JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perguruan tinggi (PT) untuk melakukan relaksasi kurikulum, dari yang tadinya kaku menjadi lebih fleksibel. Jokowi mendorong PT agar lebih terbuka terhadap paradigma baru dan lebih responsif terhadap multidisiplin keilmuan.

Menurut Presiden, di masa saat ini, perguruan tinggi dituntut agar bisa berperang menyelesaikan masalah (problem solving). Bahkan kalau bisa punya kemampuan memberi dampak bagi masyarakat (impact making). Cara belajar pun, ujar presiden, harus lebih fleksibel. Tak hanya dari buku teks, namun juga berbagai media yang tersedia, termasuk melalui internet atau turun langsung ke lapangan.

"Kebijakan tentang KPI dosen, key performance indicators dosen, kebijakan program prioritas perguruan tinggi, dan kebijakan alokasi anggarannya, kebijakan infrastrukturnya, termasuk berbagai SOP baru yang harus dirumuskan," ujar Presiden Jokowi dalam peluncuran kebijakan 'Merdeka Belajar', Selasa (3/11).

Jokowi juga mendorong seluruh PT agar tetap bisa mencetak sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul meski dilanda pandemi Covid-19. Menurutnya, kondisi pandemi justru menyadarkan semua pihak betapa penting SDM tangguh yang mampu bergerak dengan cara-cara luar biasa dan beradaptasi menghadapi kesulitan sehingga unggul dalam persaingan. Presiden mengatakan, situasi pandemi menjadi momentum memperbaiki ekosistem pendidikan nasional.

Menyongsong abad digital, Presiden juga menekankan kepada perguruan tinggi agar menjadikan riset dan pengembangan teknologi di bidang digital sebagai prioritas utama. Inovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi harus dikejar perguruan tinggi agar bisa berperan dalam pengembangan kemandirian pangan, kemandirian energi, dan pengembangan kewirausahaan UMKM di berbagai sektor.

"Perguruan tinggi harus bertransformasi menjadi lebih dinamis. Ciptakan terobosan, bangun iklim kompetisi untuk meningkatkan daya saing, jalin sinergi, jalin kolaborasi dengan BUMN dan industri, talent pool berbasis digital, dan model-model kerja sama lain," ujar Jokowi. 

Pendanaan

Di sisi lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan meningkatkan total anggaran untuk perguruan tinggi sebesar 70 persen pada 2021. Mendikbud Nadiem Makarim mencatat, jumlah pendanaan per mahasiswa di Indonesia masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Walaupun demikian, peningkatan anggaran yang diterima kampus akan berbasis pada kinerja perguruan tinggi.

"Kemendikbud beraspirasi untuk meningkatkan anggara, tapi kita harus melakukannya dalam konteks kinerja untuk mencapai hasil mutu yang kita inginkan," kata Nadiem, dalam telekonferensi, Selasa (3/11). 

Menurut Nadiem, nantinya kampus akan mendapatkan tambahan dana berdasarkan program-program berbasis proposal yang disesuaikan dengan misi masing-masing perguruan tinggi. Bantuan dana yang disiapkan Kemendikbud diberikan untuk perguruan tinggi negeri dan swasta.

Bantuan akan diberikan melalui tiga program yakni intensif untuk PTN, matching fund, dan competitive fund. Program intensif hanya diberikan untuk perguruan tinggi negeri, namun untuk dua program yang lain bisa diberikan kepada perguruan tinggi swasta. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat