JAKARTA -- Angka kasus terkonfirmasi positif Covid-19 resmi diumumkan melampaui angka sejuta pada Selasa (26/1). Evaluasi kebijakan pencegahan dan penanganan pandemi diserukan menengok penambahan kasus yang terus melonjak itu.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan penambahan kasus harian kemarin mencapai 13.094 kasus. Dengan begitu, total kasus kumulasi pun tercatat sebanyak 1.012.350.

Sebanyak 336 orang dilaporkan meninggal dunia akibat Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Total kumulatif kasus meninggal pun telah mencapai 28.468 orang. Jumlah penularan itu menempatkan Indonesia di posisi terbanyak ke-19 dunia.

Satgas mencatat, Jawa Barat menjadi penyumbang terbesar penambahan jumlah kasus harian. Jawa Barat melaporkan penambahan kasus positif sebanyak 3.924 dengan 13 kasus meninggal, kemudian diikuti DKI Jakarta yang melaporkan 2.314 kasus positif dan 46 kasus meninggal. Hanya dua provinsi tercatat melaporkan penambahan kasus baru di bawah 10 orang, yakni Aceh dan Gorontalo. 

Terkait penambahan kasus belakangan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mengevaluasi program pengendalian penyebaran Covid-19. "Kalau kita melihat terjadi angka kenaikan, buat tim untuk mengetahui terjadinya peningkatan itu karena apa, karena daerah itu tidak sama," ujar Tito dalam keterangan persnya, Senin (25/1).

Ia mengatakan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diinstruksikan pemerintah pusat harus dijalankan secara serempak di daerah. Namun, kontributor peningkatan angka kasus belum tentu sama di tiap daerah.

Menurut dia, tim yang dibentuk nanti akan bekerja mendalami dan mengevaluasi kontributor utama dari kenaikan kasus Covid-19 di masing-masing daerah. Pemerintah daerah juga diminta lebih tegas menegakkan protokol serta mengampanyekan perlunya mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak alias 3M.

Di samping evaluasi program pengendalian kasus penularan Covid-19, Tito meminta daerah meningkatkan upaya 3T, yakni melakukan tes Covid-19 (testing), penelusuran kontak erat (tracing), dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien Covid-19 (treatment). Daerah yang tidak mampu secara fiskal dalam menyediakan fasilitas kesehatan dapat meminta ke pemerintah pusat agar tingkat kematian bisa menurun.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono meminta PPKM Jawa-Bali jilid II diperketat untuk menekan penularan. "Sama seperti Maret 2020 lalu saat awal pandemi. Saat itu warga bekerja dari rumah hingga 100 persen," ujar Pandu saat dihubungi Republika, Selasa.

Artinya, tidak ada lagi ketentuan kerja dari kantor (WFO) 25 persen seperti yang ada dalam ketentuan PPKM. "Tetapi itu kan tidak mungkin terjadi karena perspektif pemerintah adalah ekonomi. Padahal kalau mau menekan pandemi, itu caranya (dengan memperketat aktivitas)," katanya.

Ia menambahkan, jika upaya menurunkan kasus Covid-19 masih setengah-setengah seperti saat ini, penurunan tingkat penularan bakal memakan waktu lama.

Sejak awal pandemi, pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan pencegahan. Pada April 2020, diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah-wilayah yang mengusulkan. Saat itu kegiatan perkantoran, sekolah, bahkan peribadatan disyaratkan dari rumah saja. Kegiatan perekonomian juga sangat terbatas.

Secara perlahan sejak Juni 2020, kebijakan pelonggaran seperti adaptasi kebiasaan baru, PSBB transisi, dan PSBB proporsional, dijalankan. Saat kasus kian melonjak, pemerintah menerapkan PPKM sejak 11-25 Januari 2021 di Jawa-Bali. PPKM kemudian diperpanjang hingga 8 Februari nanti dengan perpanjangan jam buka pusat perbelanjaan dan retail.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjanjikan, pemerintah akan bekerja ekstra keras untuk menekan laju penularan virus Covid-19 di masyarakat. “Sehingga pengorbanan yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan kita terutama tenaga  kesehatan itu tidak sia-sia,” ujar Budi dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Selasa (26/1).

Untuk menekan laju penularan virus, Menkes meminta seluruh lapisan masyarakat agar terus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Ia berjanji pemerintah akan terus bekerja keras melakukan testing (pemeriksaan), tracing (pelacakan), dan juga perawatan terhadap pasien yang terpapar selama masa isolasi.

“Ini tanggung jawabnya ada di Kemenkes untuk memastikan bahwa program testing dari rakyat yang diduga terkena agar kita bisa mengidentifikasi dan mengurangi laju penularan,” jelas Budi.

Abaikan ahli

Pakar kesehatan Zaenal Abidin menyayangkan pemerintah yang gagal menangani pandemi Covid-19 hingga menembus satu juta kasus pada Selasa (26/1). Zaenal menyindir kondisi ini terjadi karena pemerintah tak mendengar masukan para ahli kesehatan.

Zaenal menilai ahli kesehatan dan pemerintah selalu bertentangan sikap dan gagasan. Sebab pemerintah dianggap lebih mengutamakan investasi selama ini ketimbang serius menekan laju pandemi.

"Sejak awal antara pakar kesehatan dan pemerintah yang lebih utamakan investasi tidak pernah satu jalan pikiran. Karena pemerintah punya kekuasaan maka selalu jalan pikir pemerintah yang dijalankan. Ahli kesehatan harus menyesuaikan," kata Zaenal pada Republika, Selasa (26/1).

 

Kalau memang salah silahkan perbaiki. Kewenangan memperbaiki ada di tangan pemerintah. Siapkan datanya dan kumpulkan para ahli bicarakan apa yang terbaik bagi kesehatan rakyat

 

 

SHARE    

Zaenal mengungkapkan kebijakan lockdown atau penguncian wilayah sudah disarankan pakar kesehatan. Namun saran itu masuk kuping kanan keluar kuping kiri.

"Sejak awal ahli epidemiologi dan kesehatan masyarakat minta dikunci, tapi para ahli ini tidak punya kuasa. Mereka hanya posisi menyarankan," ujar mantan ketua umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) periode 2012-2015 tersebut.

Zaenal mengimbau pemerintah dan pihak ahli kesehatan duduk bersama dengan pikiran jernih demi kesehatan seluruh rakyat. Pada momen ini, semua pihak perlu meredam ego masing-masing demi kepentingan rakyat. "Setelah itu ambil jalan terbaik untuk kesehatan rakyat. Uang bisa dicari, tapi nyawa holang karena Covid tak bisa dibeli kembali," tegas Zaenal.

Sejumlah petugas mengenakan alat pelindung diri (APD) menggotong peti berisi jenazah dengan protokol Covid-19 saat akan dimakamkan di TPU Cikadut, Jalan Cikadut, Mandalajati, Kota Bandung, Selasa (26/1). - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

SHARE    

Di sisi lain, Zaenal mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki data agar penanganan Covid-19 lebih optimal. Ia menyayangkan jika data Kemenkes, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berbeda-beda.

"Kalau memang salah silahkan perbaiki. Kewenangan memperbaiki ada di tangan pemerintah. Siapkan datanya dan kumpulkan para ahli bicarakan apa yang terbaik bagi kesehatan rakyat," tutur Zaenal.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat