WASHINGTON -- Presiden Majelis Umum PBB Volkan Bozkir mengatakan PBB telah gagal mendorong pembentukan negara Palestina. Hal itu dia sampaikan dalam rangka International Day of Solidarity with the Palestinian People yang belum lama ini diperingati. 

"Parameter penyelesaian konflik sudah jelas. Pada 1947, Majelis Umum mengadopsi Resolusi 181, yang menjadi dasar hukum pembentukan Negara Israel, dan negara kedua, untuk rakyat Palestina. Namun, dalam tujuh dekade berikutnya, kita telah gagal mendirikan negara untuk rakyat Palestina," kata Bozkir, dikutip laman Gulf Times pada Rabu (2/12). 

Menurut dia, solusi dua negara yang diakui Resolusi 181 Mejelis Umum PBB adalah satu-satunya premis untuk perdamaian yang adil, langgeng, dan komprehensif. Hal itu pun dapat menjadi dasar menciptakan keamanan dan kemakmuran bagi semua pihak. 

Bozkir meminta PBB terus mendukung Israel dan Palestina untuk menyelesaikan konflik mereka berdasarkan hukum internasional serta perjanjian bilateral. Visi membentuk dua negara Israel-Palestina di garis perbatasan pra-1967 mesti diwujudkan. Bozkir menekankan bahwa kerangka acuan itu tak dapat diubah dan hak-hak rakyat Palestina tidak dapat dinegosiasikan. 

Pasukan penjaga perbatasan Israel berjaga-jaga saat buldoser menghancurkan rumah warga Palestina di Masafer, Tepi Barat, Rabu (25/11).  - (EPA-EFE/ABED AL HASHLAMOUN)

SHARE    

Sebelumnya Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dia mempertahankan komitmen untuk mengakhiri pendudukan Israel atas Palestina sejalan dengan resolusi PBB yang relevan. Dia menilai, saat ini prospek solusi dua negara kian jauh. 

“Sejumlah faktor terus menyebabkan kesengsaraan besar, termasuk perluasan pemukiman ilegal, lonjakan signifikan dalam penghancuran rumah dan bangunan Palestina, kekerasan dan aktivitas militan yang terus berlanjut. Para pemimpin Israel serta Palestina memiliki tanggung jawab untuk mengeksplorasi setiap celah guna memulihkan harapan dan mencapai solusi dua negara," kata Guterres dikutip laman kantor berita Palestina WAFA pada 29 November lalu. 

International Day of Solidarity with the Palestinian People diperingati setiap 29 November. Peringatan telah berlangsung sejak 1977. Tanggal 29 November dipilih untuk menandai hari ketika Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang membagi Palestina menjadi negara Arab dan Zionis pada 1947.

Kritik Iran

Sementara itu Presiden Iran Hassan Rouhani mengkritik komunitas internasional karena dinilai gagal mengakhiri kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina. Hal tersebut dia sampaikan lewat pesan kepada Majelis Umum PBB dalam rangka memperingati International Day of Solidarity with the Palestinian People. 

"Tanggal 29 November adalah pengingat akan lebih dari tujuh dekade pendudukan wilayah Palestina oleh rezim Israel dan penderitaan tak berujung rakyat Palestina serta tirani dan ketidakadilan yang tak berkesudahan yang dialami bangsa Palestina yang tertindas," kata Rouhani, dikutip laman Iran Front Page pada Rabu (2/12). 

Pasukan penjaga perbatasan Israel berjaga-jaga saat buldoser menghancurkan rumah warga Palestina di Masafer, Tepi Barat, Rabu (25/11). - (EPA-EFE/ABED AL HASHLAMOUN)

SHARE    

Sedangkan  Mesir dan Arab Saudi menyebut telah memutuskan Palestina sebagai masalah sentral bagi dunia Arab. Kedua negara mengaku akan mendukung Palestina merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.

Dilansir dari Ahram Online, Selasa (1/12) kebijakan ini dikeluarkan dalam pernyataan bersama komite konsultasi politik Mesir-Saudi yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry dan mitranya dari Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al-Saud. Dua negara ink mengatakan akan mendukung  Palestina merdeka berdasarkan inisiatif Perdamaian Arab Saudi dan  terkait resolusi Dewan Keamanan PBB.

Menteri Luar Negeri Shoukry melakukan perjalanan ke Riyadh pada Selasa (1/12) pagi untuk memimpin komite konsultasi politik Mesir-Saudi bersama dengan mitranya dari Saudi. Mereka membahas sejumlah masalah regional serta meningkatkan kerja sama bilateral selama periode mendatang, sesuai arahan pemimpin negara masing-masing. 

Baik Shoukry dan Farhan menegaskan penolakan total negara mereka atas campur tangan asing dalam urusan internal negara-negara Arab. Mereka juga menekankan peran penting Liga Arab dalam menyelesaikan krisis di kawasan tersebut serta pentingnya meningkatkan kerja sama Arab.

Dua negara ini juga sepakat tentang pentingnya menjamin kebebasan navigasi di Teluk Arab, selat Bab El-Mandab, dan Laut Merah, serta menekankan bahwa mereka menolak segala upaya untuk menghalangi navigasi di sana.

Adapun terkait Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), Farhan mengatakan bahwa Arab Saudi mendukung hak Mesir untuk menjaga keamanan airnya. Menteri Farhan juga menegaskan dukungan negaranya terhadap tujuan Mesir untuk mencapai kesepakatan yang mengikat secara hukum tentang GERD melalui pembicaraan serius.

Menteri Shoukry menyatakan dukungan total Mesir untuk Arab Saudi melindungi keamanan nasionalnya dan menolak serangan apa pun di wilayah Saudi, dengan menegaskan bahwa keamanan nasional kerajaan terhubung dengan Mesir.

Kedua belah pihak juga sepakat tentang pentingnya menjaga keamanan Libya dan menolak semua campur tangan asing dalam urusannya, dan menekankan bahwa mereka mendukung solusi politik yang komprehensif berdasarkan Konferensi Berlin dan Deklarasi Kairo.

Shoukry dan Farhan juga setuju bahwa Mesir dan Arab Saudi harus bekerja untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan bekerja untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi peningkatan pertukaran komersial dan investasi. Mereka juga membahas perkembangan terbaru terkait pandemi virus corona dan dampaknya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat