JAKARTA --Kebijakan Kerajaan Arab Saudi mencabut penutupan penerbangan internasional secara parsial ditafsirkan sebagai dimulainya lagi penyelenggaraan umrah. Umat Islam dari berbagai negara dapat mengirimkan jamaahnya untuk berkunjung ke Tanah Suci.

Penyelenggaraan umrah tak sebatas berfungsi untuk ibadah. Di dalamnya terdapat nilai ekonomi yang signifikan. Jika umrah dibuka, maka akan ada perputaran uang mencapai triliunan rupiah dalam satu bulan hanya dari sektor travel umrah.

Pada tahun 2018, Data Kementerian Agama mencatat, total jamaah umrah Indonesia mencapai 1.050.000 orang. Dengan asumsi per jamaah mengeluarkan biaya perjalanan sebesar Rp 25 juta, maka uang yang berputar mencapai Rp 26,25 triliun.

Ini belum termasuk uang belanja dan lainnya selama perjalanan, seperti uang belanja oleh-oleh dan kuliner selama di sana. Jika diasumsikan satu orang jamaah menghabiskan Rp 1 juta saja, maka terdapat lebih dari Rp 1 triliun uang yang dikeluarkan jamaah umrah Indonesia selama perjalanan umrah.

Karena itu, haji dan umrah memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dibukanya penerbangan internasional ke Saudi yang nantinya umat Islam dari luar Saudi dapat berumrah, akan menggerakkan perekonomian antarnegara yang signifikan.

Ketua Komisi Nasional Haji dan Umrah Mustolih Siradj mengapresiasi kebijakan tersebut. Sebab sudah lama umat Islam dari berbagai negara merindukan Tanah Suci. Mereka sudah sangat ingin bersujud di sana dan memanjatkan berbagai doa.

"Umrah sejak April ditangguhkan sehingga jutaan calon jamaah sampai sekarang belum bisa memasuki Tanah Suci," kata dia saat dihubungi Republika pada Selasa (15/9).

Ia lantas menyebut ada dua faktor penting yang mendesak agar jalur penerbangan umrah mesti dibuka. Pertama, penyelenggaraan umrah adalah bagian terpenting dari pemasukan Arab Saudi yang tidak lagi mengandalkan minyak. Kedua, Saudi tidak bisa berlama-lama menahan penutupan jalur umrah. Jika hal tersebut diambil akan memukul para pelaku usaha di sektor tersebut.

Beberapa yang terkena dampak penutupan ialah para pelaku bisnis di bidang perjalanan haji dan umrah seperti perhotelan, penerbangan, penyedia armada maupun sektor makanan. "Dampak ditutupnya sektor-sektor tersebut (haji dan umrah) akan terasa sangat luar biasa terhadap perekonomian negara," ujar dia.

Ia mengakui, langkah penutupan dilakukan demi mengendalikan penyebaran pandemi Covid-19 yang ikut menghantam negara tempat dua masjid suci berada. Dengan demikian, wabah pun tidak semakin menyebar sehingga menekan angka kematian. Hanya, di sisi lain, sektor ekonomi yang juga penting harus menjadi pertimbangan.

Mustolih menilai Pemerintah RI harus mulai merespons dan mencermati kebijakan yang dikeluarkan Saudi. Regulasi protokol kesehatan penyelenggaraan umrah harus segera disiapkan. "Ketika nantinya pintu penyelenggaraan umrah benar-benar dibuka oleh Saudi, pemerintah dan pelaku usaha Tanah Air sudah siap dengan sistem yang baik," kata dia.

Aparat keamanan berjaga di pelataran Masjidil Haram Makkah Arab Saudi. - (EPA/SAUDI MINISTRY OF MEDIA)

SHARE    

 

Dampak ditutupnya sektor-sektor  tersebut (haji dan umrah) akan terasa sangat luar biasa terhadap perekonomian negara.

 

MUSTOLIH SIRADJ, Ketua Komnas Haji dan Umrah

 

SHARE    

Sebelumnya, diberitakan Arab Saudi akan mencabut larangan perjalanan terkait Covid-19 pada 1 Januari 2020. Pada tanggal tersebut, semua pembatasan masuk dan keluar warga negaranya akan dicabut. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi juga menyebut semua sarana transportasi darat, laut dan udara akan dibuka kembali, dengan tetap mengikuti prosedur pencegahan Covid-19 saat ini. Mereka yang akan masuk ke wilayah Kerajaan Arab Saudi harus sudah dinyatakan negatif Covid-19 berdasarkan hasil tes terakhir. 

Selain itu, sejumlah kalangan, termasuk pegawai negeri, pengusaha, mereka yang membutuhkan perawatan medis di luar negeri dan pelajar akan dibebaskan dari pembatasan mulai 15 September. Aturan yang sama juga berlaku bagi warga negara Dewan Kerja Sama Teluk. 

Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali menegaskan, Arab Saudi hingga saat ini belum mengumumkan secara resmi soal pembukaan izin penyelenggaraan umrah. Berdasarkan pernyaatan Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Arab Saudi, rencana izin pembukaan kembali pelaksanaan umrah akan diputuskan kemudian.

Jamaah umrah menjaga jarak saat melaksanakan tawaf. - (EPA/SAUDI MINISTRY OF MEDIA)

SHARE    

“Terkait umrah, belum ada pengumuman resmi. Pernyataan Mendagri Saudi menegaskan bahwa rencana izin pembukaan kembali pelaksanaan umrah akan diumumkan secara bertahap dan akan diputuskan kemudian berdasarkan perkembangan pandemi,” ujar Endang di Jeddah, Selasa (15/9).

 

Pernyataan Mendagri Saudi menegaskan bahwa rencana izin pembukaan kembali pelaksanaan umrah akan diumumkan secara bertahap dan akan diputuskan kemudian berdasarkan perkembangan pandemi

 

ENDANG JUMALI, Staff Teknis urusan Haji dan Umrah Konsulat Jenderal RI di Jeddah.

 

SHARE    

Endang mengatakan, pihaknya terus memperbarui informasi keputusan Saudi terkait umrah, termasuk mendalami maksud dari pengumuman secara bertahap. Apakah pengumuman itu akan dibuka untuk warga lokal terlebih dahulu atau seperti apa langkah selanjutnya."Ini masih kami klarifikasi,” kata dia.

Menurut Endang, pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Saudi lebih kepada pengumuman pembukaan izin penerbangan dan pelabuhan setelah 1 Januari 2021. Itu pun, lanjut Endang, penetapan atas pencabutan izin tersebut akan ditinjau kembali 30 hari sebelum 1 Januari 2021.

“Kementerian Kesehatan dapat mengajukan permintaan untuk menetapkan persyaratan kesehatan preventif bagi penumpang dan transportasi pada saat perjalanan, di terminal bandara, pelabuhan, dan stasiun,” ujar dia.

Pantau dinamika

Jamaah umrah dari wilayah Arab Saudi mendirikan shalat sunah di Masjidil Haram - (EPA/SAUDI MINISTRY OF MEDIA)

SHARE    

Ketua Umum DPP Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz menyampaikan pihaknya belum berencana menyiapkan pembukaan kembali ibadah umrah bagi jamaah Indonesia. Pihaknya masih akan memantau perubahan regulasi umrah yang terjadi akibat pandemi Covid-19.

Asrul menjadwalkan terbang ke Saudi karena visa bisnisnya masih berlaku dalam waktu dekat ini jika memungkinkan. Nantinya di sana Asrul berkoordinasi dengan otoritas terkait umrah sekaligus memantau perubahan pelaksanaan umrah.

"Umrah belum dibuka. Insya Allah kalau penerbangan betul dibuka yang infonya mulai 15 September ini, saya akan ke Saudi untuk lihat kondisi dan aturan yang akan diberlakukan," kata Asrul pada Republika, Selasa (15/9).

Asrul belum bisa menyampaikan perubahan apa yang terjadi pada sektor umrah ketika dimulai lagi. Ia sendiri masih menunggu kabar kelanjutan umrah dari pihak kerajaan Saudi. 

Ia juga belum menjanjikan apakah Indonesia akan mendapat izin mengirim jamaah umrah ke Saudi. Sehingga ia belum bisa menentukan jamaah umrah mana yang perlu diprioritaskan. "Visa umrah sendiri belum dibuka," ujar Asrul.

Suasana Masjidil Haram yang dipenuhi para petawaf sebelum pandemi Covid-19. - (EPA)

SHARE    

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan M Nurdin Abdullah mengajak Kesatuan Travel Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) di wilayahnya untuk ikut mengampanyekan kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan masker sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19 di daerah itu.

"DPP Kesthuri yang memiliki jangkauan yang luas, saya menitip pesan membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini, minimal kampanye penggunaan masker," katanya saat memberikan sambutan pada Musda III DPD Kesthuri Sulsel di Makassar, beberapa waktu lalu.

Sejak merebak pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, pihaknya terus mengambil langkah-langkah penanganan penularan virus corona jenis baru itu. Masih tingginya angka penderita Corona di Indonesia membuat banyak negara mengeluarkan kebijakan berupa larangan masyarakat Indonesia untuk masuk negara mereka.

Kondisi itu memberikan efek yang tidak baik, khususnya bagi para pelaku perjalanan."Jadi mininal membantu mengampanyekan penggunaan masker. Dengan menggunakan masker, 70 persen bisa mencegah," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, mantan Bupati Bantaeng dua periode itu, menjelaskan beberapa upaya Pemprov Sulsel dalam penanganan pandemi Covid-19, diantaranya melakukan pelacakan dan pemeriksaan, yakni tes cepat dan tes usap kepada masyarakat."Kita juga memiliki program Wisata Covid-19, di mana orang tanpa gejala ataupun ODP ditempatkan di hotel-hotel," ujarnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat