Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) terpilih periode 2020-2025 Miftachul Akhyar menyampaikan sambutan saat penutupan Musyawarah Nasional X MUI di Jakarta, Jumat (27/11). | Republika/Thoudy Badai

Kabar Utama

MUI Serukan Reformasi Institusi Hukum

Salah satu rekomendasi akhir tahun MUI terkait perbaikan penegakan hukum.

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) melansir rekomendasi akhir tahun setelah mencermati permasalahan-permasalahan yang dihadapi umat Islam dan bangsa Indonesia setahun belakangan. Di antara salah satu rekomendasi terkait perbaikan penegakan hukum.

Rekomendasi MUI dibuka dengan desakan agar pemerintah menolak tawaran untuk menormalisai hubungan dengan Israel. MUI menegaskan bahwa konstitusi Indonesia mengamatkan dukungan bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina yang sejauh ini masih belum tercapai.

Rekomendasi selanjutnya, MUI menyoroti persepsi soal penegakan hukum belakangan. “Penegakan hukum yang adil, konsekuen, dan konsisten masih menjadi tantangan berat bagi kehidupan kenegaraan di Indonesia selama tahun 2020. Masyarakat masih kencang menyuarakan belum optimalnya kesetaraan perlakuan dalam penegakan hukum (equal before the law) dalam penyelesaian kasus-kasus hukum yang muncul,” tertulis dalam rekomendasi yang diteken Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar pada Kamis (24/12) itu.

Sebab itu, Dewan Pimpinan MUI mendorong agar segera dilakukan reformasi secara mendasar terhadap semua institusi penegak hukum. “Karena, penegakan hukum yang adil, konsekuen dan konsisten merupakan syarat mutlak bagi sebuah bangsa yang maju,” tertulis dalam rekomendasi tersebut.

MUI juga menilai rendahnya keteladanan moral dari para pejabat publik masih menjadi fakta yang tidak bisa dipungkiri. Terkait hal itu, Dewan Pimpinan MUI mendorong agar diberlakukan hukuman yang lebih berat bagi para pejabat publik yang terbukti melakukan korupsi, tindakan asusila, dan penyalahgunaan narkoba.

MUI menuntut agar khusus terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik agar diberlakukan asas pembuktian terbalik dan dikenakan hukuman paling maksimal. Dalam setahun belakangan, sejumlah pejabat negara memang terseret kasus korupsi.

Di antaranya Edhy Prabowo yang diciduk KPK terkait kasus suap impor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ada juga Juliari Peter Batubara yang terdampak kasus korupsi anggaran bansos di Kementerian Sosial.

MUI juga menyoroti soal penetapan peraturan perundangan yang tidak sejalan dengan aspirasi sebagian besar masyarakat masih berlangsung selama 2020 ini. Beberapa peraturan perundangan, dinilai MUI, ditetapkan tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam Pancasila yang menjadi landasan dalam berbangsa dan bernegara. 

“Oleh karena itu, Dewan Pimpinan MUI mengingatkan kepada lembaga legislatif dan eksekutif agar dalam merumuskan suatu peraturan perundangan menyerap dan mengakomodasi aspirasi masyarakat, menyesuaikan dengan amanat konstitusi, dan tidak bertentangan dengan ajaran agama,” tulis rekomendasi MUI.

MUI menilai pengembangan ekonomi syariah di Indonesia belakangan telah mendapatkan perhatian yang lebih baik dari pemerintah. Sejumlah skenario dan proposal bagi pengembangan ekonomi syariah telah menjadi keputusan resmi pemerintah.

Namun, menurut MUI, keterlibatan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk tujuan ini dirasa masih sangat kurang dan pelibatan masyarakat terkait pengembangan ekonomi syariah ini dirasa masih belum optimal. 

“Dewan Pimpinan MUI mendorong pemerintah untuk intervensi lebih besar dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dengan menginjeksikan anggaran yang lebih besar lagi, khususnya bagi kalangan kecil.” MUI juga mendorong pelibatan sebanyak mungkin komponen umat Islam dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Terkait pandemi yang masih berlangsung, MUI mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah yang diperlukan untuk mengakhiri pandemi. Di antaranya dengan menyiapkan vaksin gratis bagi seluruh masyarakat. Dan mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3 M (memakai masker yang menutup hidung dan mulut, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak aman).

“Mengajak semua komponen bangsa untuk melakukan muhasabah terhadap pergantian tahun 2020 dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan daya saing SDM bangsa yang unggul di dunia internasional.”

Pengurus Pusat Majelis Dzikir Hubbul Wathon (PP MDHW) juga mengadakan acara refleksi akhir tahun dan doa untuk bangsa, Rabu (23/12) malam.  Acara yang dilaksanakan di kantor PP MDHW, Jalan Tegal 2A Menteng, Jakarta Pusat dihadiri oleh Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Hadir juga Ketua Umum PP MDHW KH Musthofa Aqil Siroj, Kepala BNPT Komjen Boy Rafly Amar, Ketua Umum PP ISNU Ali Masykur Musa, Dewan Penasihat PP MDHW KH Irfa'i Nachrowi, dan Khatib Syuriyah PBNU KH Nurul Yakin Ishaq.

Ketua Umum PP MDHW KH Musthofa Aqil Siroj menyampaikan, pemikiran ekstremisme-radikalisme, anti toleransi berkembang dan menemukan banyak momentumnya pada 2020 sebagai efek politik 2019. Keadaan seperti ini harus segera diatasi bersama demi kelangsungan dan masa depan NKRI yang berdasarkan Pancasila.

"Oleh karena itu PP MDHW mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu, menjaga kerukunan dan perdamaian, dan menyebarkan dakwah Islam yang rahmatan lil 'alamin," kata Kiai Musthofa.

Ia menambahkan, di tengah berjalannya roda pemerintahan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin, cobaan pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Ini merupakan ujian di tengah-tengah kerja dan langkah pemerintahan Presiden Jokowi dalam mewujudkan Indonesia maju, adil, dan sejahtera.

"Majelis Dzikir Hubbul Wathon mendukung langkah-langkah pemerintah dalam penanganan pandemi dan pemulihan kondisi ekonomi," ujar Kiai Musthofa. 

Panglima TNI Marsekal (TNI) Hadi Tjahjanto melalui pesan secara virtual menyampaikan, akhir-akhir ini semakin marak politik identitas. Beberapa isu bahkan menjadi sensitif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu diperlukan wawasan yang luas dan kedewasaan dalam kehidupan sosial. Diperlukan peran dari semua pihak untuk bisa membendung dan memberikan solusi atas permasalahan ini.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat