Bupati Cirebon Imron Rosyadi (dua kiri) melihat proses simulasi uji coba vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu (6/1). | Dedhez Anggara/ANTARA FOTO

Nasional

Vaksinasi Ditargetkan Pekan Depan

Vaksin Sinovac belum didistribusikan ke kabupaten dan kota.

JAKARTA -- Vaksinasi Covid-19 tahap I ditargetkan mulai pekan depan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah telah mendistribusikan 1,2 juta dosis vaksin Sinovac ke seluruh daerah di Indonesia sejak tanggal 3 hingga 5 Januari, dengan estimasi keterlambatan hingga 7 Januari 2021. 

Meskipun vaksin Sinovac sudah didistribusikan, tapi penggunaannya masih menunggu izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Presiden Joko Widodo menargetkan izin edar tersebut akan keluar pada pekan ini.

“Kami akan tunggu persetujuan BPOM sebelum dimulai suntik di pekan ke-2 Januari 2021,” kata Budi Gunadi saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/1).

Pemerintah menargetkan program vaksinasi dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan kepada 181 juta rakyat Indonesia. Vaksinasi dilakukan dalam dua tahap. Pertama, pada Januari hingga April 2021 kepada 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas publik. Tahap kedua digelar April 2021 hingga Maret 2022 kepada masyarakat lainnya.

Budi meminta puskesmas dan fasilitas kesehatan yang kekurangan lemari pendingin untuk menyimpan vaksin agar segera melapor ke Dinas Kesehatan setempat. Budi menambahkan, ketersediaan fasilitas pendingin vaksin di daerah menjadi sangat krusial. "Kalau perlu juga bisa dikirimkan ke Twitter sama Instagram saya atau Facebook saya supaya kami bisa cepat menangani," kata Budi. 

Distribusi vaksin dikawal ketat oleh aparat. Polri mengerahkan 83.566 personel yang mengawal vaksin ke berbagai provinsi, kabupaten, dan kota. Tidak hanya Polri, TNI juga dilibatkan dalam pengamanan perjalanan vaksin yang disebut Operasi Aman Nusa.

"Polri berharap program tersebut dapat berjalan dengan baik, lancar, dan aman," Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono, di Mabes Polri, Selasa (5/1).

Sejumlah daerah telah mengonfirmasi penerimaan vaksin. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, DKI menerima 39.200 dosis vaksin pada Senin (4/1). Pada hari yang sama, beberapa daerah seperti Banten menerima 14.560 dosis, Nusa Tenggara Timur (NTT) 13.200 dosis, Nusa Tenggara Barat (NTB) 28.760 dosis, Papua Barat 7.160 dosis, Bali 31 ribu dosis, Jawa Tengah 62.560 dosis, dan Jawa Timur sebanyak 77.760 dosis vaksin. 

Meski begitu, belum ada satu pun provinsi yang mulai mendistribusikan vaksin ke kabupaten dan kota. Wali Kota Batu, Jawa Timur, Dewanti Edy Rumpoko belum mengetahui jumlah vaksin yang akan mereka diterima. Pihaknya baru diinformasikan jumlah dan kedatangan vaksin di tingkat provinsi. 

"Nah, terus ke kotanya kita belum tahu kapan. Dan petunjuk teknis juga belum keluar," kata Dewanti, Rabu (6/1). Meski begitu, Pemkot Batu telah menyiapkan kedatangan vaksin tersebut.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum menerima vaksin hingga Rabu (6/1). Rencananya, Jabar mendapat 38 ribu dosis untuk tahap pertama. "Untuk tahap pengirimannya masih coba dikonfirmasi," kata Ketua Harian Satgas Covid-19 Jabar Daud Ahmad, Rabu.

Daud mengatakan, dosis tahap pertama itu akan disuntikkan kepada tenaga kesehatan. Jumlah itu masih jauh dari kebutuhan 152.827 nakes yang harus divaksinasi di Jabar. Namun, untuk tahap pertama, Jabar akan mendapat 58.680 dosis. 

Setelah diterima Dinkes Jabar, vaksin itu akan disalurkan kembali ke dinkes kabupaten/kota. “Peran satgas hanya membantu karena distribusi vaksin yang membagikan Kemenkes,” katanya.

photo
Vaksin dan Nakes di Episentrum - (Republika)

Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengonfirmasi akan menerima 4.686 dosis vaksin pada pertengahan Januari. "Untuk tahap awal akan diterima 4.686 vaksin dengan peruntukan tenaga medis dan penunjangnya," ujar Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Irvan Nur Fauzy, Rabu (6/1). 

Sementara, Kota Bogor akan mendapat 14 ribu dosis paling lambat 14 Januari. Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengaku akan memastikan lagi kesiapan 41 faskes sebagai lokasi vaksinasi.

"Kemudian adalah pendataan dari target prioritas yang akan nanti diberikan vaksin. Dan yang ketiga adalah proses sosialisasi kepada warga di semuanya," kata Bima.

Anggaran

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat, kebutuhan anggaran untuk vaksinasi gratis kepada seluruh warga Indonesia mencapai Rp 73 triliun. Kebutuhan itu termasuk akan dipenuhi melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBN tahun lalu sebesar Rp 47 triliun.

Sri akan memastikan ketersediaan anggaran mengingat vaksinasi menjadi program prioritas pemerintah pada tahun ini. "Apakah anggarannya tersedia? Iya harus. Kalau tidak punya? Ya pasti ada karena kami gunakan ini (vaksinasi) sebagai prioritas," tuturnya dalam Konferensi Pers Realisasi Pelaksanaan APBN 2020 secara virtual, Rabu (6/1).

Selain melalui Silpa kas negara tahun lalu, sebagian besar kebutuhan anggaran vaksinasi akan dipenuhi oleh APBN 2021. Khususnya melalui realokasi dan refocusing belanja negara yang sudah dialokasikan mencapai Rp 2.750 triliun.

Menkeu mengatakan, perubahan komposisi belanja negara dalam APBN sudah mendapatkan persetujuan DPR dengan persyaratan, pemerintah tidak boleh memperlebar defisit. Dalam Undang-Undang APBN 2021, pemerintah menargetkan batasan defisit APBN mencapai 5,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Saat ini, Menkeu menyebutkan, pemerintah sedang mengidentifikasi berbagai kegiatan dalam APBN 2021 yang dapat direalokasi. Kebijakan ini juga sudah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah.

Namun, Sri memastikan, realokasi komposisi belanja akan dilakukan secara hati-hati agar tidak mendisrupsi program utama K/L dan pemerintah daerah. Caranya dengan melakukan refocusing dan realokasi secara spesifik untuk kegiatan yang memang diyakini dapat dialihkan ke program prioritas lain.

"Sehingga, ini tidak akan mengganggu program kerja lembaga dan prioritasnya bisa dipindahkan," kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

Melalui realokasi dan refocusing ini, Sri berharap, proses vaksinasi dapat berjalan efektif. Ia memastikan, pihaknya akan menjalankan tugas sebagai bendahara negara, yakni memastikan anggaran tersedia ketika dibutuhkan.

Pada Rabu (16/12) lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa vaksinasi Covid-19 akan diberikan gratis kepada masyarakat. Keputusan ini diambil setelah melakukan kalkulasi ulang terhadap keuangan negara.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat