JAKARTA—Sejumlah partai politik mengakui, metode kampanye dalam jaringan (daring) masih kurang diminati masyarakat. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menuturkan, kampanye tatap muka lebih diminati masyarakat daripada yang secara daring. Ia mengatakan, hal tersebut terjadi di daerah-daerah tertentu yang tidak berbasis urban.

"Kita melihat memang untuk daerah-daerah tertentu, terutama yang memang tidak berbasis urban, kampanye daring itu ternyata tidak banyak peminatnya dan tidak banyak bisa mendapatkan respons dari konstituen," kata Eddy kepada Republika, Selasa (3/11).

PAN mendorong pasangan calon kepala daerah yang diusungnya untuk melakukan kampanye dari pintu ke pintu (door to door). Tidak hanya di wilayah yang tidak berbasis urban, PAN juga mendorong agar cara kampanye door to door atau DTD juga dilakukan di wilayah yang jaringan internetnya sudah memadai. "Tetap kita minta DTD karena sangat efektif, mengingat masyarakat disapa secara langsung," ujarnya.

Petugas Pengawas Pemilu (Panwaslu) menunjukkan barang bukti paket sembako dugaan praktik politik uang Pilkada Bupati Bandung 2020 di Kantor Kecamatan Kertasari. Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/11) - (ANTARA FOTO/Novrian Arbi)

SHARE    

Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Jawa 2 (Jawa Barat) Partai Nasdem Saan Mustopa juga menilai masyarakat cenderung lebih suka metode kampanye langsung atau tatap muka. "Itu kecenderungan yang ada di masyarakat, di daerah-daerah yang ada pilkada," kata Saan kepada Republika, Selasa (3/11).

Dirinya mengatakan, berdasarkan pengamatannya di lapangan, mayoritas masyarakat di daerah-daerah Jawa Barat lebih menyukai kampanye tatap muka. Pasangan calon yang melakukan kampanye lewat daring pun melihat peserta yang hadir sangat minim. "Kampanye daring itu kan monoton, jadi dianggap kurang menarik lah ya. Tidak ada interaksi, yang kedua juga emosi tidak terbangun. Hal-hal seperti ini yang membuat kampanye daring kurang efektif," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kahar Lakumani menilai kampanye daring tetap efektif di daerah perkotaan, terlebih di daerah zona merah penyebaran Covid-19. Namun, di daerah yang masuk kategori zona hijau, tuntutan untuk melakukan kampanye daring tidak terlalu mendesak, apalagi di daerah dengan infrastruktur dan jaringan internet kurang memadai. “Pertemuan langsung dengan konstituen atau masyarakat calon pemilih dipandang lebih efektif, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan,” ujar Kahar.

Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus juga mengakui kampanye secara daring tidak berjalan maksimal seperti kampanye tatap muka. "Kita evaluasi bahwa kampanye dengan cara-cara digital yang kita harapkan ternyata belum bisa diterima secara utuh di lapangan," kata Lodewijk. Lodewijk mengatakan, paslon yang diusung Partai Golkar tetap melakukan kampanye tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Di kesempatan terpisah, Komisioner KPU RI Viryan Aziz mengatakan, ada tren paslon menggandeng influencer, selebgram, serta youtuber untuk kegiatan kampanye pilkada 2020. Para pengaruh media sosial (medsos) itu turut melakukan sosialisasi visi, misi, dan program paslon.

"Kami lihat ada tren pasangan calon menggaet influencer, selebgram, youtuber untuk menyosialisasikan visi, misi, dan programnya, dan mudah-mudahan ini bisa terus semakin meningkat menjelang tanggal 9 Desember," ujar Viryan, Selasa (3/11).

Ia berharap di sisa waktu masa kampanye sampai 5 Desember, paslon mengoptimalkan kampanye melalui media daring maupun medsos dengan cara kreatif. Paslon dapat membanjiri medsos dengan konten kampanye yang menarik agar pemilih menjatuhkan pilihan pada saat pemungutan suara nanti. Dengan demikian, selain paslon meraup jumlah perolehan suara, partisipasi pemilih juga akan meningkat.

Rekam KTP-El

Sementara, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh yakin jajarannya dapat melayani pemilih pilkada 2020 melakukan perekaman KTP elektronik atau KTP-el. Ia akan menuntaskan temuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas 2,7 juta pemilih yang belum merekam identitas.

"Silakan masyarakat hadir ke dinas dukcapil, merekam, pasti terlayani. Kami siap menuntaskan," ujar Zudan kepada Republika, Selasa (3/11). Berdasarkan data Dukcapil Kemendagri, tingkat perekaman KTP-el secara nasional mencapai 98 persen dari penduduk yang wajib memiliki KTP-el. Sisanya, 2 persen warga belum melakukan perekaman KTP-el.

Zudan mengaku telah menggerakkan para ASN dari 445 dinas dukcapil kabupaten/kota di 34 provinsi melakukan jemput bola melayani kebutuhan dokumen kependudukan masyarakat. Kegiatan itu dilakukan dalam masa libur dan cuti bersama pada 28 Oktober sampai 1 November. "Jika satu dinas dukcapil mengerahkan lima personel saja maka ada sekitar lebih dari 2.225 ASN yang lembur di hari libur," kata Zudan.

Ia mencatat gerakan jemput bola ini telah berhasil merekam data masyarakat sebanyak 17.542 jiwa. KTP-el yang dicetak di tempat dan dibagikan langsung kepada masyarakat mencapai 79.136 keping.

Petugas menggunakan masker, pelindung wajah, dan kaos tangan memberikan surat suara kepada calon pemilih saat simulasi nasional pemungutan suara Pilkada serentak di Kediri, Jawa Timur, Sabtu (31/10). - (ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani)

SHARE    

Kepala Seksi Identitas Penduduk Disdukcapil Kabupaten Karawang Abdul Majid mengatakan, Disdukcapil Karawang saat ini berfokus memonitor perekaman KTP di sejumlah kecamatan. Pengawasan itu untuk memastikan percepatan perekaman. "Percepatan perekaman KTP-el dimaksudkan agar masyarakat dapat dengan cepat memiliki dokumen kependudukan berupa KTP elektronik," kata Majid.

Menurut dia, pihaknya giat memonitor pelayanan perekaman KTP-el untuk mengetahui pelayanan di kecamatan. Kata dia, kegiatan pengawasan telah sesuai dengan Surat Perintah Kadisdukcatpil No.800/208/sekret. Untuk melakukan pengawasan di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Klari, Karawang Timur, Karawang Barat, Telukjambe Timur, dan Telukjambe Barat.

"Monitoring perekaman KTP-el bertujuan untuk melihat proses perekaman di tiap-tiap kecamatan. Tujuan dari monitoring ini adalah untuk melihat secara langsung proses perekaman di tiap-tiap kecamatan dan sesuai dengan program kerja Disdukcapil Kabupaten Karawang," tuturnya

Sebelumnya, Kemendagri mengkritisi data KPU yang menyebut 20,7 juta pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) belum melakukan perekaman KTP-el sehingga terancam tidak bisa menggunakan hak pilih. Kemudian, KPU merilis kembali dan menyampaikan, jumlah pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el 2.787.594 jiwa dari jumlah DPT sebanyak 100.359.152 pemilih di 32 provinsi.

Komisioner KPU Viryan Aziz menegaskan, pihaknya ingin penduduk yang terdaftar dalam DPT memiliki hak pilihnya. Sebab, DPT bisa berdampak pada tingkat partisipasi. KPU mendorong masyarakat segera melakukan perekaman identitas kependudukan agar bisa menggunakan hak pilih.

"Apabila masih ada sejumlah pemilih di DPT, tetapi orang yang sudah tidak ada di tempat, itu akan mengurangi tingkat persentase partisipasi," tutur Viryan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat