Kabareskrim Polri Inspektur Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersiap menandatangani dokumen saat serah terima jabatan Kabareskrim di Mabes Polri Jakarta, Senin (16/12/2019). | NOVA WAHYUDI/ANTARA FOTO

Kabar Utama

Eks Ajudan Jokowi Calon Tunggal Kapolri

Proses terkait penunjukan calon kapolri di DPR akan memakan waktu sekitar 20 hari.

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menunjuk Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal kapolri untuk menggantikan Jenderal Idham Azis yang segera pensiun. Penunjukan Listyo tertuang dalam surat presiden (surpres) yang diserahkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada DPR pada Rabu (13/1) siang.

"Presiden menyampaikan usulan pejabat Polri ke depan dengan nama tunggal, yaitu Bapak Drs Listyo Sigit Prabowo," kata Ketua DPR Puan Maharani di gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/1).

Puan berharap Listyo dapat meningkatkan profesionalitas dan pelayanan publik Polri yang makin baik jika disetujui menjadi kapolri. Hal yang tak kalah penting, kata dia, adalah memberi rasa aman kepada masyarakat. "Setiap momentum pergantian Kapolri akan selalu disertai dengan harapan rakyat agar Polri dapat mewujudkan dirinya sebagai lembaga yang memiliki integritas dalam mengayomi rakyat," ujar Puan.

Puan mengatakan, proses terkait penunjukan calon kapolri di DPR akan memakan waktu sekitar 20 hari. Jika seluruh proses tersebut dilewati Listyo dengan baik, ia dapat mulai menjabat sebagai kapolri mulai 1 Februari 2021.

photo
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono (kiri) bersama Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo (kanan) memberikan keterangan saat konferensi pers penetapan tersangka Habib Rizieq Shihab di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (10/12) - (Republika/Putra M. Akbar)

Listyo merupakan sosok yang memiliki kedekatan dengan Jokowi sejak menjabat sebagai kapolresta Surakarta pada 2011. Saat itu, Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Solo. Dari situlah kedekatan Listyo dan Jokowi terbangun.

Pada September 2011, terjadi aksi bom bunuh diri di halaman Gereja Bethel Injil Sepenuh, Kepunton, Solo. Saat itu, Solo tengah bersiap menjadi tuan rumah Asian Parliamentary Assembly atau Majelis Parlemen Asia. 

Pada masa yang sama, Jokowi juga tengah gencar-gencarnya mempromosikan Solo sebagai destinasi wisata. Listyo yang merupakan perwira jebolan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 meyakinkan bahwa Solo aman untuk menggelar acara internasional, begitu juga untuk wisatawan. 

Satu tahun kemudian, pria kelahiran Ambon, Maluku, 5 Mei 1969 itu dipromosikan menjabat kasubdit II Dittipidum Bareskrim Polri. Pada Mei 2013, Listyo bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara. Pada 2014, saat Jokowi menjabat sebagai Presiden, kedekatan keduanya semakin kuat. Ketika itu, Sigit ditunjuk sebagai ajudan Jokowi hingga 2016. 

Kemudian, dia dipromosikan untuk menduduki jabatan kapolda Banten meski sempat mendapat sejumlah penolakan dari masyarakat Banten. Selanjutnya, pada Desember 2019, Sigit dilantik menjadi kepala Bareskrim Polri menggantikan Idham Azis.

photo
Kepala Bareskrim Polri (tengah) Komjen Listyo Sigit Prabowo menunjukkan buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra (kedua kiri) yang ditangkap di Malaysia setibanya di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis (30/7). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww. - (NOVA WAHYUDI/undefined)

Komisi III DPR akan menggelar uji kelaikan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Listyo pada Selasa (19/1). Jadwal uji kelaikan dan kepatutan diputuskan dalam rapat internal pimpinan dan ketua kelompok fraksi (kapoksi) Komisi III hari ini.

"Kami harapkan di hari Selasa itu, sore harinya sudah bisa Komisi III rapat untuk membuat keputusan menolak atau menerima calon yang diajukan oleh Presiden," kata Ketua Komisi III Herman Hery di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/1).

Sebelum itu, Komisi III akan mengundang Listyo ke DPR pada Senin (18/1). Pada hari tersebut, ia akan ditugaskan untuk membuat makalah.

Sedangkan, pada Kamis (14/1) ini, Komisi III berencana menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Tujuan RDPU untuk meminta masukan dari masyarakat," ujar Herman. 

Politikus PDIP itu menilai keputusan Jokowi memilih Listyo sebagai calon kapolri sudah tepat. Meski masih muda, Listyo dianggap memiliki kapabilitas untuk menjadi kapolri. 

"Listyo Sigit adalah figur reformatif. Kami berharap jenderal muda ini bisa membawa pembaruan di tubuh Polri. Jenderal muda ini bisa menjadi seorang pimpinan Polri yang negarawan," kata Herman. 

Selain itu, Listyo diharapkan menjadi sosok yang dapat mengakomodasi semua pihak di internal Polri. Ia melihat masih ada kelompok yang berafiliasi dengan pejabat tertentu di Polri. Ia berharap Listyo dapat menyatukan semua angkatan di Polri dengan sistem profesional, merangkul senior dan junior, serta mempersatukan dan menyolidkan institusi Polri. "Itu harapan kami," ujar Herman.

Mayoritas anggota Komisi III, kata Herman, juga sepakat dengan penunjukan Listyo sebagai calon tunggal Kapolri. Ia berharap Listyo dapat membawa perubahan yang lebih baik di Polri. "Namun, semua akan tergantung dari fit and proper test nanti," kata politikus PDIP itu.

 

Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) menilai Listyo pilihan tepat untuk menjabat sebagai kapolri. Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap mengatakan, Listyo selama ini dikenal sebagai polisi reformis dan profesional. 

Keyakinannya berdasarkan bukti kerja Listyo ketika menjabat sebagai kabareskrim. Menurut dia, Listyo sukses menangani kasus-kasus korupsi besar. "Kami berharap kerja sama kepolisian dan KPK semakin baik dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi," katanya. 

Berdasarkan penelusuran melalui laman elhkpn.kpk.go.id, Listyo memiliki harta kekayaan sebanyak Rp 8,3 miliar. Terakhir, Listyo menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 31 Desember 2019. Dari catatan LHKPN, Listyo memiliki harta tidak bergerak dan bergerak. 

Untuk harta tidak bergerak, ia tercatat memiliki tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Semarang, Kota Tangerang, dan Jakarta Timur senilai Rp 6,1 miliar. Untuk harta bergerak, Listyo hanya memiliki satu alat transportasi berupa Toyota Fortuner tahun 2018 senilai Rp 320 juta. Listyo juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 975 juta. 

Meroket

Listyo hanya butuh tiga jabatan untuk menjadi Tri Brata (TB) 1. Usai menjadi ajudan Presiden Jokowi selama dua tahun, Listyo mendapat promosi menjadi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten (2016). Otomatis ia menyandang pangkat satu bintang atau Brigjen.

Hanya menjabat dua tahun, Listyo mendapat promosi menjadi Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (2018). Bintang di pangkatnya pun bertambah satu menjadi Irjen. Hanya setahun berselang, Listyo kembali dipromosikan menduduki jabatan strategis, yaitu Kabareskrim Polri.

Tentu saja promosi kali ini juga menambah bintangnya hingga berpangkat Komjen. Pun setelah setahun sebagai Kabareskrim, Listyo meraih posisi tertinggi di Korps Bhayangkara itu dengan menjadi Kapolri ke-25.

photo
Mantan Kapolda Banten Brigjen Ahmad Dofiri (kiri) bersama penggantinya Kombes Listyo Sigit Prabowo (kanan) mengikuti upacara tradisi pisah sambut di Mapolda Banten, di Serang, Kamis (13/10/2016). ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/16 - (ANTARA FOTO)

Jika ditelusuri, Listyo Sigit meraih posisi sekarang dengan terus mendapatkan promosi vertikal. Dia hanya butuh tiga jabatan sejak lepas dari ajudan Presiden Jokowi untuk menggapai posisi Kapolri. Torehan karier Listyo Sigit jelas mengalahkan Kapolri sebelumnya yang butuh waktu lebih panjang dan harus menjalani promosi horizontal demi bisa naik bintang.

Kapolri sebelumnya dari bintang satu ke dua atau tiga harus menduduki minimal dua jabatan dan menjadi Kapolda tipe A dulu. Adapun Listyo Sigit hanya pernah menjadi Kapolda tipe B ketika masih bintang satu. Adapun saat ini Kapolda Banten sudah dinaikkan statusnya menjadi tipe A.

Jika merujuk ke Jenderal Idham Azis, butuh enam jabatan untuk menjadi Kapolri. Jenderal Tito Karnavian membutuhkan tujuh jabatan untuk bisa menjabat Kapolri. Adapun Jenderal Badrodin Haiti harus menduduki 10 jabatan hingga bisa menggapai Kapolri.

Perjalanan Karier Listyo Sigit 

- Kepala Bagian Pengendali Personel Polda Metro Jaya (2009)

- Kepala Kepolisian Resor Pati (2009)

- Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo (2010)

- Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang (2010)

- Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta (2011)

- Kasubdit II Dittipidum Bareskrim Polri (2012)

- Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara (2013)

- Ajudan Presiden RI (2014)

- Kepala Kepolisian Daerah Banten (2016)

- Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (2018)

- Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (2019)

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat