JAKARTA – Pemerintah tidak akan memaksakan sebagian kecil masyarakat yang menolak untuk divaksin Covid-19. Namun di sisi lain, pemerintah akan memastikan vaksin-vaksin yang dibeli sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang sudah melalui uji klinis dan dipastikan efektif dan aman.

Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengatakan, pihaknya melibatkan MUI, BPOM, dan semua pihak terkait hal ini. “Karena keamanan untuk rakyat Indonesia adalah yang utama,” kata Erick dalam seminar daring di Jakarta, Selasa (1/12).

Erick menyebut, menurut data-data survei terakhir yang didapatkan, 66 persen rakyat Indonesia percaya vaksin dan mau divaksinasi Covid-19. Namun, kata dia, ada juga yang 16 persen tidak mau divaksin. “Kita juga tidak memaksakan,” ujar dia.

Vaksin tentunya diharapkan untuk menekan penularan Covid-19 yang terus terjadi dan menekan angka kematian.

Erick menegaskan, tugas vaksinasi Covid-19 bisa selesai dalam waktu 8-9 bulan jika semua pihak saling bergotong-royong dan berkoordinasi. Jika koordinasi dan gotong royong dilakukan dengan baik, per bulan ditargetkan bisa menyuntik 13-15 juta. “Jadi kalau kita ditugaskan untuk melakukan vaksinasi 75 juta orang, Insya Allah 8-9 bulan tugas ini selesai,” ujar Erick.

Erick menambahkan, pemerintah akan menerapkan program satu data dalam distribusi vaksin Covid-19. Pemerintah juga sudah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan pandemi Covid-19.

“Makanya kami tegaskan, program satu data penting. Jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak dapat vaksin atau dobel vaksin. Ini yang kita antisipasi grey area itu,” kata Erick.

Dia memastikan, nantinya untuk vaksin mandiri pendaftaran dapat dilakukan melalui aplikasi dan laman resmi. Terlebih, Kementerian BUMN diberi tugas untuk mendistribusikan vaksin Covid-19 kategori mandiri. “Kami bekerja sama dengan TNI-Polri. Jadi yang sulit atau keterbatasan akses digital kami melibatkan Babinsa,” ujar Erick.

Untuk kepastian waktu dibukanya pendaftaran vaksin mandiri, Erick mengatakan, masih menunggu keputusan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Meskipun begitu, BUMN terkait juga dapat membantu untuk mendapatkan data individu yang ingin mendapatkan vaksin mandiri.

Kesatuan data, menurutnya, sangat penting karena setiap individu juga harus mendapatkan dua kali vaksin. Sementara dalam pengadaan vaksin, kata Erick, jumlah yang didapatkan tidak datang bersamaan.

Erick menegaskan, Kementerian BUMN juga tidak mau harga vaksin yang ditetapkan tidak sama. Dia memastikan akan mengantisipasi hal tersebut agar tidak terjadi. “Jadi kita sekarang menunggu Kemenkes kapan pembukaan dimulai. Tapi kalau data dari bantuan pemerintah sudah mulai terkumpul, misal berapa tenaga kerja yang akan disuntik nanti akan kita sinkronisasikan,” jelas Erick.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC Fathema Djan Rachmat mengatakan, untuk mendukung penerapan satu data maka harus menggunakan platform. Terlebih ada sejumlah data yang perlu diunggah para pendaftar vaksin mandiri.

“Dalam rangka satu data, tunggu nanti aplikasi selesai baru bisa menggunakan platform supaya sesuai dengan distribusinya,” kata Fathema.

Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma (Persero) Soleh Udin Al Ayubi menambahkan, saat ini ditargetkan platform untuk pendaftaran vaksin mandiri dapat selesai sebelum 1 Januari 2020. Soleh mengatakan, saat ini prosesnya terus berjalan dengan baik.

Meskipun begitu, Soleh menegaskan pendaftaran vaksin mandiri baru bisa dibuka setelah mendapatkan lampu hijau dari Kemenkes. “Vaksinasi kapan dimulai akan disosialisasikan berbarengan dengan Kemenkes dan Kominfo,” ungkap Soleh.

Petugas medis memeriksa kesehatan relawan sebelum di vaksin pada simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesamas Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11). - (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

SHARE    

Terpisah, Kemenkes memperkirakan uji klinik vaksin Sinovac di Bandung selesai pada Januari 2021 kemudian dievaluasi. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Kemenkes Mohamad Subuh mengatakan, sebanyak 1.620 orang menjadi tenaga sukarela masih menjalani uji klinik. 

Sejauh ini, kata dia, belum ada kendala yang berarti, artinya mereka baik-baik saja dan berharap kondisinya tidak berbeda. Dia mengatakan, uji klinik vaksin Sinovac membutuhkan waktu karena faktor keamanan yang harus benar-benar dipastikan. 

“Kemudian semua uji klinik selesai pada Januari 2021, setelah itu dilakukan studi dan evaluasi. Kemungkinan hasil evaluasi keluar paling telat Maret 2021,” kata Subuh.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat