JAKARTA -- Masifnya dampak bencana tak hanya diakibatkan seberapa parah bencana itu terjadi. Menurunnya daya dukung lingkungan menjadi salah satu faktor pemicu besarnya dampak dari sebuah bencana. Dalam beberapa hari terakhir, bencana melanda sejumlah daerah di Tanah Air.

Selain musibah gempa di Sulawesi Barat, bencana banjir terjadi di beberapa daerah. Salah satunya melanda Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Ahad (17/1) melaporkan, berdasarkan data per Sabtu (16/1) pukul 10.00 WIB, ada tujuh kabupaten/kota di Kalsel yang terdampak banjir.

Sebanyak 27.111 rumah terendam banjir dan 112.709 warga mengungsi akibat hujan dengan intensitas sedang yang menyebabkan banjir pada Selasa (12/1). Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalsel, banjir bahkan merenggut lima korban jiwa.   

Musibah banjir di Kalsel mendapat sorotan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Menurut Walhi, banjir terjadi akibat ekosistem yang sudah kehilangan daya dukungnya. 

Warga melintasi wilayah yang terendam banjir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ahad (17/1).  - (AP Photo/Iman Satria)

SHARE    

Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati mengatakan, pembukaan lahan di Kalsel makin masif beberapa waktu terakhir. "Hal ini menyebabkan berkurangnya efektivitas daerah aliran sungai (DAS) yang memperparah terjadinya banjir," kata Nur kepada Republika, Ahad (17/1). 

Berdasarkan pengamatan Walhi, kata dia, sebanyak 50 persen dari total wilayah seluas 3,7 juta hektare di Kalsel sudah dibebani izin tambang dan perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut diperparah dengan kurang baiknya tata kelola sumber daya alam (SDA). 

"Catatan Walhi Kalimantan Selatan terdapat 814 lubang milik 157 perusahaan tambang batu bara. Sebagian lubang tersebut masih berstatus aktif, sebagian lagi ditinggalkan tanpa reklamasi," kata Nur, kemarin. 

Menurut Nur, semua hal itu menyebabkan rusaknya ekosistem di Kalsel dan menjadi salah satu penyebab banjir besar pada awal 2021. "Banjir ini diduga kuat akibat ekosistem yang sudah kehilangan daya dukungnya. Sehingga ketika ada cuaca ekstrem, daya dukungnya kolaps dan mengakibatkan bencana," ujar Nur.

Karena itu, Walhi mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan tanggap bencana, baik sebelum, saat, dan pasca bencana. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan evaluasi perizinan dan menegakkan hukum terhadap perusak lingkungan. 

Pengendara sepeda motor melintas di Jembatan Sungai Salim yang opritnya terputus di Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (15/1). Ruas jalan nasional di Provinsi Kalimantan Selatan menghubungkan antar Kabupaten dan Kota bahkan Provinsi Kalimantan Timur putus akibat banjir yang merusak oprit jembatan Sungai Salim sejak Kamis (14/1/2021) pagi. - (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

SHARE    

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, penyebab banjir di Kalsel masih harus dikaji secara komprehensif. BNPB perlu mengkaji penyebab banjir ini dengan melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup maupun Kementerian Pekerjaan Umum.

Menurut Kepala Pusat Data dan Komunikasi BNPB Raditya Jati, selain soal lingkungan hidup, pengelolaan wilayah sungai dan penataan ruang juga menjadi komponen yang perlu dikaji. Dia menyebut, perlu dikaji juga sejauh mana potensi risiko banjir dapat terjadi di wilayah Kalimantan ketika ada curah hujan yang cukup tinggi.

"Untuk banjir tentunya masih perlu ada kajian lebih lanjut. Yang jelas bahwa pengelolaan daerah aliran sungai kita harus bicara dari hulu ke hilir," kata Raditya.

Terkait penanganan banjir di Kalsel, BNPB menyatakan telah mengerahkan personel Tim Reaksi Cepat (TRC) BNPB. TRC BNPB tiba di Kota Banjarmasin pada Sabtu (16/1) pukul 14.20 WITA dan melanjutkan perjalanan ke lokasi terdampak bersama BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. 

Petugas tanggap bencana mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Banjar, Kalimantan Selatan, Sabtu (16/1). - (AP Photo/Putra)

SHARE    

Tim telah mengunjungi posko penanganan darurat bencana banjir di kantor BPBD Provinsi Kalimantan Selatan serta berkoordinasi dengan gubernur Kalimantan Selatan, pelaksana tugas kepala pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, dan SKPD terkait.

Menurut Pelaksana Tugas Direktorat Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB Budi Erwanto, tim akan dibagi untuk melakukan kaji cepat di kabupaten/Kkota yang terdampak berdasarkan hasil koordinasi dengan posko informasi dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. 

Tim bakal mengkaji langsung lima wilayah yang terdampak banjir paling besar, antara lain, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kota Tanah Laut, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Balangan. BNPB turut mendistribusikan bantuan logistik, antara lain, makanan siap saji sebanyak 1.002 paket, makanan tambahan gizi 1.002 paket, lauk-pauk 1.002 paket, selimut 1.000 lembar, masker kain 1.000 lembar, hingga tenda pengungsi.

Berdasarkan catatan Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, banjir di Kabupaten Tapin menyebabkan sebanyak 112 rumah dengan 1.777 jiwa terdampak dan mengungsi, Kabupaten Banjar 14.791 rumah dengan 51.362 jiwa terdampak dan mengungsi, Kota Banjar Baru 296 rumah dengan 622 jiwa terdampak dan mengungsi, serta Kota Tanah Laut 8.249 rumah dengan 27.024 jiwa terdampak dan mengungsi. 

Selanjutnya, Kabupaten Balangan sebanyak 3.571 rumah dengan 11.816 jiwa terdampak dan mengungsi, Kabupaten Tabalong 92 rumah dengan 180 jiwa terdampak dan mengungsi, serta Kabupaten Hulu Sungai Tengah 11.200 jiwa mengungsi dan 64.400 jiwa terdampak. Selain itu, terdapat korban meninggal dunia sebanyak lima orang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir hingga 14 Januari 2021. Sampai saat ini BPBD juga melakukan pendataan titik pengungsian bagi masyarakat terdampak.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat