JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta proses penyelenggaraan pilkada menjadi perhatian utama pemerintah sehingga tak menimbulkan klaster Covid-19 baru. Presiden menginstruksikan Menteri Dalam Negeri, Kapolri, dan juga Satgas Penanganan Covid-19 agar mengawasi pelaksanaan pilkada ini.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas laporan komite penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (23/11). “Saya juga minta kepada Mendagri, Kapolri, dan Satgas di daerah untuk memberi perhatian khusus pada proses pilkada. Karena ini tinggal kurang lebih dua minggu lagi agar ini juga tidak mengganggu pekerjaan besar kita yaitu menyelesaikan Covid dan ekonomi,” tutur Jokowi, Senin (23/11).

Presiden meminta agar aturan disiplin protokol kesehatan ditegakkan secara ketat, khususnya pada saat hari pencoblosan dan masa kampanye terakhir nanti. Untuk mencegah terjadinya gelombang kedua pandemi, Jokowi juga mengingatkan agar langkah-langkah pencegahan dan intervensi terhadap potensi kegiatan yang melanggar protokol kesehatan dilakukan dengan tegas. “Lakukan tindakan pencegahan sedini mungkin,” ujar dia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal mengeklaim, kekhawatiran kontestasi Pilkada 2020 menjadi klaster penyebaran Covid-19 belum terbukti sejauh ini. Ia berharap, seluruh pihak mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 hingga tahapan pilkada berakhir.  "Kecurigaan kalau pilkada ini akan menimbulkan kluster baru penyebaran Covid-19 sampai sejauh ini, hari ini, itu belum terbukti," ujar Safrizal.

Ia mengimbau masyarakat segera pulang dan menghindari kerumunan setelah mencoblos pada 9 Desember 2020. Masyarakat diimbau tak menyaksikan secara langsung tahapan penghitungan suara karena sudah diwakili saksi pasangan calon dan pengawas.

Libatkan anak

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) masih menemukan pelibatan anak-anak dalam kegiatan Pilkada 2020. Anak-anak dilibatkan mulai dari tahapan pendaftaran calon hingga kampanye. "Selama kampanye ini kita masih menemukan dalam laporan kita, calon mendatangi tempat-tempat anak, seperti panti asuhan dengan alasan memberikan sumbangan," ujar Komisioner KPAI Jasra Putra, Senin (23/11).

Ia melanjutkan, karena diberlakukannya pembatasan kampanye tatap muka, paslon kemudian mendatangi rumah-rumah penduduk di mana usia anak berada di sana. KPAI juga menemukan terdapat kegiatan jalan sehat yang dilakukan salah satu paslon di Makassar melibatkan anak-anak.

Anak-anak menggunakan masker, kaus, atau atribut kampanye kandidat kepala daerah. Anak-anak yang terlibat atau dilibatkan dalam kampanye tatap muka berpotensi terpapar Covid-19 dan bisa menularkan ke anggota keluarga yang rentan saat pulang ke rumah. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat