JAKARTA -- Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan, berdasarkan informasi sementara yang diperoleh Kementerian Agama (Kemenag), sampai saat ini belum ada kepastian mengenai penyelenggaraan haji 2021. Hal ini disampaikannya saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR bersama Menag di Jakarta, Senin (18/1).

"Kepastian tentang ada dan tidaknya penyelenggaraan haji tahun 2021 sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Arab Saudi,’’ ujar Menag.

Dalam upaya mendapat kepastian tentang ada atau tidaknya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021, menurut dia, Kemenag telah melakukan berbagai upaya.

Berbagai upaya tersebut, di antaranya, Menag bertemu dengan Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi pada Senin pekan lalu. Kemenag juga telah mengirimkan surat kepada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk mendapatkan informasi tentang kepastian penyelenggaraan haji 2021.

Selain itu, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag telah bertemu serta berkoordinasi dengan otoritas terkait di Arab Saudi pada Desember 2020.

"Dari koordinasi tersebut diperoleh informasi sementara bahwa sampai saat ini kepastian tentang ada dan tidaknya penyelenggaraan haji tahun 2021 itu belum diperoleh," katanya.

Menag juga menyampaikan, ia berencana berkomunikasi langsung secara virtual dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi pada Senin (18/1) sore dalam upaya memperoleh kepastian mengenai penyelenggaraan haji 2021.

Saat ini, menurut Menag, Pemerintah Arab Saudi masih fokus pada penanganan Covid-19. Pada saat yang sama, Arab Saudi juga memantau penanganan Covid-19 di negara-negara pengirim jamaah haji. Meski demikian, Kemenag akan terus berikhtiar dan melakukan usaha terbaik terkait pelaksanaan ibadah haji ini.

Kemenag, dia menambahkan, juga telah menyusun proyeksi penyelenggaraan haji dan umrah tahun 2021. Jeda waktu selama masa pandemi Covid-19 telah dimanfaatkan untuk melakukan proses evaluasi dan penyiapan skenario mitigasi penyelenggaraan haji dan umrah pada masa pandemi Covid-19.

Terkait hal itu, Kemenag memiliki tiga opsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Pertama, yaitu kuota haji penuh, kedua yakni kuota terbatas, dan opsi ketiga seperti tahun lalu, yakni tidak memberangkatkan jamaah haji.

‘’Pemerintah saat ini masih bekerja untuk menyiapkan opsi pertama, yaitu kuota penuh, meskipun sangat tergantung dari Pemerintah Arab Saudi," kata Menag menjelaskan.

Menag berharap agar wabah Covid-19 ini segera berakhir sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 dapat berjalan normal seperti penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun sebelumnya.

Sebelumnya, yakni pada Senin (11/1), Menag juga membahas penyelenggaraan haji 2021 dalam pertemuan dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Esam Abid Althagafi, di Kantor Kemenag, Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Dubes Althagafi meminta Pemerintah Indonesia bersabar menunggu pengumuman resmi dari Pemerintah Arab Saudi. Ia pun berjanji akan segera menyampaikan kepastian tentang jumlah kuota jamaah haji Indonesia.

“Setelah pertemuan ini, kami akan segera berkomunikasi dengan Menteri Haji agar kami dapat segera memberikan informasi kepada Indonesia berapa kepastian jumlah jamaah yang bisa diberangkatkan,” ujar Dubes Althagafi melalui keterangan tertulis.

Saat itu, Menag menyampaikan harapannya agar pihak Arab Saudi dapat segera mengumumkan jumlah kuota jamaah haji. Dengan adanya informasi kuota, Kemenag bisa segera melakukan berbagai persiapan.

"Kami akan menaati berbagai ketentuan Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji agar semua berlangsung dengan aman,’’ kata Menag.

Anggota Komisi VIII Fraksi Partai NasDem Lisda Hendrajoni berharap agar Kemenag bisa terus melobi pemerintah Arab Saudi agar jemaah asal Indonesia bisa diberangkatkan pada ibadah haji 2021 mendatang.

"Pertama saya mengucapkan terima kasih atas segala perjuangan untuk pemberangkatan haji kedepannya dengan seluruh masyarakat Indonesia, tentu kita berharap bahwa kita terus dapat melobi pemerintahan Arab Saudi sehingga kita dapat ikut di dalam pemberangkatan haji di tahun ini," ujarnya. 

Sementara itu Anggota Komisi VIII Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Diah Pitaloka mengaku kerap mendapati kabar banyak calon jemaah yang stress akibat batal berangkat ke tanah suci. Ia meminta agar pemerintah memberikan perhatian kepada mereka.

"Ini di Jawa barat banyak sekali kita mendengarkan banyak yang stress karena nunggunya kan lebih dari 10 tahun, begitu mau berangkat gagal. Mereka bisa nerima alasan tapi secara psikologis ini untuk mereka tetap berat. Mohon diperhatikan juga," ungkapnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat