KHARTOUM -- Pemerintah Sudan, Selasa (20/10), sudah mentransfer dana 335 juta dolar AS sebagai kompensasi untuk warga Amerika Serikat (AS) yang menjadi korban serangan teroris. Pembayaran ini akan ditindaklanjuti dengan pencabutan Sudan dari daftar negara pendukung terorisme versi AS.

Menurut Gubernur Bank Sentral Sudan Mohamed al-Fatih Zainelabidine, dana tersebut sudah ditransfer sesuai perjanjian dengan Pemerintah AS. Pada Senin (19/10), Presiden AS Donald Trump mengumumkan AS akan menghapus Sudan dari daftar pendukung teroris.

Hal itu akan dilakukan setelah Sudan membayar kompensasi pada korban serangan Alqaidah di Kedubes AS di Kenya dan Tanzania pada 1998. Para pelaku diyakini terkait Pemerintah Sudan saat itu.  

"Berita bagus! Pemerintah baru Sudan, yang membuat kemajuan hebat, sepakat membayar warga AS korban serangan teror sebesar 335 juta dolar AS, setelah disetorkan saya akan menghapus Sudan dari daftar negara pendukung teroris," cicit Trump di Twitter.

"Terima kasih banyak, Presiden Trump, kami sangat menantikan notifikasi dari resmi Anda ke Kongres untuk membatalkan penunjukkan Sudan sebagai negara pendukung teroris," cicit Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok di Twitter. 

AS memasukkan Sudan ke dalam daftar negara pendukung terorisme pada tahun 1993. Bashir diyakini mendukung kelompok milisi senjata. Di antara mereka diyakini sebagai pelaku dalam serangan di kedubes AS di Tanzania dan Kenya.

Masuk dalam daftar hitam AS menyulitkan pemerintah transisi Sudan untuk mengakses bantuan hutang yang sangat dibutuhkan dan pembiayaan luar negeri. Setelah Bashir digulingkan tahun lalu, klaim itu dinilai telah usang. Sudan juga memiliki sejarah panjang dalam kontra terorisme.

Normalisasi

Trump tidak menyinggung Israel dalam pengumumannya mengenai Sudan. Namun, normalisasi Sudan dengan Israel sempat disebut-sebut AS beberapa waktu lalu. Hal ini menyusul normalisasi yang dimediasi AS antara Israel dan dua negara Arab yaitu Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain. 

Salah seorang pejabat pemerintah AS mengatakan langkah ini juga dapat mendorong Sudan membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Namun, Hamdok mengatakan, proses antara pencabutan Sudan dari daftar hitam dan normalisasi dengan Israel seharusnya menjadi isu terpisah. 

Tokoh militer Sudan yang duduk dalam pemerintahan transisi mengisyaratkan kemungkinan normalisasi dengan Israel. Namun, kelompok-kelompok sipil termasuk yang berhaluan sayap kiri hingga Islamis menunjukkan keengganan mereka. 

Kehati-hatian Sudan juga menunjukkan kekhawatiran bahwa perubahan kebijakan luar negeri akan memperdalam krisis dalam negeri. Alasannya, saat ini Sudan dengan menjajaki keseimbangan antara sipil dan militer. Perubahan berisiko mengguncang keseimbangan itu.

"Mengambil keputusan historis tentang hubungan dengan Israel membutuhkan  stabilitas ekonomi dan politik di negara ini," kata dua sumber petinggi Sudan. 

"Setelah pencabutan sanksi AS, Sudan mungkin bisa merundingkan tentang normalisasi dengan Israel serta apa manfaatnya untuk Sudan, sesuai kepentingan Sudan." 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat