NEW YORK-- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengkhawatirkan kudeta militer Myanmar akan memperburuk nasib masyarakat minoritas Muslim Rohingya di Myanmar. Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan, Dewan Keamanan PBB berencana menggelar rapat mengenai perkembangan terbaru kudeta tersebut.

"Masih sekitar 600 ribu orang Rohingya yang tinggal di Negara Bagian Rakhine, termasuk 120 ribu orang yang kini terkurung di tenda pengungsian. Mereka tidak bisa bergerak dengan bebas,” kata Stephane Dujarric, Selasa (2/2/2021). "Akses mereka ke layanan kesehatan dan pendidikan sangat dibatasi sehingga kami khawatir peristiwa ini mungkin memperburuk situasi mereka."

Tindakan brutal militer Myanmar alias Tatmadaw pada 2017 di Negara Bagian Rakhine memaksa lebih dari 700 ribu Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Saat itu, operasi militer diluncurkan atas perintah Panglima Militer Jenderal Senior Min Aung Hlaing yang kini menguasai Myanmar setelah kudeta pada Senin (1/2) dini hari.

Dewan HAM PBB berdasarkan laporan tim pencari fakta independen di Rakhine menyimpulkan pada 2018 bahwa terjadi pembersihan etnis dan kejahatan perang dalam operasi militer itu. Min Aung Hlaing bersama enam petinggi militer lainnya dinilai bertanggung jawab secara langsung.

Min Aung Hlaing bersama enam petinggi Tatmadaw sejauh ini juga diblokir oleh berbagai platform media sosial karena kerap mengunggah ujaran kebencian. "Jadi, ketakutan kami bahwa peristiwa tersebut (kudeta—Red) dapat memperburuk situasi bagi etnis Rohingya,” kata Dujarric.

Militer Myanmar menangkap Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint pada Senin dini hari. Selain Suu Kyi dan Win Myint, anggota Komite Eksekutif Pusat Partai NLD dan kabinet regional juga ditahan. Militer juga mencopot 24 menteri dan deputi. Selain itu, militer Myanmar mengumumkan keadaan darurat akan berlangsung setidaknya hingga setahun mendatang.

Penangkapan dipicu oleh keberhasilan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi memenangkan 396 dari 476 kursi parlemen melalui pemilu November 2020 lalu. Perolehan itu bakal memangkas kekuasaan militer di parlemen yang telah berkuasa sejak 1962.

Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) dr Sarbini Abdul Murad mengatakan, kudeta terhadap pemerintahan sipil Myanmar yang terpilih melalui pemilu demokratis merupakan keputusan ilegal. Kejadian itu bakal memengaruhi upaya-upaya kemanusiaan Indonesia di Myanmar.

Sarbini mengatakan, MER-C sebagai organisasi kemanusiaan bersama Palang Merah Indonesia (PMI) dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) belakangan tengah berupaya mendekatkan umat Buddha dan Muslim di Rakhine.

"Keputusan membangun Rumah Sakit Indonesia tepatnya di Rakhine adalah wujud kepedulian kami dalam merekatkan persaudaraan antarumat beragama di Myanmar," kata Sarbini melalui pesan tertulis kepada Republika, Selasa (2/2). Ia mengatakan, langkah kudeta oleh militer membuat kelangsungan proyek rumah sakit itu tak menentu.

Terkait perkembangan terkini, MER-C meminta ASEAN untuk memastikan agar militer Myanmar tidak melakukan langkah berlebihan terhadap etnis Rohingnya dan warga negara lainnya. "Selanjutnya kami minta agar bantuan Indonesia seperti sekolah dan rumah sakit agar tetap sebagaimana mestinya," ujarnya.

Biksu Buddha mengumpulkan sedekah di Yangon, Myanmar, Selasa (2/2). Ratusan anggota parlemen Myanmar masih terkurung dalam kompleks rumah dinas mereka menyusul kudeta militer pada Senin (1/2/2021). (AP Photo/Thein Zaw) - (AP)

SHARE    

Sedangkan, Pemerintah Bangladesh berharap Myanmar tetap berkomitmen memajukan proses repatriasi atau pemulangan pengungsi Rohingya. "Kami berharap proses demokrasi dan pengaturan konstitusional akan ditegakkan di Myanmar,” tulis Kementerian Luar Negeri Bangladesh.

Sejumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh juga mengkhawatirkan aksi kudeta Myanmar. “Dia (Suu Kyi—Red) tidak baik untuk kami, tapi masih ada harapan bahwa melalui proses demokrasi kami bisa mendapatkan hak kami. Sekarang tampaknya Myanmar tidak memiliki masa depan demokrasi dalam waktu dekat," kata seorang pengungsi Rohingya berusia 31 tahun saat diwawancara Reuters.

Pengungsi juga mencemaskan kelangsungan hidup warga Rohingya di Negara Bagian Rakhine. "Sekarang yang berkuasa adalah orang-orang yang menganggap kami tak berharga," ujar Shofiq Ullah, seorang pengungsi di Bangladesh, dikutip media Australia SBS News .

Sementara itu, 15 anggota Dewan Keamanan PBB berencana menggelar rapat untuk membahas Myanmar dalam pertemuan tertutup. "Kami ingin membahas ancaman jangka panjang pada perdamaian dan keamanan, tentu dengan bekerja sama dengan tetangga-tetangga Myanmar di ASEAN dan Asia," ujar Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward. Inggris merupakan kepala DK PBB untuk Februari ini.

Meski begitu, kata sepakat dari DK PBB agaknya sukar dicapai. Cina yang didukung Rusia sempat melindungi Myanmar dari sanksi Dewan Keamanan yang merespons operasi militer tahun 2017 lalu. Beijing dan Moskow memiliki hak veto seperti Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat.

"Kami berharap setiap langkah Dewan Keamanan akan kondusif bagi stabilitas di Myanmar dan tak memperumit situasinya," kata juru bicara Misi Cina untuk PBB.

Sanksi AS

Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengancam akan memberikan sanksi terbaru terhadap Myanmar usai kudeta militer pada Senin (1/2). Menurut Biden, apa yang dilakukan oleh militer Myanmar adalah serangan langsung terhadap upaya negara itu menuju demokrasi dan supremasi hukum.

“AS mencabut sanksi terhadap Myanmar selama dekade terakhir karena kemajuan menuju demokrasi di sana. Pembalikan kemajuan ini akan memerlukan tinjauan segera atas hukum dan otoritas sanksi kami, diikuti dengan tindakan yang tepat,” ujar Biden dalam pernyataan, kemarin.

Dalam foto yang dilansir Humas Militer Myanmar ini, tampak Presiden Myanmar Myint Swe (tengah) dan penguasa defakto Myanmar Jenderal Senior (kiri) menghadiri pertemuan di Istana Presiden, Senin (1/2/2021). - (AP/The Military True News Informati)

SHARE    

Myanmar menjadi salah satu negara yang merupakan bagian proyek demokrasi Barat selama beberapa dekade dan telah menjadi simbol keberhasilan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ada kekhawatiran tentang kemunduran negara yang juga dikenal dengan sebutan Burma ini menjadi otoritarianisme. 

Kekecewaan internasional terhadap Suu Kyi yang pernah mendapatkan Nobel Perdamaian sebagai sosok pelopor demokrasi Myanmar terjadi dengan sikapnya dalam konflik yang melibatkan etnis minoritas Rohingya. Selama berada di pemerintahan sejak 2015, ia menolak untuk membela dan mencegah penindasan lebih lanjut terhadap warga Rohingya. 

Pemerintah Cina menyampaikan, telah mengetahui kudeta militer yang terjadi di Myanmar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Wang Wenbin mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan informasi mengenai perkembangan yang terjadi di Myanmar.

“Kami telah mencatat apa yang terjadi di Myanmar, dan sedang dalam proses untuk memahami lebih lanjut situasinya,” kata Wenbin dalam jumpa pers harian di Beijing, seperti dilansir Reuters, Senin (1/2).

Warga Myanmar di Jepang melakukan unjuk rasa mendukung pimpinan sipil Myanmar yang ditangkap, Aung San Suu Kyi di depan Universitas PBB di Tokyo, Senin (1/2/2021). (Chika Oshima/Kyodo News via AP) - (Kyodo News)

SHARE    

Dia berharap agar semua pihak dapat mengelola perbedaan yang ada dengan baik di bawah konstitusi dan menegakkan stabilitas. “Cina adalah tetangga Myanmar yang baik. Kami berharap, semua pihak di Myanmar dapat menangani perbedaan mereka dengan tepat di bawah konstitusi dan kerangka hukum serta menjaga stabilitas politik dan sosial,” katanya.

Pada Desember 2020 lalu, diplomat tinggi Pemerintah Cina, Wang Yi, bertemu dengan Panglima Militer Min Aung Hlaing selama kunjungan ke Myanmar. Wenbin enggan menjawab saat ditanya awak media apakah Min Aung telah mengisyaratkan kemungkinan terjadinya kudeta dalam pertemuan itu.

Cina telah lama memiliki peran penting di Myanmar. Di antaranya, berdiri di samping negara itu di masa lalu sebagai kediktatoran militer, tapi juga bekerja sama dengan Aung San Suu Kyi saat menjadi pemimpin di Myanmar. Cina juga memiliki kepentingan ekonomi strategis di Myanmar. Salah satunya adalah jaringan pipa minyak dan gas utama yang mengalir melalui negara tersebut. 

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, juga mendesak militer Myanmar membebaskan para pemimpin sipil yang telah mereka tangkap. "Penangkapan ini bersama dengan pengalihan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif kepada tentara, tidak dapat diterima karena merusak proses demokrasi yang dimulai sekitar satu dekade lalu," kata Le Drian, Senin (1/2/2021), dikutip laman Anadolu Agency.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat