WASHINGTON – Di bawah naungan atap Gedung Putih di Washington, Amerika Serikat (AS), Israel, Uni Emirat Arab (UEA), dan Bahrain akhirnya menandatangani perjanjian normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel pada Selasa (15/9) waktu setempat. Meski mendapat kecaman meluas di Palestina, Presiden AS Donald Trump yakin negara-negara Arab lain akan menyusul langkahnya.

Trump mengatakan, salah satu yang akan bergabung dalam normalisasi adalah Arab Saudi, negara tempat berlokasinya dua masjid suci umat Islam. Menurut dia, Kerajaan Saudi termasuk di antara beberapa negara yang kini berada di ambang pembukaan hubungan diplomatik dengan Tel Aviv.

Trump mengeklaim, ia mengambil kesimpulan setelah berbicara dengan Raja Salman bin Abdulaziz. Menurut Trump, Raja Salman menyatakan bahwa kerajaannya akan membangun normalisasi dengan Israel pada waktu yang tepat nantinya.

"Kami memiliki banyak negara lain yang akan bergabung dengan kami, dan mereka akan segera bergabung dengan kami," kata Trump dalam pidatonya yang disiarkan Gedung Putih, Rabu (16/9).

Hal tersebut diungkapkan Trump beberapa jam setelah Bahrain dan UEA secara resmi menandatangani dokumen normalisasi hubungan yang disaksikan secara langsung. "Kami akan memiliki tujuh atau delapan atau sembilan (negara). Akan banyak negara lain yang bergabung dengan kami, termasuk negara besar," kata Trump. 

Bukan rahasia, Presiden Trump kerap melontarkan pernyataan bombastis sepanjang menjabat sejak 2016. Terlebih lagi, menjelang Pilpres AS pada November nanti, Trump membutuhkan prestasi yang bisa ia pamerkan di hadapan para pemilih.

Seiring dengan pernyataan Trump kemarin, kabinet Arab Saudi menggelar rapat virtual dengan Raja Salman. Meski tak secara langsung menyinggung normalisasi, kabinet menyepakati soal perlunya persatuan dan integrasi wilayah Arab. 

Arab News melansir, dalam sesi virtual itu, kabinet menegaskan kembali dukungan Arab Saudi untuk perjuangan Palestina dan semua upaya yang bertujuan untuk mencapai solusi yang adil dan komprehensif untuk meraih kemerdekaan. Mereka juga mendukung Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina sesuai dengan resolusi internasional dan Prakarsa Perdamaian Arab.

Prakarsa tersebut disepakati negara-negara Teluk Arab pada 2002. Inisiatif ini menyerukan normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab lainnya dengan imbalan penarikan penuh Israel dari tanah yang diduduki dalam perang 1967 serta pembentukan Negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Kesepakatan Inisiatif Perdamaian Arab tidak pernah dilaksanakan karena Israel melanjutkan invasi dan perluasan permukiman di Tepi Barat.

Selama upacara penandatanganan normalisasi, Trump mengatakan, perjanjian itu akan mengakhiri dekade perpecahan dan konflik di kawasan seraya mengantarkan fajar baru di Timur Tengah. "Kami mengambil langkah besar menuju masa depan di mana orang-orang dari semua agama dan latar belakang hidup bersama dalam damai dan kemakmuran," kata Trump di hadapan ratusan tamu yang berkumpul untuk acara tersebut di halaman selatan Gedung Putih.

Bahrain menjadi negara Arab keempat yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel setelah Mesir pada 1979, Yordania pada 1994, dan UEA pada Agustus 2020. Selain perjanjian bilateral yang ditandatangani antara Israel dan negara-negara Arab, ketiganya dan AS menandatangani pakta bersama yang disebut Trump dan pemerintahannya sebagai "Abraham Accords". Kesepakatan itu mengambil nama dari Nabi Ibrahim AS yang dijunjung umat Yahudi, Kristiani, dan Muslim.

Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif bin Rashid al-Zayani mendeskripsikan perjanjian itu sebagai langkah pertama yang penting untuk membangun perdamaian yang lebih besar di kawasan. "Kini adalah kewajiban kita untuk bekerja secara mendesak dan aktif untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan abadi yang layak diterima rakyat kita. Solusi dua negara yang adil, komprehensif, dan abadi untuk konflik Palestina-Israel akan menjadi fondasi, landasan perdamaian seperti itu," ujar al-Zayani.

Dia tak menyinggung atau menjelaskan bagaimana solusi dua negara dapat direalisasikan saat negaranya bersama UEA melakukan normalisasi dengan Israel. Kendati demikian, nada pernyataan al-Zayani terdengar cukup optimistis. “Sekarang menjadi kewajiban kita untuk bekerja secara aktif dan mendesak guna mewujudkan perdamaian serta keamanan abadi yang layak diterima rakyat kita,” ujar dia. 

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan, perjanjian kemarin adalah titik balik dalam sejarah. "Selama ribuan tahun bangsa Yahudi telah berdoa untuk perdamaian," cicitnya melaui akun Twitter resmi kemarin.

Ia juga tak lupa menyelipkan pesan terima kasih kepada Presiden Trump karena berani menentang "tiran di Teheran". Perlawanan terhadap Iran tersebut adalah salah satu yang mengikat Israel, AS, dan negara Arab sekutu mereka.

Sementara, kesepakatan normalisasi kemarin menuai kecaman luas dari warga Palestina. Mereka mengatakan, kesepakatan tersebut tidak melayani kepentingan Palestina dan mengabaikan hak-hak mereka. Pemerintah Palestina mengatakan, setiap kesepakatan dengan Israel harus didasarkan pada Prakarsa Perdamaian Arab 2002 dengan prinsip tanah untuk perdamaian. Bukan "perdamaian untuk perdamaian" seperti yang dipertahankan Israel.

Ratusan warga Palestina turun ke jalan pada Selasa (15/9) malam waktu setempat di Kota Ramallah, Tepi Barat, saat seremoni normalisasi diteken. Dilansir di kantor berita WAVA, Rabu (16/9), warga Palestina berdemonstrasi sembari meneriakkan slogan-slogan yang mengecam penandatanganan perjanjian normalisasi dengan Israel. 

Mereka juga menegaskan dukungan untuk kepemimpinan Presiden Mahmoud Abbas dalam kepatuhannya terhadap hak-hak Palestina. Para peserta menekankan penolakan mereka atas perjanjian yang memalukan dan mengandung penolakan terhadap hak-hak rakyat Palestina. 

Tak hanya di Ramallah, aksi unjuk rasa juga pecah di Kota Nablus, Jenin, Tulkarm, dan Hebron di Tepi Barat. Ratusan warga Palestina berdemonstrasi mengibarkan bendera Palestina dan memegang tanda-tanda yang mengecam perjanjian dan normalisasi hubungan Arab dengan Israel. Sejumlah kegiatan protes juga diadakan di beberapa kota di seluruh dunia, terutama di luar Gedung Putih di Washington oleh penentang perjanjian.

Faksi-faksi di Palestina, terutama Fatah, Hamas, dan Jihad Islam, telah bertekad untuk bersatu demi menghadapi normalisasi tersebut. Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh juga telah mengajukan proposal kepada Presiden Mahmoud Abbas untuk merevisi hubungan dengan Liga Arab.

Seiring dengan perjanjian kemarin, pesawat-pesawat Israel menyerang Jalur Gaza pada Rabu (16/9). Saksi mata melaporkan, sirine peringatan tembakan roket dari wilayah Palestina terdengar di Israel selatan.

Laporan para saksi menyatakan pangkalan pelatihan yang dijalankan oleh Hamas terkena serangan udara. Sedangkan pasukan militer Israel mengatakan sirine peringatan roket berbunyi di komunitas Israel yang berbatasan dengan Jalur Gaza. Namun, militer Israel tidak segera mengkonfirmasi serangan yang terjadi tersebut.

Dikutip dari middleeastmonitor, beberapa jam sebelum serangan pesawat Israel ke wilayah kekuasaan Hamas, sebuah roket yang ditembakkan oleh warga Palestina dari Gaza menghantam kota pesisir Ashdod, di Israel. Peristiwa ini melukai dua orang.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat