Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz berjalan untuk memberikan sambutan pada Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2020 di Jakarta, Rabu (29/1). | Republika/Prayogi

Nasional

Menerka Kapolri Pilihan Presiden

Semua jenderal bintang tiga berpeluang menjadi kepala Polri.

Oleh Teropong Republika 

OLEH RATNA PUSPITA 

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin mengakhiri 2020 dan menyambut tahun baru 2021 dengan perombakan kabinet. Ada enam menteri dan lima wakil menteri yang dilantik oleh Presiden yang menjadi wajah baru pada Kabinet Indonesia Bersatu. 

Namun, perubahan pembantu presiden belum akan berhenti. Memasuki tahun baru 2021, Presiden Jokowi harus mengajukan pengganti Kepala Polri Jenderal Idham Azis. Idham Azis akan berusia 58 tahun pada 30 Januari 2021. Usia tersebut merupakan batas usia pensiun bagi anggota Polri. 

Artinya, sebelum tanggal tersebut, Presiden Jokowi sudah harus melantik kepala Polri baru. Jika proses di DPR membutuhkan waktu maksimal selama 20 hari, usulan presiden sudah harus diterima oleh DPR setidaknya pada 10 hari pertama bulan Januari. 

Pertanyaannya kemudian, siapa yang layak menggantikan Idham Azis yang mulai menjabat sebagai kapolri pada 1 November 2019? Kalau menilik kepangkatan, semua jenderal bintang tiga berpeluang menjadi kepala Polri. 

photo
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kanan) dan Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz (kedua kanan) meninjau salah satu pusat perbelanjaan, di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (26/5) - (Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO)

Sekarang ini, ada 14 jenderal bintang tiga atau berpangkat komjen, dengan dua di antaranya sudah memasuki usia pensiun. Namun, pemilihan kepala Polri juga akan mempertimbangkan masa kariernya. Setidaknya kapolri baru memiliki lebih dari satu tahun menjelang masa pensiunnya. 

Jenderal bintang tiga rata-rata berusia 55 tahun, termasuk Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar. Keduanya dianggap sebagai nama kuat calon kepala Polri. 

Nama Boy yang pernah dikenal sebagai humas Polda Metro Jaya dan Polri belakangan mencuat sebagai calon terkuat. Seperti halnya Tito Karnavian, kapolri sebelum Idham Azis, Boy juga pernah memimpin Polda Papua dan kepala BNPT.

Dalam perkembangan terakhir, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD pada pekan lalu menyebutkan, ada lima nama calon kapolri yang disorongkan Komisi Kepolisian Nasional ke meja Presiden Jokowi. Selain dua nama tadi adalah Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Kalemdiklat Komjen Pol Arief Sulistyanto, dan Kabaharkam Komjen Pol Agus Andrianto.

Sementara itu, Mabes Polri enggan menanggapi pembahasan siapa-siapa saja penerus tongkat komando di Polri setelah masa tugas Jenderal Idham Azis sebagai kepala Polri selesai. "Mabes Polri sangat menghormati keputusan penunjukan kapolri yang merupakan hak prerogatif dari Presiden Republik Indonesia," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono pada 12 November.

photo
Komjen Boy Rafli Ahmad selepas dilantik sebagai kepala BNPT di Istana Negara beberapa waktu lalu. - (Edwin Dwi Putranto/Republika/Pool)

Harapan perubahan

Siapa pun kepala Polri baru, harapan mengubah wajah kepolisian muncul jauh sebelum ia terpilih. Pada 5 Desember 2020, Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) Aswandi Jailani berharap sosok kapolri baru lebih sensitif terhadap radikalisme, khususnya yang berada di lingkungan sekolah dan kampus.

“Radikalisme di kalangan pelajar, menurut penelitian, sudah mencapai lebih dari 20 persen. Ini perlu tindakan serius dari Polri,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.

Persoalan radikalisme dan terorisme ini juga sesuai yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi menyusul peristiwa di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kala itu, Jokowi mengatakan tidak ada tempat bagi terorisme di Indonesia dan meminta jaringan terorisme diusut tuntas hingga akarnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP, I Wayan Sudirta, meminta kapolri harus jujur seperti sosok Hoegeng Imam Santoso. Hal itu agar masyarakat percaya serta bersimpati dan pada akhirnya mendukung kebijakan kapolri.

 
Kapolri harus mampu memosisikan polisi sebagai pihak yang netral dalam kompetisi politik.
Anggota Komisi III DPR, Didik Mukrianto
 

Kedua, kapolri harus pintar. Sebab, kepala Polri akan mengurus Indonesia yang sangat luas dengan problem yang kompleks dan berjumlah anggota yang banyak. Ketiga, kapolri harus berani bersikap tegas menegakkan hukum di tengah hiruk pikuk demokrasi pada saat ini. Kemudian, kapolri harus memiliki loyalitas yang tinggi kepada masyarakat dan pemerintah, yang bermuara pada terjaganya keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. 

"Keenam, harus mampu mengorganisasi jajaran di bawahnya dengan baik, terutama kapolda dan kapolres agar dapat mendengar aspirasi masyarakat dan tokoh masyarakat yang menuntut keadilan secara sungguh-sungguh," kata dia, beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi III DPR, Didik Mukrianto, punya harapan, yakni kapolri tidak hanya harus memahami tugas dan tanggung jawab kepolisian memelihara keamanan, ketertiban, mengayomi, dan melayani masyarakat. Ia mengatakan, kapolri harus mampu memosisikan polisi sebagai pihak yang netral dalam kompetisi politik. Untuk itu, ia menyebutkan sejumlah kriteria kapolri yang baru, yakni memiliki integritas dan rekam jejak yang baik, termasuk kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi yang baik.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat