JAKARTA—Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyarankan pemerintah pusat dan daerah menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) yang diperbolehkan mulai Januari 2021. Menurutnya, sekolah tatap muka sebaiknya tidak dilakukan dulu di daerah dengan zona merah, oranye, dan kuning. 

"Memang, rencana PTM tidak bisa dipukul rata sama di semua daerah dan zona," kata Satriwan, Selasa (29/12). Adapun di zona hijau, kata dia, bisa saja melakukan PTM dengan memenuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Syarat tersebut sebagai Lima Siap, yaitu protokol kesehatan ketat, SOP dinas pendidikan dan sekolah, tes swab bagi warga sekolah, dan izin dari masing-masing orang tua. 

Satriwan mengatakan, jika syarat tersebut tidak bisa dipenuhi, maka perpanjangan pembelajaran jarak jauh (PJJ) menjadi pilihan terbaik. "Akan terlalu spekulatif dan sangat berbahaya jika Kemendikbud dan pemda memperbolehkan sekolah PTM mulai Januari 2021," kata dia. 

Ia melanjutkan, bagi daerah tertentu kebijakan PJJ memang bukan pilihan terbaik. Apalagi selama sembilan bulan siswa tidak mengikuti PJJ dengan optimal. Hasil survei P2G akhir November lalu, di 100 kota/kabupaten menunjukkan penyerapan materi pembelajaran siswa hanya 25 persen, khususnya PJJ melalui metode guru kunjung. 

Sebelumnya, survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan dari 62.448 responden, mayoritas siswa setuju sekolah tatap muka tahun depan. Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti, menuturkan, responden yang setuju pembelajaran tatap muka umumnya memberikan alasan sudah jenuh PJJ.

Sementara itu, para responden yang tidak setuju pembelajaran tatap muka, umumnya khawatir tertular Covid-19. Ada juga yang meragukan kesiapan sekolahnya dalam menyediakan infrastruktur dan protokol kesehatan. "Yang menyatakan alasan ini mencapai 40 persen," kata Retno.

Sejumlah daerah memang sudah menyatakan akan kembali membuka sistem pembelajaran tatap muka mulai Januari mendatang. Setelah Provinsi Sumatra Barat yang memutuskan akan membuka PTM, kini Pemerintah Kota Banjarmasin di Provinsi Kalimantan Selatan juga memutuskan melaksanakan PTM sekolah menengah pertama mulai 11 Januari 2021.

Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan dalam rapat bersama Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Banjarmasin.

"Setelah saya mendengar paparan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, juga pertimbangan unsur lainnya, maka saya tetapkan hari ini tentang belajar tatap muka SMP dimulai pada 11 Januari 2021," katanya, Selasa (29/12). Wali Kota menambahkan, pihaknya akan memberikan izin kepada sekolah yang telah memenuhi syarat melaksanakan PTM.

Selain daerah yang memutuskan mulai menerapkan PTM, sebagian daerah di Pulau Jawa sepakat menunda PTM pada Januari 2021. Daerah itu, misalnya Provinsi Jawa Tengah, yang diikuti pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya. Sementara, sebagian daerah lainnya masih belum memutuskan pelaksanaan PTM yang sudah diizinkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri.

Misalnya, di Provinsi DKI Jakarta masih belum memutuskan sikap soal PTM ini. Di sisi lain, Provinsi Jawa Barat sudah menyatakan kesiapannya menggelar PTM, meskipun sejumlah kabupaten/kota memutuskan menunda, seperti Kota Depok, dan Kabupaten Cianjur. Di Provinsi Jawa Timur, pemerintah setempat masih mengkaji PTM pada Januari 2021. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat