JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar dilakukan dialog damai sebagai solusi konprehensif konflik yang masih terjadi di Papua. Komnas HAM menyatakan akan melakukan sejumlah langkah dalam melaksanakan proses dialog damai tersebut. 

“Kita juga berharap dari pihak Presiden melakukan hal yang sama, kemudian nanti bersinergi dalam rangka menyelesaikan masalah Papua yang lebih komprehensif,” ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/11).

Dalam kesempatan itu, Komnas HAM melaporkan kepada Presiden Jokowi mengenai hasil temuan tim investigasi kasus kematian Pendeta Yeremia Zanambani di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya. Komnas HAM meminta presiden agar dilakukan penegakan hukum terhadap terduga pelaku kekerasan dan penembakan yang berujung meninggalnya Yeremia.

“Tadi serius kita bicarakan adalah soal kasus penembakan pendeta Yeremia, hasil temuan Komnas HAM seperti apa. Sebagaimana kami sampaikan kepada pak Menko (Polhukam) tempo hari, kita menginginkan ada proses penegakan hukum terhadap terduga pelaku,” ujar dia.

Sejumlah prajurit TNI mengantre untuk naik ke KRI Banda Aceh saat pemberangkatan Satgas pengamanan perbatasan (pamtas) penyangga RI-Papua Nugini di Pelabuhan Sukarno Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (27/10). Sebanyak 450 prajurit TNI dari Bataliyon Infanteri (Yonif) Raider 700/Wyc diberangkatkan ke Papua menggunakan KRI Banda Aceh untuk melakukan pengamanan perbatasan RI-Papua Nugini selama enam bulan. - (ANTARA FOTO/Arnas Padda)

SHARE    

Selain Taufan, pertemuan itu juga dihadiri sejumlah komisioner Komnas HAM seperti Sandrayati Moniaga, Mohamad Choirul Anam, Beka Ulung Hapsara, dan Amiruddin. Sementara, Presiden Jokowi didampingi Menko Polhukam Mahfud MD, Mensesneg Pratikno, dan Menkumham Yasonna Laoly.

Taufan mengatakan, berbagai kasus kekerasan yang terjadi di Papua harus segera dihentikan. Menurut dia, usulan mereka disambut baik oleh Presiden Jokowi. “Kami minta misalnya penegakan hukum itu kami anggap sebagai jalan masuk untuk melakukan suatu proses penyelesaian damai masalah Papua. Kita minta supaya Presiden mendukung langkah Komnas HAM secara politik maupun dari segi kelembagaan. Itu disetujui oleh Presiden,” jelas Taufan.

Meski begitu, pihak istana belum belum memberikan keterangan terkait pertemuan tersebut.

Pendeta Yeremia meninggal pada 19 September, menyusul pembunuhan dua anggota TNI dan tukang ojek yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) sejak dua hari sebelumnya. Laporan Komnas HAM pada Senin (2/11), menyatakan, Pendeta Yeremia diduga mengalami tindakan kekerasan dan penembakan saat anggota TNI menyisir lokasi untuk mencari anggota KKSB. 

Pendeta Yeremia Zanambi - (Istimewa)

SHARE    

“Diduga bahwa pelaku (penyiksaan Yeremia) adalah Alpius, wakil Danramil Hitadipa, sebagaimana pengakuan langsung korban sebelum meninggal dunia kepada dua orang saksi dan juga pengakuan saksi-saksi lainnya yang melihat Alpius berada di sekitar TKP pada waktu kejadian dan tiga atau empat anggota lainnya,” kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Choirul Anam.

Diketahui, Yeremia meninggal enam jam setelah ditemukan oleh para saksi. Saat ini, kasus hukum Yeremia masih dalam proses penyelidikan oleh Polda Papua dan tim investigasi gabungan TNI Angkatan Darat (AD). Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal TNI Achmad Riad pada Jumat (13/11), mengatakan, pihaknya hanya berpedoman pada hasil laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya buatan pemerintah untuk mengusut kasus tersebut.  

"Walau sudah banyak yang laksanakan (investigasi), tim independen Komnas HAM, tapi kita sementara ini masih berpedoman kepada apa yang disampaikan menko polhukam (hasil TGPF)," kata Riad. 

Ia menjelaskan, proses pengusutan kasus tersebut masih panjang, termasuk pemeriksaan saksi, uji balistik peluru, dan proses autopsi jenazah Yeremia. "Saat ini kepolisian sedang melaksanakan proses terus. Walaupun saya dengar ada juga bahwa belum bisa dilaksanakan autopsi sehingga itu juga jadi suatu permasalahan," kata dia. Keluarga Pendeta Yeremia disebut menolak autopsi. 

Dukungan dialog

Sebelumnya, Wakil Presiden ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan konflik yang berlangsung sekian lama di Papua bisa diselesaikan melalui jalan dialog. Ia menilai jalan dialog sangat memungkinkan ditempuh di Papua lantaran toleransi beragama di Papua berjalan sangat baik selama ini.

Hal itu disampaikan JK usai melantik pengurus DPW DMI Papua, di Hotel Horison Jayapura Papua, Sabtu (14/11).  “Dialog adalah jalan terbaik untuk selesaikan konflik di Papua dan itu sangat memungkinkan untuk ditempuh, apalagi toleransi beragama di Papua ini bisa saya katakan sebagai yang terbaik di Indonesia” kata JK dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (14/11).

Ia pun mengaku siap jika diminta untuk membantu dalam menyelesaikan konflik di Papua. Namun,JK menyerahkan semuanya kepada pemerintah. Ia menyatakan siapa pun harus selalu siap apabila diminta menjaga perdamaian dan persatuan. “Yah semua tergantung pemerintah, tapi siapa pun termasuk saya harus selalu siap apabila diminta untuk menjaga persatuan dan perdamaiann," kata JK.

Sebelumnya, JK mengatakan kemajuan Papua hanya bisa diraih melalui pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Apalagi sumber daya alam Papua yang sangat melimpah perlu dikelola dengan baik.

JK pun menyarankan putra-putri Papua memperoleh kesempatan belajar lebih luas, bahkan hingga ke daerah. "Saya harap putra putri Papua belajar lebih giat untuk mengasah diri kalau perlu ke daerah lain di Indonesia biar tau bagaimana cara mengelola sumber daya alam Papua. Karena kunci kemajuan hanya ada pada peningkatan sumber daya manusianya," ujar JK dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (14/10).

Selain itu, JK menyampaikan harapannya kepada para pendatang yang ada di Papua. Meski pendatang, mereka harus merasa diri sebagai orang asli Papua karena sudah tinggal dan hidup di Papua.

"Anda semua sudah berada di Papua artinya Anda harus merasa sebagai orang Papua walaupun asalnya dari mana-mana, begitu juga keturunannya, tapi Anda harus merasa sebagai orang Papua dan harus bisa hidup secara bersama sama," kata JK.

JK juga memuji kehidupan toleransi beragama di Papua yang menurutnya sangat tinggi dan salah satu kehidupan toleransi yang terbaik di Indonesia. "Tadi saya habis ketemu dengan tokoh-tokoh agama di Papua ini untuk membicarakan perdamaian, alhamdulillah kehidupan toleran beragama di Papua sangat tinggi, bahkan bisa dikatakan terbaik di Indonesia," kata JK.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat