JAKARTA -- Pemerintah mulai melakukan finalisasi program vaksinasi nasional dengan menentukan daerah prioritas. Menurut Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, warga di daerah prioritas tersebut akan didahulukan mengakses vaksin Covid-19. 

"Tentunya dengan pertimbangkan berbagai aspek seperti jumlah kasus positif, jumlah penduduk, luas, wilayah, dan aspek lainnya," ujar Wiku dalam keterangan pers di kantor presiden, Kamis (26/11). 

Meski begitu, jadwal vaksinasi belum diputuskan. Wiku menjelaskan, program vaksinasi nasional sangat bergantung pada hasil uji klinis tahap 3 yang sedang dilakukan.

Hasil dari uji klinis ini nantinya akan diteliti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk selanjutkan diberikan izin edar darurat (EUA). "Saat ini pemerintah fokus memastikan vaksin yang digunakan nanti aman, berkhasiat, dan minim efek samping," katanya. 

Pemerintah juga memastikan kesiapan infrastruktur distribusi vaksin Covid-19. Wiku menyebutkan, rata-rata kesiapan sistem cold chain untuk menjaga suhu vaksin yang tersebar di seluruh daerah telah mencapai 97 persen. "Secara logistik, persiapan prosedur untuk menjaga suhu vaksin atau cold chain dengan tujuan menjaga kualitas atau efektivitas sudah berjalan dengan baik," kata Wiku. 

Saat ini, Indonesia sudah mengantongi kesepakatan pembelian vaksin dari tiga negara. Ketiganya adalah Jerman untuk vaksin Pfizer-BioNtech (AS-Jerman), Inggris untuk vaksin Oxford-AstraZeneca, dan juga empat jenis vaksin dari Cina (Sinopharm Beijing, Sinopharm Wuhan, Sinovac, dan Cansino).

Indonesia juga tengah melakukan uji klinis vaksin Covid-19 Sinovac di Bandung, Jawa Barat. Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Kusnandi Rusmil mengatakan, sejauh ini, uji klinis tersebut masih aman dan belum menimbulkan efek samping pada relawan yang telah mendapatkan suntikan.

"Untuk sementara waktu dapat kami katakan uji klinis vaksin Sinovac aman karena tidak terjadi hal-hal yang merugikan subjek," kata dia saat konferensi virtual bersama BPOM serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Penghasil Vaksin Bio Farma, Kamis (26/11).

Sebanyak 1.620 orang menjadi subjek penelitian tersebut sejak Agustus. Kusnandi mengakui, memang ada sekitar 20 persen relawan sempat mengalami sedikit pilek kemudian pusing. Namun, dia mengeklaim, keluhan ini hilang dalam waktu dua hari.

Pihaknya akan terus mengikuti perkembangan uji klinik sampai akhir penelitian hingga hasil akhirnya dilaporkan kepada BPOM pada Desember mendatang. "Kami mengharapkan dukungan semua pihak agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

Kawal vaksin

Presiden Joko Widodo meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut membantu pemerintah mengawal program vaksinasi Covid-19. Hal ini disampaikan Jokowi saat meresmikan pembukaan Musyawarah Nasional X MUI 2020 di Jakarta, Rabu (25/11) malam. 

“Saya mohon MUI juga dapat membantu mengawal program vaksinasi yang akan segera kita lakukan,” kata Jokowi. Presiden juga mengapresiasinya MUI yang telah memberikan langkah responsif dalam mencegah penularan Covid melalui sejumlah fatwa dan panduan beribadah. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat