BOGOR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih menyiapkan rencana kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka yang rencananya digelar pada 11 Januari 2021. Saat ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor sedang melakukan sosialisasi ke semua sekolah hingga akhir Desember 2020.

Kepala Disdik Kota Bogor, Fahrudin, mengatakan, karena masih tahap sosialisasi, belum ada sekolah yang mengajukan kesiapannya menggelar pembelajaran tatap muka. "Terus di awal Januari verifikasi kesiapan sekolah dan pendataan sekolah yang sudah siap,” kata Fahrudin di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/12).

Fahrudin menjelaskan, dari hasil verifikasi tersebut nantinya menghasilkan data sekolah mana yang siap dan belum siap. Jika sudah ada yang siap, sambung dia, sekolah itu dikonfirmasi terkait pembelajaran tatap muka. Data sekolah yang siap KBM di kelas nanti bisa diakses Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud. Di situ, dicantumkan pula berapa orang tua yang setuju dan tidak setuju anaknya harus belajar tatap muka.

"Orang tua yang setuju, berarti sekolah harus siap buka tatap muka. Jika ada yang tidak setuju, tetap menggunakan pembelajaran jarak jauh (PJJ),” jelasnya.

Meskipun belum menyatakan secara resmi, menurut Fahrudin, ada beberapa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Bogor yang sudah siap untuk melakukan KBM tatap muka. Meski demikian, Disdik Kota Bogor tetap melakukan pendataan secara tertulis berdasarkan hasil verifikasi pada Januari nanti.

“Sekarang semua diputuskan oleh pemerintah daerah, yakni Pak Wali Kota (Bima Arya) dan jajaran, apakah situasinya memungkinkan atau tidak untuk pembelajaran tatap muka,” ujar Fahrudin.

Hingga kini, Pemkot Bogor belum bisa memastikan apakah KBM tatap muka bisa dilakukan pada awal Januari mendatang. Hal itu mengingat, angka penambahan jumlah kasus Covid-19 di Kota Bogor masih terus meningkat mencapai lebih 70 kasus per hari.

"Karena situasi kondisi bertambahnya jumlah kasus Covid-19 ini sangat signifikan, kita belum pernah membahas lagi. Terus terang," kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Abdu Rachim.

Meski begitu, Dedie tetap meminta Disdik Kota Bogor tetap menyiapkan sarana dan prasarana di sekolah agar ketika diverifikasi bisa memenuhi ketentuan menggelar pembelajaran tatap muka.

 

Intinya tadi kita sampaikan biar bagaimanapun temen-temen disdik harus mempersiapkan skenario yang akan dilaksanakan.

 

DEDIE ABDU RACHIM, Wakil Wali Kota Bogor.

 

SHARE    

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, menyarankan agar jadwal pembelajaran di kelas diundur hingga kasus Covid-19 di Kota Bogor terkendali. Jika angka laporan positif Covid-19 secara harian menunjukkan grafik menurun, Atang menganggap, KBM tatap muka bisa dilaksanakan. "Kalau melihat dari perkembangan hari ini kami merekomendasikan agar PTM di sekolah ataupun lembaga pendidikan ditunda dulu," ujar Atang.

Menurut dia, jika keadaan sudah normal atau membaik, pembelajaran yang digelar di sekolah pun lebih aman bagi siswa. Kondisi itu juga tidak membebani pikiran orang tua murid yang khawatir anaknya terpapar Covid-19 di kelas. Apalagi, diperkirakan masih banyak siswa di bawah umur yang belum memiliki kesadaran kuat akan protokol kesehatan.

"Maka, saya pribadi sebagai ketua DPRD Kota Bogor merekomendasikan agar proses pendidikan belajar mengajar di sekolah dasar, sekolah menengah, itu bisa ditunda," kata Atang.

Jawa Timur

Dinas Pendidikan Jawa Timur mengevaluasi penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi Covid-19 agar tidak terjadi stunting in learner melalui kegiatan "Refleksi Pendidikan 2020" yang digelar di Surabaya, Rabu (23/12).

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi mengatakan kegiatan tersebut mengundang beberapa narasumber seperti akademisi, anggota DPRD, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) hingga Dewan Pendidikan untuk mengevaluasi penerapan pembelajaran jarak jauh."Secara umum pembelajaran jarak jauh menurunkan kualitas pendidikan.

Mungkin karena tahun 2020 menjadi pertama sehingga guru belum siap secara materi, siswa juga belum siap menerima materi daring," ujarnya.Hal itu mempengaruhi daya tangkap siswa sehingga tidak optimal, terutama untuk mata pelajaran seperti Kimia, Fisika dan Matematika dan juga materi keterampilan. "Makanya Jatim mulai menggelar pembelajaran tatap muka, dan hasil evaluasinya bagus sehingga mulai ditingkatkan lagi," ucapnya.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan Jatim tersebut menilai jika pembelajaran tatap muka tidak dilakukan maka akan mengganggu tumbuh kembang dalam belajar dan membuat siswa mengalami learning lost, serta meningkatkan anak putus sekolah. "Saya pernah dihubungi orang tua di Madura yang bilang anaknya ke Surabaya. Sehingga mereka menanyakan apa SMA/SMK sudah bubar, dan banyak siswa yang kemudian dipindahkan ke pesantren sama orang tua. Psikososial dan kekerasan pada anak juga meningkat sehingga Jatim selalu mengevaluasi uji coba tatap muka," tuturnya.

Sementara itu, Pakar Pendidikan Jatim Prof Moh Nuh menjelaskan ada tiga langkah yang harus disiapkan pemangku kebijakan pendidikan selama pembelajaran jarak jauh, salah satunya literasi digital mengenai kepahaman tenaga pendidik terkait digital termasuk filosofi digital era pembelajaran daring ini.

"Selain itu, ketersediaan infrastruktur digital harus memadai. Sehingga sekolah-sekolah yang ada di Jatim dipastikan memiliki sinyal," ujar Prof. Nuh.

Tak hanya itu, mantan Menteri Pendidikan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyinggung pemberian subsidi internet secara khusus selama pelaksanaan pembelajaran daring. "Semuanya sepakat, migrasi digital bukan pilihan tapi keharusan. Karena faktanya, mau tidak mau model pembelajaran kita harus beralih ke digital. Seandainya COVID-19 sudah rampung, paling tidak hibrid. Paduan tatap muka dan virtual," ucapnya.

Namun, ditegaskan Prof. Nuh ada beberapa hal yang perlu dicermati para pemangku pendidikan bahwa murid bersekolah setidaknya mendapatkan tiga poin utama, yakni attitude, knowlegde dan skill.

Karena harus beralih ke digital, Prof. Nuh juga meminta agar pemerintah provinsi, pemerintah kota/pemerintah kabupaten harus melihat jeli kebijakan kasus per kasus.

"Tidak serta merta seluruhnya beralih ke digital, tapi pelajari dengan baik apa yang tidak bisa diterapkan lewat siber, apa yang harus diterapkan secara fisik, dan bagaimana cara menutupi ini semua. Jika tidak, maka akan terjadi kehilangan dalam pembelajaran maka akan berakibat pada stunting in learner karena asupan pembelajaran kurang," katanya.

Seorang guru berbincang dengan Orang Tua Siswa Kelas 1 saat pengambilan rapor di SDN Tebet Timur 15 Pagi, Jakarta, Jumat (18/12). Pengambilan rapor secara tatap muka ditengah pandemi ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan 3M, Selain itu juga dilakukan penjadwalan waktu pengambilan serta kepasitas ruangan dibatasi - (Prayogi/Republika.)

SHARE    

Satgas Covid-19 di sekolah

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun Lio mengatakan semua sekolah tingkat SMA/SMK dan SLB wajib membentuk Tim Gugus Tugas Covid-19 internal di lingkungan sekolah.

Asrun mengatakan peran dari Gugus Tugas Penanganan COVID-19 nantinya akan memiliki dua peran pertama mengurusi lingkungan belajar agar menerapkan protokol kesehatan dan kedua akan menangani kesehatan para siswa termasuk tenaga didik ketika melakukan proses belajar mengajar tatap muka.

"Yang harus dilakukan sekolah adalah sebaiknya membentuk Gugus Tugas COVID-19, dalam gugus tugas itu di sekolah nanti ada tim yang disebut dengan tim yang mengurusi lingkungan belajar dan ada juga tim yang khusus menangani persoalan kesehatan," kata Asrun Liodi Kendari, Rabu.

Tim yang menangani persoalan kesehatan nantinya akan melakukan koordinasi dengan Puskesmas terdekat dan Gugus Tugas COVID-19 di daerah."Karena rapid test ini semua ada di Puskesmas, ada di gugus tugas Kabupaten maupun gugus tugas di provinsi," ujar Asrun.

Koordinasi merupakan anjuran dari pemerintah dan merupakan keputusan bersama empat menteri, dimana pihak sekolah yang melakukan proses belajar diwajibkan melakukan koordinasi dengan pihak kesehatan. "Dan salah satu ceklis itu adalah memastikan bahwa sekolah itu punya akses terhadap kesehatan. Dan itu (koordinasi) pasti disambut baik dan atau pasti dilakukan oleh kesehatan karena tanggung jawabnya," ujar dia.

Disdikbud Sultra hanya memberikan izin kepada sekolah melakukan pembelajaran kepada daerah yang berstatus zona hijau dan kuning, dengan ketentuan menaati protokol kesehatan yang ketat, penyediaan sarana sanitasi, ada keterangan tentang akses fasilitasi layanan kesehatan, ada sarana sosialisasi menyampaikan bahwa area wajib masker, ada pengukur suhu tubuh, termasuk ada izin dari orang tua siswa.

"Kalau itu tidak ada enam daftar ceklis itu, maka sekolah tidak wajib melaksanakan proses belajar tatap muka atau PBM. Dan tidak ada sanksi, karena ini memang kondisi yang harus dipenuhi karena dinas pendidikan yang sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan bertanggung jawab pada prinsip dasarnya itu kesehatan dan keselamatan peserta didik adalah menjadi prioritas utama," kata Asrun Lio.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat