto, Pangdam V Brawijaya
 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat