Petugas KPPS mengenakan alat pelindung diri (APD) dan pakaian hazmat memasukkan surat suara di TPS 10 Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Rabu (9/12). | ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA

Kabar Utama

Kepatuhan Prokes Tinggi Saat Pilkada

Satgas mengeklaim daerah sangat tinggi menerapkan prokes saat pilkada.

 

JAKARTA -- Pemilihan umum kepala daerah (pilkada) yang digelar serentak pada Rabu (9/12) resmi ditutup pada pukul 13.00 WIB. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengeklaim, secara umum, protokol kesehatan (prokes) telah diterapkan dalam pilkada kemarin.

"Ada daerah yang sangat tinggi menerapkan protokol kesehatan, tetapi ada juga daerah yang tingkat kepatuhannya belum seperti yang diharapkan," kata Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo dalam konferensi virtual, Rabu.

Satgas Penanganan Covid-19 mencatat angka rata-rata tingkat kepatuhan terhadap prokes di 309 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak berada di sekitar angka 89 persen hingga 96 persen. Data tersebut didapatkan dari hasil pemantauan terhadap 227.492 orang di 34.014 titik di 33 provinsi.

"Jangan kita puas. Sekali lagi, tidak boleh puas dulu karena tahapan-tahapan tugas untuk pilkada ini belum berakhir," kata Doni. Ia mengingatkan, masih ada beberapa kegiatan penghitungan suara yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Pilkada serentak kemarin dilangsungkan di 224 kabupaten, 37 kotamadya, dan 9 provinsi. Sebanyak 715 pasangan calon (paslon) ditetapkan sebagai peserta pilkada, terdiri atas 24 paslon pemilihan gubernur dan 691 paslon pemilihan bupati/wali kota.

Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah memerinci, sekitar 96,6 persen pemilih menggunakan masker saat mencoblos, kemarin. "Untuk perilaku menjaga jarak, laporan yang kami terima adalah 91,46 persen," kata dia di Jakarta, Rabu (9/12). Satgas Penanganan Covid-19 juga mencatat sekitar 128 ribu pemilih ditegur atau diingatkan petugas mengenai kepatuhan protokol kesehatan di 299 kabupaten/kota yang dipantau.

Dewi menyebutkan, 98.100 personel anggota TNI disebar untuk perubahan perilaku. Kemudian, 219.748 anggota Polri turut diperbantukan dan 47.269 personel Satgas Monitoring Perubahan Perilaku juga disebar.

Sementara itu, di lapangan, sejumlah protokol memang tampak diterapkan. Salah satunya soal pengaturan waktu yang membuat TPS terkesan sepi. "Pada surat undangan yang kami terima, sudah ada jadwal waktu kapan saya mencoblos. Jadi, tidak perlu datang terlalu pagi," kata Firman (28 tahun), warga Desa Kalimanah Kulon, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga.

Di TPS 3 Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, petugas melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Lalu, pemilih yang datang diminta untuk mencuci tangan dan melakukan pengecekan suhu tubuh. "Kalau suhu tubuhnya ada yang lebih dari 37,3 derajat Celsius, pemilih itu akan diarahkan ke bilik khusus. Namun, sejauh ini belum ada pemilih yang menggunakan bilik itu," kata Karsidin.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan, pilkada serentak masih akan berlangsung hingga ada keputusan akhir dari KPU. Setelah itu pun masih ada pelantikan yang dilakukan oleh pemerintah kepada para kepala daerah terpilih.

"Oleh sebab itu, tadi yang saya lihat rata-rata sudah di atas 92 persen ketaatan terhadap protokol Covid-19 yang disampaikan oleh BNPB tadi. Saya kira itu supaya dipertahankan, kalau perlu terus ditingkatkan," ujar dia.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mewanti-wanti pilkada yang digelar Rabu kemarin bisa menjadi klaster baru penularan Covid-19. Kenaikan kasus karena momen pilkada baru bisa diketahui dalam dua pekan hingga sebulan mendatang.

"Prinsipnya, bisa saja terjadi kenaikan kasus Covid-19 seusai pilkada, tetapi itu tidak langsung diketahui," kata Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban saat dihubungi Republika, Rabu (9/12)

Di tempat lain, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan, sebanyak 18.668 permasalahan terjadi di TPS berdasarkan laporan pengawas TPS melalui Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) Pilkada 2020. Bawaslu menemukan di 1.172 TPS terdapat petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang terpapar Covid-19.

Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin, mencontohkan, di Tomohon, Sulawesi Utara, ada petugas KPPS yang mendapatkan hasil uji swab positif Covid-19 saat sedang bertugas di TPS. "Terkait dengan anggota KPPS yang positif, tadi saya sampaikan bahwa ini kita harus cek kapan mereka positif dan apakah masih dalam posisi positif apa tidak," kata Afif.

Di sisi lain, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mempertanyakan validitas temuan pelanggaran tersebut. "Misalnya itu ada pelanggaran, dia (pengawas—Red) menghentikan atau meneruskan itu, membiarkan itu, atau bagaimana? Kalau ada pelanggaran, pelanggaran itu harus diselesaikan, jangan kemudian melanggar," kata Arief. 

Hitung cepat

Hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) di sejumlah daerah mulai tampak, semalam. Pihak-pihak yang mengeklaim kemenangan diimbau tak merayakan dengan membuat kerumunan maupun berkonvoi di jalan raya. 

Hal itu untuk mencegah penyebaran Covid-19 karena pelaksanaan pilkada masih dalam suasana pandemi. "Kalau sampai terjadi, akan dibubarkan oleh Satgas Covid-19 dan aparat penegak hukum dari kepolisian," ujar Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, Rabu (9/12). 

Rudyatmo menyatakan telah memberikan instruksi kepada masing-masing pendukung pasangan calon (paslon) agar tidak berkonvoi menggunakan kendaraan bermotor. Selain itu, paslon tidak boleh melakukan kegiatan yang bersifat mengundang kerumunan massa.

Pada pelaksanaan pemilu tahun-tahun sebelumnya, para pendukung paslon biasa melakukan konvoi setelah hasil penghitungan cepat (quick qount) keluar. Biasanya, konvoi dimulai pada pukul 16.00 atau 17.00 WIB.

photo
Calon Wali Kota Solo dari Partai PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka menggelar jumpa pers terkait hasil hitung cepat internal partai di kantor DPC PDI Perjuangan, Purwosari, Solo, Jawa Tengah, Rabu (9/12).  - (MOHAMMAD AYUDHA/ANTARA FOTO)

Pilkada Solo diikuti pasangan Gibran Rakabuming-Teguh Prakosa yang diusung PDI Perjuangan beserta lima partai lainnya, yaitu Partai Golkar, PAN, PKB, dan PSI. Putra presiden Joko Widodo itu melawan pasangan independen Bagyo Wahyono-FX Supardjo.

Dalam hitung cepat di laman KPU, Gibran-Teguh meraih 87 persen suara meski jumlah suara yang masuk baru sekitar 3 persen. Kendati demikian, hitung cepat Charta Politika juga menunjukkan Gibran-Teguh meraih 87,15 persen suara, sedangkan Bagyo-Supardjo hanya 12,85 persen suara. Menurut perhitungan Voxpoll Centre, Gibran-Teguh mendapatkan 86,65 persen suara, sedangkan Bagyo-Supardjo hanya mendapatkan 13,34 persen suara.

Anggota Tim Pemenangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh, Prakosa, mengakui, perolehan suara di Pilkada Kota Surakarta 2020 tidak sesuai target karena rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Sebelumnya, Gibran menargetkan perolehan angka sebesar 92 persen di pilkada kota yang pernah dipimpin ayahnya itu.

"Ya, untuk masalah angka, akan kami evaluasi, yang penting pilkada berlangsung aman. Apa pun itu, ini pilkada yang tidak seperti biasanya. Kita melakukan pilkada di tengah pandemi. Pasti partisipasi publik datang ke TPS sedikit turun," ujar Prakosa. 

Keluarga Presiden Joko Widodo lainnya, calon wali kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, menyampaikan harapan agar Pilkada Medan berjalan dengan baik dan lancar. "Semoga semuanya berjalan lancar sampai nanti ada pengumuman di KPU Medan. Saya selalu sampaikan kepada tim untuk menunggu hasil resmi dari KPU," kata menantu Jokowi itu seusai mencoblos di TPS 022 di Asam Kumbang, Kecamatan Selayang, Kota Medan, Rabu (9/12).

photo
Calon wali kota Medan Bobby Afif Nasution (kanan) bersama istrinya Kahiyang Ayu yang merupakan putri Presiden Joko Widodo mencoblos di Medan, Rabu (9/12). - (Irsan Mulyadi/ANTARA FOTO)

Dalam pilkada ini, Muhammad Bobby Afif Nasution maju sebagai calon wali kota Medan berpasangan dengan H Aulia Rachman. Pasangan ini diusung oleh PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, PPP, Hanura dan PSI. Mereka bersaing dengan pasangan Akhyar Nasution-Salman Alfarisi yang didukung PKS dan Demokrat.

Merujuk hitung cepat KPU, Bobby-Aulia memperoleh 50 persen suara dan Akhyar-Salman mendapatkan 49 persen suara dengan 1 persen suara masuk. Empat lembaga survei juga mengunggulkan Bobby-Aulia. Populi Center menghitung Bobby-Aulia mendapat 53,34 persen, Poltracking mencatat Bobby-Aulia mendapat 54,15 persen, Voxpol Center menyimpulkan Bobby-Aulia mendapat 53,33 persen, dan Charta Politika menunjukkan Bobby-Aulia mendapat 55,17 persen suara.

Di Surabaya, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya nomor urut 1 Eri Cahyadi-Armuji juga menyatakan keunggulan berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga survei. Eri-Armuji mengantongi suara sekitar 57 persen. Pesaingnya, Machfud Arifin-Mujiaman, memperoleh 42 persen suara.

Mengenai hasil sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kebudayaan Tri Rismaharini meminta mereka memenuhi janjinya kepada masyarakat Surabaya. "Janji itu utang. Jadi, apa-apa yang sudah kita janjikan kepada warga Surabaya harus bisa direalisasikan," ujar Risma saat menyampaikan pidato di kantor DPC PDIP Kota Surabaya, Rabu (9/12).

photo
Calon Wali Kota Surabaya nomor urut 01 Eri Cahyadi menunjukkan surat suara sebelum mencoblos di TPS 25, Ketintang Selatan, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (9/12). - (MOCH ASIM/ANTARA FOTO)

Sementara itu, Eri mengimbau pendukungnya agar tidak menunjukkan euforia kemenangan yang berlebihan, apalagi hasil kemarin baru berdasarkan hitung cepat. Dia menegaskan, semua pihak masih harus menunggu hitungan resmi dari KPU Surabaya. 

Di Tangerang Selatan, hitung cepat tiga lembaga survei menunjukkan pasangan calon nomor urut 3 Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan mengungguli dua pasangan calon lainnya, yakni Muhamad-Saraswati dan Siti Nur Azizah-Ruhammaben. Ketiga lembaga tersebut adalah Indikator, Lingkaran Survei Indonesia (LSI), dan Charta Politika yang menempatkan perolehan suara Benyamin-Pilar pada rentang 40-43 persen.

Di Kota Depok, pasangan nomor urut 2 Mohammad Idris-Imam Budi Hartono (Idris-Imam) unggul sementara dalam hitung cepat melawan pasangan Pradi Supriatna-Afifah Alia (Pradi-Afifah). Voxpol menunjukkan, Idris-Imam memperoleh 57 persen dan Pradi-Afifah 42 persen. Sedangkan, hitung cepat KPU dengan suara masuk 4 persen menunjukkan, Idris-Imam memperoleh 56 persen dan Pradi-Afifah 43 persen.

“Ini data yang masuk sudah 42 persen. Mudah-mudahan data yang masuk nanti sore 100 persen tetap bertahan," ujar Idris di Posko Pemenangan Idris-Imam di Kota Depok, Rabu (9/12).

Paslon Idris-Imam didukung partai pemenang pemilihan legislatif 2019 di Depok, yakni PKS, yang berkoalisi dengan Demokrat dan PPP. Sedangkan, pasangan Pradi-Afifah didukung Gerindra, PDIP, Golkar, PKB, PAN, dan PSI. 

photo
Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah (kiri) dan Audy Joinaldy (kanan). - (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)

Di Sumatra Barat, pasangan calon gubernur nomor urut 4 Mahyeldi-Audy Joinaldy mengeklaim telah memenangkan Pilkada Sumatra Barat 2020. "Berdasarkan hasil hitung cepat dua lembaga survei nasional, yaitu Poltracking dan Voxpol Center, menempatkan Mahyeldi-Audy pada posisi pertama dengan perolehan suara 32 persen hingga Rabu, pukul 17.30 WIB," kata Ketua Tim Pemenangan Mahyeldi-Audy Joinaldy, Mochlasin, di Padang, Rabu.

Menurut dia, kendati hasil tersebut masih bergulir, jumlah suara yang masuk dari lembaga tersebut sudah mencapai 81 persen."Tidak hanya itu, berdasarkan hasil real count sementara yang dimiliki tim pemenangan, pasangan Mahyeldi-Audy juga unggul," kata dia.

Empat pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang berkontestasi di Sumatra Barat adalah nomor urut 1 dari koalisi Demokrat-PAN, Mulyadi-Ali Mukhni; nomor urut 2 dari Partai Gerindra, Nasrul Abit-Indra Catri; nomor urut 3 dari koalisi PKB, Nasdem, Golkar, Fakhrizal-Genius Umar; dan nomor urut 4 dari koalisi PKS-PPP, Mahyeldi-Audy Joinaldy.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat