Pemerintah gencar berupaya untuk mendapatkan vaksin Covid-19. Ini dilakukan melalui kemitraan, baik bilateral maupun multilateral sebagai upaya penanganan pandemi Covid-19.

Untuk kepentingan tersebut, pekan lalu pemerintah mengutus dua menterinya ke wilayah Eropa, yakni Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir. Keduanya mengamankan 100 juta dosis vaksin potensial Covid-19 dari perusahaan Inggris-Swedia, AstraZeneca. Ini dicapai lewat kesepakatan yang ditandatangani pada Rabu (14/10) di London.

Pengiriman vaksin ke Tanah Air diharapkan, bisa dilakukan pada semester I 2021. Pada Jumat (16/10) malam, Retno menegaskan, perjalanan ke Inggris dan Swiss ini untuk mengamankan vaksin, melalui kerja sama bilateral dan multilateral.

 

Jangan sampai hanya negara-negara dengan sumber daya finansial tak terbatas, yang mendapatkannya bahkan memonopolinya. 

 

 

SHARE    

Kemitraan ini sangat penting dalam menghadapi pandemi global bersama-sama, termasuk dalam penanganan Covid-19. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menegaskan agar semua negara memperoleh akses terhadap vaksin Covid-19.

Jangan sampai hanya negara-negara dengan sumber daya finansial tak terbatas, yang mendapatkannya bahkan memonopolinya. Sedangkan negara-negara yang kurang beruntung secara finansial, kesulitan atau bahkan tak memperoleh sama sekali.

Meski demikian, langkah gencar mendapatkan vaksin dan bahkan pemerintah telah menetapkan program vaksinasi, mestinya tak melengahkan kewaspadaan dan fokus terhadap penanganan Covid-19, khususnya mencegah munculnya kasus-kasus baru.

Kemarin, pemerintah merilis penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 4.105 orang dalam 24 jam terakhir. Dengan penambahan tersebut, angka kumulatif kasus positif Covid-19 di Tanah Air menjadi 361.867 orang. 

Dalam kurun lima hari terakhir, kasus baru Covid-19 di Tanah Air mencapai 4.000-an. Dengan melihat angka ini, kita masih menghadapi tantangan cukup besar, yakni bagaimana menurunkan kasus positif.

 

Maka itu, kembali lagi ke langkah dasar, yakni edukasi agar masyarakat tetap menjalani protokol kesehatan, harus tetap kencang dilakukan. 

 

 

SHARE    

Apalagi, ada potensi besar penularan setelah serangkaian aksi massa penolakan UU Cipta Kerja pada awal-awal Oktober lalu. Pada hari-hari mendatang, mungkin juga ada kelanjutan aksi massa lainnya jika pihak yang menolak UU tersebut bersikeras turun ke jalan.

Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zubairi Djoerban mengatakan, DKI Jakarta harus siap menarik rem darurat kembali. Pengetatan PSBB, menurut dia, sangat mungkin terjadi mengingat adanya demonstrasi besar-besaran pekan lalu.

Khusus di Jakarta, selain terkait aksi massa, tentu harus diantisipasi juga penambahan kasus baru lainnya, menyusul penetapan PSBB transisi pada 12 hingga 25 Oktober 2020. Penentunya, yaitu pengawasan pemprov dan kesadaran warga.

Maka itu, kembali lagi ke langkah dasar, yakni edukasi agar masyarakat tetap menjalani protokol kesehatan, harus tetap kencang dilakukan. Tak boleh kendur. Ini dilakukan agar masyarakat tak terlena dengan pelonggaran yang ada.

Penindakan tegas serta sanksi termasuk berbentuk uang di sejumlah daerah diharapkan, efektif menekan jumlah kasus baru Covid-19. Di sisi lain, masyarakat tentu dituntut pula kesadarannya dalam menjalankan protokol kesehatan dasar. Misalnya, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan yang berpotensi menularkan virus korona. Ini harus terus didengungkan selain pemerintah melakukan pelacakan, pengentasan, dan perawatan.

Kita bisa melihat, tak jarang kota di sebuah negara yang semula dinyatakan nol kasus, tapi kemudian kembali muncul kasus baru. Ini harus menjadi rujukan agar kedisiplinan dan konsistensi kebijakan dijalankan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat